Masalah Moral Politik dan Krisis Konstitusi: Suara Dari Kampus

JAKARTASATU.COM— Diskusi Twitter space atau X digelar bertajuk Masalah Moral Politik dan Krisis Konstitusi: Suara Dari Kampus pada Ahad, 11 Februari 2024

Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina) mengatakan suara kampus sebagai lembaga yang netral dan mayoritas moral elite. Kampus memposisikan sebagai Lembaga yang netral untuk hati Nurani.

“Kampus bersuara sangat lantang, dimulai dari UGM. Paramadina telah melakukan sejak Desember 2023, karena demokrasi kita dirusak,” ungkap Didik J Rachbini

Ia menyebutkan seorang figure jika telah masuk ke politik, akan dipengaruhi oleh kekuasaan, dimana dekat dengan banditisme, penyimpangan, penyelewengan, sehingga mutlak harus adanya check and balances.

Sementara Herlambang P. Wiratraman (Dosen FH UGM) soroti etika bernegara sudah memperlihatkan bahwa semakin diterabas, dimana ada putusan MK yang bergulir dengan skandal ketua MK saat itu Anwar Usman dengan pelanggaran berat. Hal tersebut merupakan penanda bahwa proses politik itu seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa pijakan etika yang kuat.

Lanjut Herlambang, ditambah dengan putusan DKPP, yang memutus kesalahan dari ketua KPU. Semua ini disuarakan dan dikritik keras oleh kalangan kampus, yang terjadi adalah serangan balik terhadap ekspresi kritis yang juga digerakkan dalam proses yang ada operasi dilakukan dengan cara yang sangat jauh dari standar etis dengan memperlakukan kampus sebagai burung beo, yang membunyikan suara kepentingan kekuasaan melalui institusi kepolisian. Ini yang didesakkan dan dilibatkan yaitu kepolisian.

“MK adalah mahkamah kartel karena kecenderungan melegitimasi politik kekuasaan yang sebenarnya justru merendahkan derajat kewibawaan Lembaga. Dengan konsekuensi Ketika terjadi krisis etika kenegaraan, akan mempengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemilu,” jelasnya

Adapain Wijayanto (Dosen FISIP UNDIP) mengungkapkan bahwa selama ini ada praktik dalam mengupayakan memanipulasi demokrasi dengan menggiring opini publik menggunakan cybertroops, buzzer dan lain sebagainya. Sepertinya manipulasi tersebut terbongkar dan melihat dengan jelas kecurangan tersebut sedang terbongkar.
Berdasakan hasil penelitian LP3ES, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam dan Universitas Diponegoro menemukan temuan bahwa rezim melakukan berbagai kebijakan yang sebenarnya ditolak secara luas oleh kalangan kritis, aktivis masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi selalu mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat.

“Mendiamkannya dalam hal ini tidak secara massif memprotesnya,” ujarnya

Wijayanto menandaskan kedepan catatannya adalah kesetiaan kepada nilai demokrasi harus dipegang oleh elit. Kedepan harus membiasakan jangan memprotes karena sedang berkompetisi.

Fachry Ali dalam paparannya menyebut ada degup baru dalam moral politik Indonesia dengan munculnya suara kritis dari berbagai kampus. Pada 20 Desember 2023, Universitas Paramadina dibawah pimpinan Pipip A. Rifai telah menyerukan mengenai intimidasi yang dilakukan terhadap suara-suara yang kritis saat ini. Kemudian saat 31 Januari 2024, UGM dipimpin oleh Prof. Kuntoro menyampaikan pesan moral untuk Indonesia .

“Jadi kekosongan suara kritik berbasis moral dan kearifan perguruan tinggi sudah mulai muncul. Tak lama setelah UGM, muncullah suara dari UII yang sama-sama berasal dari Yogyakarta juga menyuarakan hingga bergema sampai ke UI,” bener Fachry Ali

Ian menegaskan kritik-kritik yang disampaikan oleh Universitas, telah mengambil alih kritik yang disampaikan secara individual yaitu Rocky Gerung dan MH. Ainun Najib beserta tokoh publik lainnya.

Pipip A. Rifai Hasan (Dosen Univ. Paramadina) menyatakan perpanjangan masa jabatan yang langsung diterapkan, merupakan salah satu pelanggaran yang sangat jelas terlihat. Tetapi sayangnya tidak ada DPR yang memiliki legislasi seharusnya memiliki peran didalamnya, terkhusus permasalahan mengenai masa jabatan dan umur. Bagaimana undang-undang diterapkan tanpa perubahan undang-undang terlebih dahulu. (Yoss)