KAMI Jawa Barat Menolak Quick Qount

JAKARTASATU.COM— Pilpres 2024 telah dilalui dengan masa pencoblosan yang dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Ketiga pasangan capres cawapres telah melaksankan pencoblosan di tempat masing-masing kediaman. Hal sama dilakukan warga prosesi pemilu tersebut.

Pro dan kontra hasil quick qount atau hitungan cepat dan banyak temuan warga adanya kecurangan dalam proses pesta demokrasi Pilpres 2024.

Tokoh Jawa Barat Sofyan Sjafril yang merupakan Presidium KAMI Bandung juga tokoh pegiat Petisi 100 mengatakan KAMI Jawa Barat bersama KAMI beberapa provinsi atau dikenal KAMI Lintas Provinsi berkaitan dengan hasil quick count sudah berkomunikasi. Namun saat sekarang yang muncul itu KAMI Jawa Barat lebih dulu  mengeluarkan  pernyataan menolak quick qount.

“Dari awal kami sudah menyatakan pemilu  2024 tidak akan berjalan secara jurdil. Untuk itu kami meminta Presiden Joko Widodo lengser dulu. Karena selama Jokowi jadi presiden sementara anaknya msnjadi cawapres itu jelas punya keberpihakan,” ujar Sofyan eksponen mahasiswa angkatan 74-75 itu.

Ia menilai presiden baik secara langsung atau tidak langsung Instruktur dari kekuasaannya berjalan. Baik diperintah secara langsung atau tidak langsung akan berjalanberjalan apalagi kalau perintah.

“Dari awal Kami Lintas Provinsi sudah mengingatkan pemilu terutama Pilpres tidak akan berjalan jurdil karena adanya cawe-cawe Presiden Jokowi,” ujar Syafril di podcast akun Syaiful Zaman pada 16/2/2023.

Syafril kemukaka  keberpihakan Jokowi dalam kampanye anaknya. Ini suda melanggar. Bahkan menggunakan fasilitas negara termasuk Ibu Negara dengan acungkan dia jari dari dalam mobilmobil kepresidenan. Mobil kepresidenan itu punya negara. Dan menteri-menterinya mengikuti, dan ini dibiarkan.

“Menteri-menteri melakukan dengan segala cara bahkan terkait bansos menyayakan bahwa bason pemberian Jokowi harus berterima kasih kepada Jokowi. Bahkan itu dilakukan oleh para ketua umum partai,” tambah tokoh petisi 100 ini.

Syafril ungkapkan dari indikasi awal adanya kecurangan termasuk putusan MK pamannya Gibran. Selain itu sederet Komisioner KPU terjadi pelanggaran etika dan dinyatakan oleh DKPP. Memobilisir lembaga-lembaga survey yang dipanggil ke Istana. Lembaga survey memainkan betul opini satu putaran mereka khawatir dengan dua putaran ada gabungan 01 dan 03. Mereka takut kalah di dua putaran.

Terkait menolak hasil quick qount.

“Quick count ini kan mau tidak mau lembaga-lebaga survey harus membuat hasilnya sesuai dengan quick qount. Supaya mereka tidak kehilangan yang sudah dibuat  40 – 52 % bahwa mereka telah bekerja,” terang Syafril.

Ia menegaskan kalau dikaji secara mendalam ini kan pelanggaran etis, yang dari sejak awal sudah ada pelanggaran. Bahkan Tempo sudah investigasi dan sekarang Tempo mengeluarkan temuan rekayasa-rekayasa itu terjadi.

Masyarakat sipil society menolak rekayasa-rekayasa yang terjadi.

“Untuk itu KAMI Jawa Barat yang merupakan bagian dari KAMI Lintas Provinsi mengawali menolak quick qount.  Dan beberapa aktivis sudah keluarkan ancaman pasal untuk survey-survey melakukan pembohongan publik di pasal IT. Sudah disiapkan laporan pengaduannya,” pungkasnya. (Yoss)