Ketum DPP APIB – Erick Sitompul : Timbulkan Kegaduhan Di Tengah Rakyat. KPU  Harus Hentikan Quick Count dan Website KPU System SIREKAP

Ketum DPP APIB – Erick Sitompul : Timbulkan Kegaduhan Di Tengah Rakyat, KPU  Harus Hentikan Quick Count dan Website KPU System SIREKAP

JAKARTASATU.COM –– Timbulnya kegaduhan di tengah masyarakat 2 hari ini pasca pencoblosan Pemilu ditengarai karena hasil Quick Count yang tidak di percaya rakyat di tambah  banyaknya data yang berasal dari website KPU yang bersumber dari data SIREKAP KPU RI per TPS TPS yang tidak sesuai dengan data TPS aslinya dan sangat tidak  tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP APIB Erick Sitompul meminta KPU Pusat menghentikan rilis Quick Count di seluruh media dan TV Nasional sekaligus menyetop website KPU dengan  data system  SIREKAP yang berantakan itu.

Ini bukan cuma menimbulkan ke tidak percayaan rakyat, tapi juga akan menimbulkan kegaduhan yang dapat berujung kepada kemarahan rakyat yang terus menerus kepada KPU RI , kata Erick.

Bayangkan saja sebagai contoh di salah satu TPS  Cakung Jakarta Timur hasil TPS Paslon 01 108 suara , Paslon 02 48 suara, Paslon 03  16 suara di website kpu RI berubah menjadi Paslon 01 tetap 108,  02 menjadi 748 Paslon 03 menjadi 160. Inikan gak masuk akal jumlah DPT rata rata setiap TPS di seluruh  Indonesia itu maksimal 300 suara, tapi jumlah di website KPU RI  udah lebih 1.000  suara.

Banyak lagi video fakta  penggelembungan suara kita lihat dari temuan masyarakat. Sangat amburadul , berantakan. Itu website SIREKAP KPU bukan cuma perlu evaluasi dan perbaiki sistemnya tapi mesti di hentikan dahulu. Tampilkan saja hasil hitung manual c plano TPS, c Plano PPK yang di rekapitulasi berjenjang ke KPUD dan KPU pusat dengan jujur, jangan ada rekayasa. Maka itu akan di terima rakyat

 KPU RI sudah berbuat kesalahan fatal sebagai penyelenggara Pemilu. Bukan itu saja, komisioner KPU RI juga sudah menodai kerja keras dan sungguh sungguh dari jutaan petugas KPPS yang melaksanakan pemilu di 813.000 TPS se Indonesia dengan perbuatan nya yang tidak bertanggung jawab dan sangat  tidak profesional.

Saya sendiri sengaja mengamati langsung hingga jam 04 an  subuh di 7 TPS di Jakarta,  betapa kerja keras para petugas KPPS  mulai dari pemungutan suara Capres dan caleg, perhitungan suara, rekap hasil suara, pengisian aplikasi Sirekap yang rumit hingga packing seluruh dokumen asli kembali  dan mengantri mengantar C1 & C Plano dan dokumen asli kertas suara ke kantor PPK kecamatan di subuh hari esoknya.

Betapa beratnya pekerjaan jutaan petugas  KPPS dari pagi 14 Februari  hingga subuh  hari esoknya 15 Februari tidak ada henti, mereka  kelelahan, tidak ada istirahat, tidak sempat tidur, makan juga lupa demi mendukung KPU sebagai lembaga pemilu negara dapat menyajikan data jujur dan kredible.

 Tapi komisioner dan staf  KPU RI se enaknya menyajikan website SIREKAP Abal abal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan hasilnya dan menciptakan kegaduhan. Ketua KPU Hasyim Ansari  hanya memandang ringan dengan meminta maaf dan akan meng evaluasi sistemnya, tapi  website KPU Sirekap terus berjalan,  ungkap Erick dengan nada jengkel.

Lembaga lembaga survey yang  yang merilis Quick Count yang di duga bayaran juga mesti di tarik izin nya dan di proses Pidana apabila terbukti hanya tebar penipuan dan kegaduhan. Rakyat  kan sudah amati ini sejak 2014, 2019 hingga saat ini. Mereka hanya menjadi Public Relations salah satu Kubu Capres atau Parpol tertentu.

Sebaiknya KPU merilis hasil real count yang bersumber dari TPS TPS se Indonesia yang mulai di rekapitulasi secara manual  oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK }  mulai hari ini. Itu pun kerja petugas PPK harus jujur dan adil,  tidak boleh melakukan transaksi dengan oknum oknum calo timses  Capres dan Caleg. Karena rakyat mengamati dan tetap tidak percaya dan gaduh lagi bila banyak terjadi perubahan angka dari C Plano TPS dengan C Plano PPK, ungkap Erick yang juga alumnus S2 Hukum Unpad tersebut. | RLS