Ajakan Prabowo untuk Koalisi Besar, Manuver Machiavellian atau Pukulan Terhadap Demokrasi? 

Paul MS d’Flores
Komunitas Pengecer Politik Nilai

Pidato Prabowo Subianto baru-baru ini yang menawarkan semua kekuatan politik untuk bergabung dengan calon pemerintahannya, menyusul hasil hitung cepat pemilu 2024, menimbulkan kekhawatiran dan mengisyaratkan adanya taktik strategis dalam manuver politiknya. Ajakan yang tampaknya inklusif, sebenarnya merupakan bagian dari teka-teki rencana yang dirancang untuk menjamin mimpi kemenangan yang disertai dengan rangkaian tuduhan kecurangan telah dirancang jauh jauh hari.

Publik kritis berpendapat bahwa retorika Prabowo tidak memiliki integritas etis dan hanya mencerminkan taktik perang psikologis, yang dirancang untuk membuka jalan bagi kemenangan terencana yang didukung oleh potensi kecurangan pemilu yang terstruktur, systematis dan masif. Seruan untuk menggabungkan semua faksi politik mencerminkan pola pikir otoriter dan bukannya menganut esensi pluralistik demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, keberadaan oposisi yang kuat sangat penting untuk menjaga checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif, sehingga menjadikan permohonan Prabowo tidak diperlukan dan kontraproduktif terhadap etos demokrasi.

Selain itu, sejarah perilaku etis yang patut dipertanyakan dari Prabowo, yang terlihat sejak kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun 2019 dan kabur meninggalkan tanggung jawab moral dan etis sebagai oposan, menggarisbawahi pengabaiannya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran moral dan etis. Alih-alih menunggu pengumuman resmi hasil pemilu oleh KPU atau Mahkamah Konstitusi nantinya sebagai jalan penyelesaian, tindakan preemptive yang dilakukannya menimbulkan kecurigaan adanya agenda Machiavellian yang bertujuan memanipulasi proses demokrasi demi keuntungan pribadi.

Hakikat demokrasi terletak pada menjunjung tinggi transparansi, menghormati integritas kelembagaan, dan berpegang pada norma etika. Manuver prematur yang dilakukan Prabowo tidak hanya melemahkan pilar-pilar fundamental tersebut, namun juga membayangi kredibilitas proses demokrasi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah tindakan Prabowo melambangkan pragmatisme Machiavellian atau merupakan noda pada tatanan demokrasi?

Intinya, seruan Prabowo untuk membentuk koalisi, tanpa pertimbangan etis dan prinsip-prinsip demokrasi, mencerminkan tren yang memprihatinkan dalam politik kontemporer, di mana kekuasaan mengalahkan integritas dan kemanfaatan menutupi perilaku etis. Ketika negara melewati kekacauan politik, warga negara dan institusi harus menjunjung tinggi kesucian demokrasi dan menolak segala upaya untuk menumbangkan esensi demokrasi demi kepentingan pribadi atau partisan.