Megawati Beri Lampu Hijau Hak Angket, Andisyah Putra : Anies  Harus Lakukan Gerakan  Rakyat Di Luar Parlemen

JAKARTASATU.COM— Sedang viral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi lampu hijau hak angket. Kabar tentang hak angket ini kali pertama disampaikan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP mengusulkan hak angket.

Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.

Dia mengaku usulan untuk penggunaan hak angket itu sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar

Pakar Hukum Dr Andi syah Putra SH menanggapi  hal tersebut saat ditemui di acara Preskonfrens bertajuk “Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif” yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Rabu 21/2/2024

Andisyah mengatakan dalam penyelesaian kecurangan Pilpres 2024 yang sudah terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) bahkan terjadi secara telanjang maka tak ada pilihan bagi penyelesaian perkara ini adalah dengan pembatalan Pilpres. Pembatalan terhadap hasil tersebut mesti dilakukan dengan segera tanpa menunggu hasil perhitungan hasil manual berjenjang selesai dilakukan oleh KPU.

“Sebab pembatalan pilpres tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap KPU lantaran buruknya kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu langsung 2024,” ujarnya

Terkait hal tersebut lanjut Andisyah, agar kecurangan TSM dengan menggunakan kejahatan kecanggihan teknologi informasi digital seperti saat ini maka agar pola kejahatan seperti ini tak lagi terjadi dikemudian hari tak ada pilihan bagi parpol-parpol pengususng seperti PDIP, PPP, PKS, NASDEM dsn PKB melakukan inisiatif mengajukan hak angket atau interplasi.

Andisyah menilai pengajuan hak anget ini mesti didukung bukan hanya oleh parpol-parpol pengusung capres-cawapres tetapi oleh segenap warga  ini dengan dipimpin oleh tokoh pelopor Perubahan, Anies Rasyid Baswedan.

Andisyah menegaskan dia (Anies Baswedan, red) harus memimpin gerakan Perubahan yang harus terus disuarakan seandainya hal itu mesti dilakukan di luar parlemen.

“Dengan mendesak DPR agar melakukan hak angket adalah dalam rangka membongkar kejahatan pemilu yang sudah terbukti dilakukan secara TSM atas perintah Presiden Jokowi,” tandasnya

“Jokowi sebagai Presiden mesti bertanggung jawabkan keterlibatannya secara langsung dalam cawe-cawe Pemilu. Hak Angket merupakan _the last effort_ bagi penyelesaian kejahatan pemilu 2024,” pungkasnya. (Yoss)