HAK ANGKET PEMILU: Bekukan Lapak Mahkamah Konstusi (MK)

Oleh M Yamin Nasution
Pemerhati Hukum

Hukum adalah kata yang bagi kebanyakan masyarakat kecil dan menengah adalah kata yang kotor, menjijikkan, busuk, dan hukum juga dianggap tempat berkumpulnya para pecuri suara rakyat, tempat berkumpulnya pemeras si lemah, selain itu bahwa hukum disebut perkumpulan penipu-penipu berkedok professor dan ahli yang menyusahkan rakyat.

Runtuhnya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kesekian kali, telah memastikan bahwa tempat ini di isi calo-calo yang menjadikan MK sebagai lapak perdagangan dan penjagal pasal demi pasal.

PEMILU 2024 sejak awal telah di perkirakan akan berujung kisruh, pemilu yang penuh dengan tipu daya elit, dan bagi yang kalah akan digiring masuk kekandang sengketa pemilu.

Sidang MKMK yang di pimpin oleh Jimly dan CS, telah menunjukkan bahwa Jimly diduga kuat bagian dari sekenario busuk, penuh dengan tipu daya kotor pencurian suara rakyat pada saat pemilu 2024.

Alasan tunggal bahwa Putusan MKMK tidak seharusnya memecat Hakim Usman dari jabatan sebagai kepala lapak MK. Selain memecat Usman, Jimly CS juga memberikan konsekwensi pada Putusan MKMK bahwa hakim Usman tidak dapat ikut dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2024.

Putusan MKMK adalah putusan yang bersifat constitutif vonis, dimana putusan hanya memberikan rekomendasi pada presiden untuk diberhentikan apabila ditemukan pelanggaran etik, namun melihat kemarahan rakyat, akademisi, dan lainnya, akan membawa presiden kedalam kondisi psikologi terburuknya.

Maka Jimly pada dasarnya menjadi obat penenang kemarahan rakyat dengan membuat “seolah-olah” telah melakukan suatu tindakan heroik, dengan memecat Usman dari jabatan dan melarang ikut sebagai hakim dalam sengketa pemilu.

Jimly memang menjadi hero bagi Presiden, dengan tidak memposisikan presiden di tempat tekanan bila mengikuti doktrin dan procedur hukum, dengan memberikan rekomendasi pemberhentian Usman.

Lagi-lagi rakyat kalah, tertipu, sesuai prediksi awal beberapa sarjana hukum bahwa putusan MKMK akan digugat ke PTUN oleh Usman.

Kisruh busuknya Pemilu 2024, terlihat begitu nyata bahwa yang kalah akan di giring ke Lapak Mahkamah Konstitusi, ahli-ahli nujum tatanegara, tukang sulap, kawanan calo dan perampok telah berkali-kali menyebutkan “SILAHKAN AJUKAN KE MK”.

Bahkan Presiden Jokowi, turut serta melakukan penggiringan tersebut dengan mengatakan ; “jangan hanya teriak curang-curang, silahkan ajukan ke MK”.
Telah disebutkan bahwa hukum berkaitan dengan akal, sesuatu yang tidak masuk akal atau tertolak oleh kewarasan tidak dapat dikatakan hukum. Menurut saya peribadi  bahwa:
“…Tak ada orang yang memiliki akal yang masih sehat, akan membawa masalahnya dan meminta permasalahan tersebut untuk diselesaikan dengan jujur, namun membawanya ketempat yang menjadi sumber masalah dan petaka bagi dirinya.

Demikian juga, adalah suatu kesalahan dan kekeliruan besar apabila permasalahan pemilu 2024 dibawa ke MK untuk sidangkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Bahwa MK dan seluruh hakim telah dinyatakan orang yang bermasalah dengan etika;

MK tidak mengurusi perihal kecurangan, melainkan perselisihan suara;

MK adalah pengadilan norma (judex norm), bukan pengadilan fakta (judex factie) seperti Mahkamah Agung atau Jurisdiksi dibawahnya. Sehingga kelemehannya tidak akan dapat membuktikan kecurangan, dan kecurangan adalah suatu kejahatan yang membutuhkan, penyelidikan, penyidikan bukti-bukti, dan membutuhkan ruang, tempat dalam pembuktian kebenaran materiil, bukan kebenaran norma seperti di MK, ini adalah kekeliruan terbesar pembuat UU.

Demi rasa keadilan, maka Hak Angket kejahatan pencurian suara rakyat pada Pemilu 2024, harus digelar oleh DPR-RI, sehingga niat baik dalam bernegara tetap terjaga, mengingat, perihal Pemilu adalah hal urgent yang semestinya menjadi sangat penting, pemilu yang baik dan jujur adalah pintu awal menuju negara yang lebih baik, sebaliknya menuju kehancuran massal.

Baca juga : https://fusilatnews.com/samiri-jimly-yusril-akademisi-stempel-politisi/