Hak Angket Digulirkan Secara Psikologis Kenegaraan Jokowi Sudah Jatuh

Jika hak angket digulirkan bisa berlanjut hingga pemakzulan presiden, walaupun dari parlemen akan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), namun secara psikologis kenegaraan presiden sudah jatuh.

JAKARTASATU.COM– Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR RI digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang kemudian didukung capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Menurut Ketua Presidium Bintang Mercy Perubahan (BMP) Dr. Mohamad Sukri,  jika hak angket digulirkan bisa berlanjut hingga pemakzulan presiden, walaupun dari parlemen akan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), namun secara psikologis kenegaraan presiden sudah jatuh.

“Jika MK berpendapat lain dengan keputusan wakil rakyat bisa berbahaya untuk stabilitas keamanan, pemerintah dan negara, secara psikologis kenegaraan Jokowi sudah jatuh.  Apabila hak angket terus bergulir di DPR RI untuk memakzulkan presiden,” ujanya ketika dihubungi disela pertemuan terbatas dengan simpul aktivis 80an dan 90an dibilangan Jakarta Selatan, Rabu, 21 Februari 2024.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Sukri berpendapat hak angket yang digulirkan Ganjar-Anies,  yakni PDI Perjuangan 128 kursi, PPP 19 kursi, Partai NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi dan  PKS 50 kursi maka total kursi 314, sedangkan Prabowo-Gibran didukung oleh Partai Gerindra 78 kursi, Partai Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi dan Partai Demokrat 54 kursi, jumlah seluruh yang terkumpul hanya 261 kursi. Artinya 314 Vs 261, dipastikan Ganjar-Anies bisa memakzulkan presiden di tengah jalan. Makanya Jokowi panik karena di luar dugaan.

“Saya menduga dalam benaknya (Jokowi) rakyat tidak banyak yang akan mengkritisi proses penghitungan dan jebakan SiRekap, sudah diantisipasi KPU dan  Bawaslu akan pasang badan dan melemparkannya ke jebakan MK.” kata Sukri.

“Ternyata,  proses pemakzulan melalui hak angket akan mulus bergulir, saya membayangkan proses angket di senayan akan di kepung jutaan rakyat pro demokrasi,” tambah Sukri Doktor Kebijakan Publik.

Mengenai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri ATR/BPN, pada hari ini, sepengetahuan Sukri, Partai Demokrat sudah menjadi bagian dari Koalisi 02 sebagai Partai Pendukung bukan Partai Pengusung.

“Saya menduga AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN adalah hadiah karena Partai Demokratl lolos parliamentary threshold dan Mahar Politik bila terjadi Pilpres dua putaran tidak loncat loncat lagi .” jelasnya.

Sukri berpendapat,  Jokowi memperhitungkan penguatan pemerintahan Prabowo-Gibran (Pra-Gib) dimasa mendatang di parlemen. Kelemahan sistem presidential itu di parlemen jika lemah maka mudah jatuh, seperti halnya sekarang posisi parlemen 02 (261 kursi) itu kalah bila 01 dan 03 bersatu (314 kursi) di parlemen.

Jadi, tambahnya, Jokowi harus merangkul semua partai pendukung dengan membagi-bagikan kursi kekuasaan agar posisi Pra-Gib aman untuk lima tahun kedepan.

“Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edhie Baskoro Yudhoyono ( EBY), Gibran, Kaesang adalah produk politik dinasti jika mereka bersatu makin mudah memotretnya. Bagi rakyat dan kelompok pro demokrasi, yakinlah kelak mereka akan saling sikut saling tikam berebut tahta, tidak pernah ada sejarah dalam sebuah monarki ada dua raja.” tandas Sukri

Doktor Kebijakan Publik ini mengemukakan dengan masuknya AHY di istana, tambah Sukri, ini semakin menguatkan Sultan Bani Cikeas yang  sangat haus kekuasaan, warning saja buat Sultan Bani Solo, bahwa tidak ada dalam sejarah monarki di belahan bumi manapun ada kerajaan dalam kerajaan.

Ketika ditanya mengenai pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara baru-baru ini,  Sukri mengatakan  pertemuan politisi senior brewok dengan mantan Wali Kota Solo itu,  adalah peristiwa politik biasa.

“Bujuk-membujuk adalah hal biasa-bisa saja terkait hak angket, maraknya kecurangan penghitungan suara, ajakan komposisi pemerintahan kedepan dan lainnya, namun saya yakin Partai Koalisi 01 sangat solid dan kompak. Surya Paloh adalah politisi kawakan yang teguh pendirian dan tidak mudah ditekan dan diiming imingi,” tukas Mohamad Sukri Ketum relawan AFP – Anies For President. (Yoss)