Aliansi GEMARAK (Mahasiswa, Guru Besar, Dosen, dan Rakyat Jabodetabek) : Seruan Selamatkan Republik

JAKARTASATU.COM— Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Aliansi Mahasiswa, Guru Besar, Dosen, dan rakyat Jabodetabek) berunjuk rasa di depan kampus UMJ, kawasan Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu 28/2/2024.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami meneriakan salam perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup Perempuan! hidup rakyat Indonesia!!!,” ujar orator di atas mobil komando

Salah seorang orator mahasiswa ungkapkan Negara Indonesia adalah negara Republik bukan kekuasaan (machstaat) apalagi negara Kerajaan (monarchy).

“Bahwa sesungguhnya telah tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Maknanya sejak Indonesia Merdeka para pendiri bangsa ini secara sadar telah memilih jalan negara ini berbentuk negara Republik, bukan negara kekuasaan (machstaat) apalagi negara Kerajaan (monarchy). Sebagai negara Republik atau dalam bahasa Latin di sebut res publica memiliki makna negara dibentuk untuk melayani publik, mendengarkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, melayani rakyat banyak, bukan melayani penguasa apalagi melayani elit predator.”

Lanjut orator, realitasnya semangat republik saat ini dirusak oleh para penguasa dan kelompok elit yang memanipulasi hukum dan merusak moral berbangsa dan bernegara. Etika tidak lagi dijunjung tingga di hampir seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, elit nasional tidak lagi menjadi teladan. Faktanya memang berbagai pelanggaran dan persoalan terus ditampakan dalam episode kekuasaan saat ini, misalnya merajalelanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan indeks yang skornya hanya 34, kondisi Hak Azasi Manusia (HAM) juga skornya merah hanya 3,2, celakanya para pelanggar HAM sampai saat ini tidak pernah diadili. Disisi lain, sekitar 61% masyarakat juga sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan. Kondisi Pendidikan juga berdasarkan data Program for International Student Assessment (PISA) kualitasnya saat ini terendah dalam 17 tahun terakhir, padahal anggaran Pendidikan kini mencapai lebih dari Rp.660 triliun.

“Pada ranah demokrasi, indeks demokrasi kita juga masih masuk kategori cacat (flawed democracy), apalagi kini semakin cacat dengan tiadanya moralitas dalam proses elektoral 2024 sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/2023 yang kemudian diputuskan Ketua MK nya melanggar etika berat. Indeks kebebasan sipil juga masih sangat memprihatinkan kareana rapotnya masih merah skornya hanya 5,5, apalagi saat ini ketika pembungkaman dan represi masih terus dilakukan oleh aparat,” disampaikan orator dihadapan hampir 1000 massa yang terdiri dari mahasiswa, dosen, guru, dosen seJabodetabek.

Orator berikutnya singgung kesulitan rakyat akibat proyek atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), BBM, beban hutang APBN yang ditimpakan kepada rakyat,

“Disaat yang sama kondisi rakyat semakin menderita, ditengah situasi itu konflik agraria masih terus terjadi, diantaranya banyak terjadi karena atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), misalnya dari kasus Wadas hingga Rempang. Rakyat pada akhirnya makin menderita, kini harga kebutuhan pokok terus naik, harga beras dalam dua bulan naik hampir 10%, harga listrik dan BBM juga terus naik, biaya pendidikan dan kesehatan terus naik, angka pertumbuhan ekonomi stagnan dikisaran 5% dan utang membengkak hingga mencapai Rp.8.004 triliun yang akan terus menjadi beban APBN dan rakyat banyak dari generasi ke generasi. Bahkan demi untuk kepentingan elektoral penguasa nekat memberikan atau memanfaatkan bantuan sosial dan menggelontorkannya menjelang hari pemilihan umum. Padahal tidak ada rencana anggaranya dalam APBN 2024 yang digelontorkan untuk bulan Februari 2024 itu. Artinya bantuan sosial menjelang hari pemilihan 2024 itu sesungguhnya melanggar UU APBN dan UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003,”

Karena itu lanjut orator disuarakan secara bergantian, pemilu Februari 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang 26 tahun terakhir yang hasilnya tidak memiliki legitimasi kuat. Secara terbuka sesungguhnya rezim saat ini terlihat menjalankan kekuasaan dengan model autocratic legalism, suatu kekuasaan yang mengemas dan memanipulasi undang-undang dan sejumlah aturan demi untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Kekuasaan yang seperti ini sesungguhnya adalah praktek nyata penyalahgunaan kekuasaan karena memuat unsur korupsi politik, kolusi dan nepotisme. Suatu praktek kekuasaan yang sesungguhnya melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Situasi salah urus negara yang kami kemukakan diatas, itu semua bermuara pada terjadinya pengabaian penguasa terhadap hal yang bersifat etik dan moral, meluasnya manipulasi hukum, pengabaian konsttusi dan penghianatan pada negara yang dilakukan oleh elit predator istana dan kroni-kroninya yang dampaknya sangat luas merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan merusak moral generasi muda, sebab penguasa terlihat mempertontonkan bahwa mengabaikan moralitas itu tidak apa-apa, melanggar etika berat itu tidak apa-apa.

Ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Karena negara berjalan tanpa panduan moral. Saudara-saudara negara yang berjalan tanpa panduan moral dalam mengelola negara pada akhirnya akan terjerumus pada jurang kehancuran, Rezim yang tidak bermoral berarti ia telah menghancurkan negara ini. Tentu ini menimbulkan kegelisahan kolektif. Kami keluarga besar civitas akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan guru besar merasakan kegelisahan rakyat banyak itu. Sebagai kampus Rawamangun yang sejak 15 September 1953 sebagai “the city of the intellect” yang terus merawat toga keilmuan dan memelihara integritas moral dan etika keilmuannya maka kami tidak tinggal diam melihat keadaan ini.

Kami kemudian berkonsolidasi dengan berbagai kampus dan rakyat di wilayah jabodetabek dan kami sepakat untuk menyampaikan Lima SERUAN RAWAMANGUN sebagai berikut:

1. Tata kelola kebutuhan pokok rakyat memasuki episode sangat buruk, kami menuntut kepada pemerintah untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami semua untuk menyuarakan hal yang sama turunkan harga!.

2. Masyarakat semakin menderita penguasa sibuk mempertahankan kekuasaanya, disaat yang sama kebutuhan penting untuk masa depan rakyat diabaikan yaitu Pendidikan dan kesehatan, sebab biaya Pendidikan dan Kesehatan kini semakin mahal. Karena itu Turunkan Biaya Pendidikan dan Kesehatan sekarang juga!

3. Penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat agar memberi efek jera kepada siapapun penguasa berikutnya,

4. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah Presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara, telah nyata-nyata menumbuhsuburkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), memanipulasi hukum dan bahkan melanggar Undang-undang maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat yaitu mundur dari jabatnya!

5. Menyerukan kepada seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen dan guru besar) yang ada di berbagai kampus di Indonesia serta kepada seluruh rakyat Indonesia apapun profesinya kita Bersama-sama untuk bersatu menyelamatkan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk menyelamatkan Republik Indonesia adalah dengan bersuara dengan suara yang sama dan lantang bahwa Joko Widodo harus Mundur. Jika tidak mau mundur maka kita bersuara dengan suara yang sama Makzulkan Jokowi !

Demikian SERUAN RAWAMANGUN ini kami sampaikan, tidak ada niat lain kecuali kami semua menginginkan agar Indonesia betul-betul menjadi NEGARA REPUBLIK, negara yang melayani rakyatnya!

Jakarta, 28 Februari 2024 (ALIANSI GEMARAK)

(Yoss)