Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Pembajakan Pemilu 2024 oleh Jokowi Nyaris Sempurna: Segera Gunakan Hak Angket DPR!

JAKARTASATU.COM— Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak masuk akal. Mereka mendesa hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 digulirkan.

Perwakilan koalisi sekaligus Direkur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan PSI merupakan satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam. Perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional, kata dia, melesat dalam enam hari terakhir dengan mendulang nyaris 400.000 suara.

“Sampai saat Siaran Pers ini ditulis pada Sabtu (2 Maret 2024), jam 13.00-an WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13%, mendekati ambang batas parlemen _(parliamentary threshold)_ sebesar 4 persen. Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil _real count_ data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen,” kata Gufron rilis diterima redaksi Ahad, 3/3/2024

“Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal,” imbuhnya

Selain itu  lanjut Gufron, koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU. Sebagaimana diketahui bersama, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, SIREKAP KPU RI dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Gufron ungkapkan  Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian SIREKAP KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi, yaitu 1) memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, 2) meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen, dan 3) untuk menggerus suara PDI Perjuangan.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu. Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” tandas Gufron.

Gufron menegaskan oleh karena itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket.

“Selain itu, Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya Organisasi Masyarakat Sipil, Media, dan Perguruan Tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Republik,” seru perwakilan Koalisi Direkur Eksekutif Imparsial itu. (Yoss)