Makan Siang dan Susu Gratis Siswa, Febby Lintang: Kombinasikan Dana CSR BUMN dan BUMD
JAKARTASATU.COM— Program makan siang dan susu gratis bagi siswa-siwa disekolah mendapat sorotan dari berbagai kalangan bidang pendidikan.
Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Fatimah Insani Cileungsi Bogor, Febby Lintang turut soroti terkait wacana program tersebut.
“Sesungguhnya Program Makan Siang gratis ini bisa difokuskan pada anak-anak kekurangan Gizi dari keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim. Jangan dipukul rata semua siswa harus dapat, jadi siswa dari keluarga dengan ekonomi cukup baik gak perlu diberi makan siang,” kata Febby kepada wartawan Jakartasatu.com saat dihubungi melalui seluller, Kamis, 7/3/2024.
Ia mengemukakan perlunya dilakukan pendataan siswa-siswa dari keluarga miskin kan juga sudah terdata dan disertakan dalam Program Indonesia Pintar.
“Perbaikan data siswa penerima bantuan juga tentu sangat diperlukan agar semua program bantuan dari pemerintah bisa sampai pada yang berhak,” ucapnya
“Dana Bos sendiri untuk tingkat SD persiswa 1 tahun hanya dapat Rp. 900.000 sedangkan biaya makan siang 1 hari 15.000 dari sini aja sudah tidak singkron lebih besar biaya makan siangnya dibanding Dana BOSnya,” tukasnya.
Febby mengemukakan jika diambil dari dana BOS pasti akan berpengaruh pada anggaran dan pembiayaan sekolah, yang saat ini saja untuk sekolah-sekolah milik pemerintah masih sangat kurang. Dikhawatirkan malah akan timbulnya kembali pembayaran untuk uang gedung, uang sekolah, uang buku dll, Jika ini di sekolah swasta tidak masalah terjadi di sekolah milik pemerintah maka Program Pendidikan Dasar 9 tahun Gratis yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya menjadi sia-sia.
“Sebaiknya program yang niatnya baik untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak jangan malah jadi beban masa depan bagi bangsa ini,” ucapnya.
Ia mengusulkan sebaiknya sumber pendanaannya bisa dikombinasikan antara dana pemerintah dan dana sosial dari CSR baik dari BUMN, BUMD, atau perusahaan perusahaan swasta besar yang mau bekerja sama dengan Pemerintah.
“Selain untuk mengurangi beban Anggaran Negara juga bisa mendorong munculnya Partisipasi publik dan bisa seperti di beberapa negara seperti Jepang adanya subsidi silang untuk biaya makan anak anak ini,” pungkasnya. (Yoss)
