MK Mengubah Batas Usia Loloskan Gibran, Selamat Ginting : Jika Jokowi Jadi Ketua Golkar, Bisa Jadi ini Mekanismenya…
JAKARTASATU.COM— Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut masuk dalam bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham menyebut Partai Golkar sebagai partai politik yang terbuka. Jika Jokowi masuk bursa calon ketua umum, maka akan menjadi calon terkuat dibandingkan dengan figur lainnya. Hanya saja kata dia, status Jokowi saat ini masih di PDI Perjuangan. Pada intinya Golkar siap menerima Jokowi.
Terkait hal tersebut analis politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting memberi tanggapan.
“Saya tidak heran Jokowi di plot jadi ketua umum Partai Golkar apapun caranya. Pertama saya melihat pada semiotika politik pada Desember 2023, ketika Jokowi menggunakan dasi warna kuning. Itu adalah simbol, simbolisme bahwa Jokowi nyaman dengan Golkar. Dan hasilnya kita tahu bahwa Golkar partai yang mendapatkan efek elektoral yang sangat banyak,” kata Selamat Ginting saat dihubungi wartawan Jaksrtasatu.com melalui seluller, Senin, 11/3/2024.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas ini mengungkapkan banyak sekali yang didapat di Pemilu 2024 ini bahkan kursinya naik dari 85 menjadi 112. Itu artinya ada simbiosis mutualisme antara Golkar dengan Jokowi.
Menurut Ginting, Airlangga mestinya memang yang menduduki calon wakil presiden dari Prabowo Subianto pada waktu itu namun ternyata bukan tapi Gibran.
“Maka disitu sepertinya ada semacam transaksi, ada pertukaran bagaimana Jokowi diuntungkan dengan Gibran dan bagaiman Golkar diuntungkan walaupun tidak menjadi cawapres dari Prabowo Subianto,” ujar Ginting
Jadi lanjut Ginting, jika mengacu pada peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi no 90 yang mengubah aturan untuk menjadi presiden dengan persyaratan 40 tahun dan bisa diubah lewat mekanisme yang janggal yang akhirnya boleh dibawah usia 40 tahun asal pernah menjadi pejabat wali kota. Ada dua pendapat yang satunya pendapat yang menyebut pernah menjabat pemerintah.
“Oleh Konstitusi saja bisa diubah melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Maka bukan tidak mungkin Jokowi dengan segala infrastruktur yang ada di Golkar bisa mengubah aturan main Golkar yang mensyaratkan untuk menjadi ketua maupun ketua umum partai Golkar minimal sudah berkiprah selama 5 tahun. Barangkali dalam hal ini dapat diubah kecuali pernah menduduki sebagai Presiden,” bebernya.
Menurutnya hal ini sangat mungkin terbuka tetapi ini contoh buruk bagi demokrasi. Mengubah seenaknya selama kepentingan seseorang tapi politik itu pragmatis.
Jokowi membagi peran dalam pengertian, Jokowi tidak punya pilihan karena tidak mungkin bisa diterima lagi di PDIP maka pilihan pragmatis secara politik adalah kepada Golkar karena di Gerindra sudah ada Prabowo Subianto.
Golkar ini citra Airlangga lemah elektabilitasnya dibawah sehingga Inilah yang membuat Airlangga Hartarto tidak bisa bersaing menjadi calon wakil Presiden.
Jadi pertarungan yang tidak mudah juga karena Golkar punya tradisi kuat ada orang-orang yang mapan sepeti Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Hidayat, Bambang Soesatyo, Airlangga. Sementara aktor yang menginginkan Jokowi di Golkar ada Bahlil, Idrus Marham.
“Saya kira akan ada pertarungan jika terjadi sebelum bulan Oktober 2024 Jokowi masih punya kekuatan. Tapi kalau setelah 20 Oktober 2024 cerita bisa berbeda karena Prabowo sebagai presiden 2024 jika tidak ada perubahan, tentu juga kepentingan terhadap Golkar.” tutupnya. (Yoss)
