Runtuhnya Lembaga KPU

Oleh Eko S Dananjaya SH

Penulis
Aktivis mahasiswa 80- an

Tgl 20 Maret 2024 adalah hari penantian sejarah pengumuman terpilihnya presiden bagi masyarakat Indonesia. Terhitung separoh kurang jumlah pemilih pilpres akan mengakui pasangan Prabowo – Gibran sebagai pemenang, menurut versi lembaga survey atau quick caunt. Separuh lebih pemilih dalam pilpres berpendapat, bahwa paslon 01+ 03, tidak percaya pasangan Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara paling besar. Karena temuan dan pantauan tim 01, 03 menemukan banyak praktek lembaga survei yang tidak kredibel dan not acceptable. Dipercaya terjadi kecurangan masiv di perhitungan sirekap dan kerja amatir lembaga survei. Atas dasar hasil lembaga survei yang mengklaim bahwa paslon 02 meraih kemenangan 58℅, itu justru menimbulkan big question? Ketidakpercayaan dan kecurigaan publik pada hasil survei yang begitu fantastis, adalah kerja penggelembungan suara hasil memindahkan perolehan suara dari lawan paslonnya. ” Kemenangan menurut hasil perhitungan quick caunt tersebut”, akan dijadikan refrensi lembaga KPU untuk memuluskan kemenangan Prabowo- Gibran. Dan itu sebagai tolok ukur alat legitimasi awal oleh KPU untuk mengelabuhi masyarakat. Hanya berdasar dari perhitungan hasil perolehan suara dari lembaga survei bayaran tersebut, maka start awal bahwa KPU mencoba menghindar dari tuduhan curang. Dan KPU duduk manyun seakan tidak bersalah yang nanti akan mengumumkan pemenang pilpres 2024, pasangan 02 Prabowo- Gibran sebagai pemenangnya. Siasat licik ini di pakai untuk meneror psikologis lawan sekaligus mengelabuhi bahwa medan pertempuran seolah sudah dikuasai dan dilumpuhkan oleh lembaga survei. Dan itu dilakukan selepas beberapa jam dari pencoblosan.

Sejak jauh hari, lembaga survei 02 melontarkan propaganda menang satu putaran. Boleh dikata itu sebagai perang asimetris psikologi untuk menjatuhkan mental lawan politik. Salah satu alat ukur untuk menghantam dan melemahkan strategi lawan, yakni dengan membunyikan dentuman meriam “satu putaran” yang sebenarnya itu hanya tembakan salvo dengan klongsongan kosong saja. Hal itu di pakai untuk sekedar memperdaya lawan. Sehingga perang opini di media sosial tidak lebih sebagai upaya untuk menguasai situasi.

Dengan mengambil alih situasi psikologis lawan. Dan memainkan perhitungan teori quick caunt, pemerintah Jokowi memang sengaja menutup mata. Bahkan dengan terus terang, Presiden Jokowi ikut cawe- cawe dan turut bersekongkol atas pemenangan semu ini. Lembaga survei dengan statistik perhitungan cepat sejak semula telah menggiring opini agar masyarakat terpedaya. Lembaga survei bersumbar dan obral kemenangan satu putaran serta menjanjikan kepastian dengan bermain pada margin suara. Justru ditengah ketidakpastian masyarakat yang pesimis pada perhitungan cepat, memperkuat dugaan masyarakat bahwa, perhitungan quick caunt dapat menjadi biang keladi malapetaka nasional. Lembaga survei tutup mata, bahwa ada batas ambang toleransi angka yang membatasi isyu kemenangan atas klaim yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey/ quick caunt peliharaan paslon 02.

Pada pencoblosan 14 Februari lalu. Setelah perhitungan usai, dengan cepat lembaga survey mendiklare serta mengumuman hasil pencoblosan yang tentu saja masyarakat dapat rasakan dengan adanya kejanggalan hasil rekap. Kejanggalan yang muncul justru dari angka ” Kemenangan 58% itu”. Bagaimana bisa lembaga survei dengan mudah mengumumkan bahwa paslon 02 dapat menjangkau angka hingga 58℅ ? Hal yang mustahil, jika itu tidak dilakukan dengan cara manipulatif mendodos suara dari paslon lain. Melalui perhitungan sirekap yang di satukan pada frekwensi yang sama dengan lembaga survei swasta. Lembaga survei bekerja sebagai alat perangkat asimetris untuk melumpuhkan psikologi lawan. Cara seperti ini yang kemudian masyarakat rasakan, bahwa produk pemilu kali ini sangat kotor dan brutal.

Berangkat dari kecurangan dengan cara memformulasikan perhitungan dengan bermain angka- angka. Pada akhirnya, sekarang sebagian masyarakat ramai memperbincangkan hasil yang tidak masuk akal terebut. Dan pastinya bakalan terus di tentang oleh paslon 01+03. Tentu saja dengan cara kerja quick caunt yang licik, yang tidak bisa dipertanggunjawabkan secara etis. Endingnya masyarakat akan meradang dan melakuka perlawanan politik, hukum seperti sekarang ini.
Dan setelah quick caunt mengumumkan hasil perolehan suara paslon 02, tak satupun lembaga survei tersebut kini dapat mempertahankan argumentasi dari hasil surveinya secara fair dan jujur . Tapi malah pada ngacir dan entah kemana rimbanya?

Masyarakat sebagian besar tidak mempercayai produk dan hasil pemilu karena di sinyalir cacat sekaligus curang dan tidak fair. Temuan forensik informasi teknologi yang di pantau oleh para pakar IT. Banyak bukti- bukti yang ditemukan oleh masing- masing kandidat pilpres baik dari 01 maupun 02 secara masive ( TSM ).

Sudah hampir sebulan masyarakat Indonesia menunggu kepastian pengumuman resmi yang akan di informasikan oleh KPU. Apakah peristiwa tahun 2019 akan terulang. KPU akan mengumumkan hasil pilpres di tengah malam? Atau KPU merubah dengan taktik dan strategi lain. Pengumuman bisa dimajukan atau mundur tanggalnya. Semua berpulang pada niat baik dan kejujuran para komisioner KPU.

Akan menjadi tidak etis manakala lembaga KPU mengumumkan berita kemenangan salah satu paslon pilpres di tengah malam. Disaat orang sedang istirahat dan jauh dari keramaian. Tapi kali ini KPU akan berpikir ulang, jika mengumumkan hasil pilpres di tengah malam. Sebab sekarang jatuh suasana hari puasa. Masyarakat tidak dalam istirahat, melainkan sedang khusuk beribadah di bulan suci. Tentu saja akan mudah memantau, karena aktifitas masyarakat ikut menjaga dan mengawal hasil pilpres kali ini dengan sangat serius. Dengan hasil pengumuman pilpres 2019, masyarakat telah mendapat pengalaman pahit dimasa lalu dimana KPU dengan nekatnya mengumumkan di malam hari. Dan kali ini, masyarakat bersatu antisipasi menyaksikan kelicikan KPU untuk mengulang kembali mengumumkan hasil pemilu seperti lima tahun lalu. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang harusnya memelihara kredibilitas, tapi praktek kerjanya kucing- kucingan.

Sejak awal kita tau bahwa KPU dalam kerjanya banyak yang di tutupi. Seperti penerimaan pasangan Gibran sebagai kontestan Pilpres. Yang jelas secara produk hukum cacat, tetapi tetap saja KPU menerima dan meloloskan. Disertai tidak adanya transparansi dalam penyelengaraan pemilu. Sampai penghitungan suarapun terlibat pat gulipat dengan sirekap. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh KPU. Sehingga publik curiga karena akses di tutupnya untuk tidak bisa memantau kinerja KPU. Tragedi sejarah yang memilukan karena KPU telah berbuat pelanggaran norma dan etika. Dari kesembronoan kerja komisioner KPU, memantik masyarakat untuk bergerak menyuarakan kepastian hukum dan kejujuran KPU. Menegakkan keadilan dan kejujuran merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti. Setelah terjadi banyak temuan kecurangan di mesin hitung KPU, maka KPU tidak bisa lagi menghindar dari apa yang telah dilakukan oleh tim para ahli IT 01 dan 03. Hujatan dan protes dari banyak pihak yang merasa dirugikan terus mengalir dan tidak bisa dibendung.

Kredibilitas KPU dipertaruhkan dengan nama yang buruk. Yang sebenarnya rakyat sudah tau bahwa hasil pilpres 2024 dengan setingan paket KPU dan quick caunt memenangkan pasangan Prabowo – Gibran. Akhirnya Sebagian masyarakat berpendapat, bahwa KPU bukan lagi sebagai even organizing dan sebagai wasit yang netral. Tapi KPU dengan nyata ikut bermain dalam pemenangan capres Prabowo – Gibran.

Dari teknis penyelenggara an di tingkat TPS hingga kecamatan, kabupaten dan seterusnya, banyak temuan hasil pencoblosan yang cacat. Ditambah pula pemerintah melibatkan diri mengorganisir aparat negara untuk mendukung pemenangan Prabowo- Gibran.
Suatu hal yang aneh dan culas, karena presiden Jokowi bukannya menjadi pengawas pemilu, tapi malah ikut campur dan ikut seting pemenangan anaknya. Inilah yang disebut politik Dinasti. Itu semua dilakukan oleh Jokowi karena Jokowi sudah tidak bisa nyaman ketika dirinya selesai menjadi presiden. Sebab agenda jokowi dengan RRC belum tuntas. Dan itu semua akan di bayar dengan pemenangan pemilu agar agenda berkelanjutan kerjasama dengan Tiongkok tetap terus berjalan.

Proyek- proyek raksasa seperti kereta cepat Bandung- Jakarta, IKN, pembebasan tanah rempang, laut Natuna, pembangunan pelabuhan dan penguasaan tambang, mineral, eksplorasi hutan dan cadangan minyak. Menjadi agenda pokok pemerintahan yang akan datang. Walau pemerintah yang akan datang dari hasil kecurangan itu akan berjalan terhuyung- huyung. Akibat beban berat karena peninggalan warisan hutang pemerintahan Jokowi demikian besar.

Dengan besaran hutang Jokowi ke RRC itu mengakibatkan rakyat menderita. Sembako mahal, beras mahal, kwalitas pendidikan rendah, rusaknyantatanan kehidupan rakyat, polarisasi masyarakat terpelihara dengan sistematis oleh tenim. Jokowi, rakyat teebebani pajak tinggi, kampus dan akademisi tidak dilibatkan dalam percaturan pembangunan bangsa, buruh dibebani oleh undang- undang cipta karya dengan rasa penindasan dan penghisapan itu, soal starting anak, dsb.
Itulah warisan besar Jokowi yang akan ditinggalkan pada rakyat Indonesia ketika dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Dan tentu saja Jokowi akan terus mendikte Prabowo untuk terus menjalankan program- program keberlanjutan yang belum. Tuntas. Sekaligus dengan mensuapi anaknya untuk mendampingi Prabowo dengan wajah yang culun dan tidak pantas jadi wakil presiden itu.

Penulis
Aktivis mahasiswa 80- an