GPKR Kembali Aksi Tuntut Mahkamah Konstitusi untuk Tegakkan Kedaulatan Rakyat

JAKARTASATU.COM– Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR)  kembali menggelar aksi damai di Patung Kuda. Aksi ini untuk tegakkan kedaulatan rakyat yang telah dirobohkan dengan pemilu 2024 pilpres curang. Jakarta, Kamis 28/3/2024.

“Aksi ini, merupakan hak konstitusional rakyat, adalah wujud kepedulian kami terhadap kedaulatan rakyat yang telah terusik oleh rezim Presiden Joko Widodo,” kata Abdullah Hehamahua dalam orasinya.

Abdullah Hehamahua mengatakan dalam surat terbuka yang kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan para Anggota Mahkamah Konstitusi, kami Presidium dan seluruh komponen GPKR menyoroti pengrusakan dan peruntuhan kedaulatan rakyat yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024.

Selanjutnya Prof Dr Din Syamsuddin menyatakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebelum ini yang mengubah batas usia calon wakil presiden dengan membentuk norma baru dan memungkinkan Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden pada Pasangan Capres/Cawapres 02 di Pilpres 2024 adalah salah satu pangkal dari kericuhan politik nasional.

“Dengan penuh harapan kepada kepemimpinan baru Mahkamah Konstitusi, yang kami anggap sebagai penjaga konstitusi dan benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, kami menuntut agar keputusan yang diambil MK pada sidang kali ini mengedepankan moral, hati nurani, dan akal budi,” harap Din Syamsuddin dihadapan massa aksi.

Selain itu kata Di  Syamsuddin, GPKR bersama rakyat betul-betul mengetuk kesadaran moral para hakim MK dengan sepenuhnya menyadari betul bahwa keputusan yang mereka ambil akan sangat menentukan masa depan bangsa, serta akan dicatat sebagai sejarah yang akan dikenang abadi dalam perjalanan bangsa.

“Kami juga mendesak agar diberikan peluang bagi dilaksanakannya Pilpres Ulang tanpa Gibran Rakabuming, sebagai jalan tengah terbaik bagi bangsa dan negara di masa depan,” ungkapnya.

Ia mengemukakan sebagai gerakan moral yang diikuti berbagai komponen bangsa lintas organisasi, agama, profesi dan suku di pusat dan daerah, GPKR akan mengawasi secara seksama persidangan Mahkamah Konstitusi dan akan terus memberikan respons sebagai bentuk penjelmaan hak konstitusional rakyat berdaulat.

“Pada 20 April 2024, saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan Sidang Sengketa Pemilu/Pilpres, GPKR akan hadir dengan mengerahkan massa yang sebesar-besarnya, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah,” tegas Din.

Dalam menutup orasinya, Din Syamsuddin ungkapkan gerakan ini merupakan perjuangan rakyat yang tanpa titik kembali. Kami akan terus maju sampai tujuan tercapai, dengan mengajak sebanyak-banyak rakyat Indonesia untuk bersatu dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang merupakan pondasi utama negara ini.

Tokoh-tokoh GPKR yang hadir dalam aksi di patung kuda ini Abdullah Hehamahua, Dr, MM., Didin S Damanhuri, Prof, Dr., Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn)., Hafid Abbas, Prof, Dr.M. Din Syamsuddin, Prof, Dr. Oegroseno, Komjen Pol (Purn), Paulus Januar, Dr, drg, MSi, CMC, Rochmat Wahab, Prof. Dr. Sabriati Aziz, dr. (Yoss)