Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Jakartasatu.com– Faisal Basri Sebagai Saksi Ahli Sidang Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pilpres 2024 Senin, 1 April 2024.
Faisal Basri mengatakan secara tegas sebenarnya KPK telah mendorong pelarangan penyaluran bansos 3 bulan sebelum pemilihan pejabat karena dapat mempengaruhi pilihan warga.
“Saya sih berharap ada perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada,” Alexander Marwata. Karena itu, “Kemendagri akan mengikuti saran KPK yang engusulkan adanya peraturan daerah (Perda)yang mengatur larangan penyaluran bantuan sosial (Bansos) menjelang pilkada.” harap Faisal Basri.
Karena itu menurut Faisal Basri pembagian bansos sebagai panggung politik merupakan kebangkrutan etika dan moral. Ia mengungkapkan contoh-contoh yang dilakukan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mewajarkan jika para pejabat negara buat panggung untuk menyalurkan bantuan.
“Bila perlu Ibu Risma bisa bagi-bagi sendiri. Dia buat acara bagi-bagi sendiri saja. Tugas dia kok.Kalau memang Mensos merasa bahwa mungkin Presiden membagi, dia buat sendiri saja acara bagi-bagi juga.” jelasnya.
Hal yang sama juga terlihat pada apa yang diungkapkan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang secara jelas mengklaim bahwa bantuan yang disalurkan adalah bantuan dari Presiden.
“Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata Faisal Basri.
Apalagi Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto juga mengungkapkan alasan memperpanjang bansos El-Nino hanya berdasar masukan ketika acara dialog saja.
Menurut Faisal Basri alasan tersebut mengada-ada. Pasalnya urgensi bantuan El-Nino tidak perlu karena tidak adanya lonjakan drastis cuaca ekstrem dan kemerosotan panen. Dimana cuaca ekstrem 2023 tidak lebih tinggi 2019− 2021 dan produksi beras 2023 hanya menurun 645 ribu ton.
Yang lebih mengada-ada lagi menurut Faisal, untuk bantuan El-Nino ini pemerintah mengimpor melebihi 3 juta ton padahal penurunan produksi di bawah 1 juta ton. Lucunya lagi, harga eceran beras tetap tinggi meski sudah impor besar-besaran. Harga eceran beras terus naik di Indonesia hingga mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, padahal harga internasional beras sudah mulai turun sejak Januari 2024.
