JOKO WIDODO DITINGGALKAN AS DAN CINA
(Seri V – Isu-isu Strategis)
Eddy Junaidi-Nusantara Institute
Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2014,
tiga bulan setelah dilantik (Januari 2015) langsung menemui “Big Brother” Xi Jinping di Beijing, dan mendeklarasikan bahwa Indonesia Poros Maritim.
Dengan kata lain, menjadi partner skema OBOR (Jalur Sutra Cina). Hal ini
mengejutkan dunia (khususnya Barat: AS dan Uni Eropa), semua teringat akan
politik Bung Karno (poros Jakarta-Beijing). Namun celakanya ini kesalahan fatal awal Joko Widodo untuk geo-strategis dan geo-politik.
Pada tahun 2014, Joko Widodo naif berpolitik, datang ke Cina didampingi tiga
Americanus (Rini Soemarno-Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)-
Kepala Staf Kepresidenan, dan Prof. Bambang Brodjonegoro-Menteri
Keuangan) saat itu. Cina dalam posisi sudah menetapkan skema OBOR untuk
food security dan energy security. Kebijakan ini diambil karena ancaman
Amerika Seikat (Yahudi) bahwa Cina akan diselesaikan pada tahun 2030.
Kenapa di tahun 2030? Karena cadangan energi fosil menipis dan energi terbarukan (ETB) belum ditemukan masih tahap percobaan di saat Cina diancam
AS (2012) akan terjadi krisis energi di tahun 2030. Pangan dunia akan krisis
dampak el nino dan anomali cuaca puncaknya di tahun 2030. Ada unsur
konspirasi Yahudi untuk melenyapkan Cina dari ekonomi dan perdagangan
dunia.
AS dikenal menguasai makanan kemasan dan makanan siap saji sementara untuk sembakonya Cina harus menanam untuk food security 2030 karena diancam AS karena penduduk Cina 2030 mencapai 1,8 miliar orang. Secara ideologi ini super ego ras Yahudi yang unggul tidak mau disaingi AS Cina yang juga berbudaya tinggi. Secara turunan Yahudi adalah elit global penguasa dunia menguasai sistem keuangan dan perbankan dunia dengan elit global: Rockefeller (penguasa migas), J.P Morgan (penguasa keuangan dan perbankan) dan Rothschild (industri). Merekalah penguasa AS dari tahun 1900-an dan menguat setelah 3 elit Yahudi mendirikan Bank Central AS yang juga diikuti negara besar di eropa (Inggris, Perancis, Jerman, dll). Begitu juga di Asia
termasuk era Soeharto dia bermashab AS (Neoliberalisme). Lalu untuk penguasaan dunia mereka mendirikan PBB, IMF dan World Bank (untuk mengatur negara berkembang yang kaya SDA seperti Indonesia dengan teori middle income debt trap. Soeharto jatuh bukan karena people power tapi karena ingin melunasi utang rakyatnya makmur dan digelari Macan Asia (1990-an). Melunasi utang berarti mandiri dari AS dan sebagai Ketua Negara-negara Non Blok dianggap akan melepas ketergantungan dengan IMF/WB (AS). Jika ingin menjadi negara maju harus jadi sekutu seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Australia. Soeharto menolak ingin tetap independen (Non Blok), tidak mau jadi sekutu (Non Blok).
Lalu seperti yang kita tahu Soeharto dijebak dengan bayar utang dijadwalkan
IMF/WB pada tahun 1997, dimana kebutuhan USD sangat besar karena bayar utang pemerintah dan swasta dengan jadwal sama (1997). Ini permainan untuk menggulingkan Soeharto dengan operasi CIA menggunakan George Soros (operator Yahudi) untuk vallas. Krisis moneter Indonesia butuh injeksi BLBI sehingga bukan melunasi utang tapi terpaksa menambah utang pada IMF/WB
sebesar Rp 670 Triliun.
Poros Jakarta Beijing
Disisi lain Joko Widodo bukan mengambil Non Blok sebagai pilihannya tapi menjadi sekutu Cina (karena termasuk turunan Cina) dengan Poros Jakarta Beijing ini. Di awal 2015 sudah salah tafsir dengan maunya Cina (komunis) pembicaraan formal. G to G adalah infrastruktur yang dihasilkan 8 MoU. Di bawah tangan lewat salah satu polit biro Cina (sekretaris) ingin skema OBOR dalam konteks food security (lahan pangan, di Kalimantan lahan gambut 1 juta ha) karena Cina punya teknologi pangan. Soeharto gagal di lahan gambut karena itu belum ditunjang teknologi pangan. Cina lewat anggota politbiro menawarkan: “jika Indonesia (Joko Widodo) mau menanam kebutuhan sembako Cina untuk lumbung pangan dalam rangka food security 2030 mereka akan membayarkan berapapun biayanya termasuk sewa lahan”.
Bonusnya Indonesia juga tanam sembako kebutuhan untuk krisis pangan 2030 karena penduduk Indonesia di proyeksikan 300 jutaan jiwa. Berapa dana tahun 2014 yang disediakan Cina untuk skema OBOR? Lebih dari 2 Triliun USD. Prioritas Indonesia (tahap awal 50 Miliar USD untuk food security) dan negara-negara Arab, negara penghasil migas pecahan Uni Soviet (Kazakhstan, Turkmenistan dan Ukraina) serta Afghanistan untuk skema energy security. Untuk 8 MoU spending sudah tersedia 5 Miliar USD di Bank ICBC Indonesia yang diwakili agen Cina WNI (MRK) yang juga pemilik jaringan hotel Hilton di Indonesia.
Indonesia jika masuk skema OBOR akan memperoleh prioritas untuk lumbung
pangan Cina-Indonesia di Kalimantan.
Celakanya LBP, Rini Sumarno dan Bambang Brodjonegoro adalah didikan AS (American Style) tidak familiar diplomasi ala Cina komunis bahkan deal dan negosiasi yang sesungguhnya adalah dengan politbiro bukan lewat Menteri G to G.
Karena Indonesia menolak skema OBOR (dana politik taktis) lebih tertarik
infrastruktur sehingga Cina masuk pada skema komersial dengan BUMN dan
swasta Cina. Dimana taipan Indonesia dijadikan partner strategis, karena
komersial berbau kartel baik pangan, teknologi IT, kimia pupuk, otomotif,
elektronik, tekstil dan garmen penjualan online, dsb.
Indonesia masuk perangkap “Debt Trap ala Cina”. Dimana Januari 2024 Xi
Jinping mengancam Indonesia jika tidak sanggup bayar utang (jebakan dari
kecerobohan Joko Widodo) Pulau Kalimantan akan disita. Seperti beberapa
negara Afrika yang menjadi koloni Cina, dengan puluhan juta migran Cina
sebagai TKA. Indonesia juga sama tapi angka pasti jumlah migran Cina lewat
kebijakan TKA bebas visa serta langsungnya pembuatan KTP, kita tidak tau berapa migran Cina di Indonesia yang sudah menjadi WNI. Kenapa Kalimantan
yang disita? Karena untuk tanam pangan dalam rangka food security.
Joko Widodo tidak berhasil pembinaan bersama LBP sebagai operator pelindung
partner strategi Cina. Aktor negara yang berkonspirasi melakukan perbuatan
tercela yang menjadi salah satu syarat pemakzulan sesuai tuntutan hak angket
parlemen dan civil society dan purnawirawan TNI untuk pemakzulan Joko Widodo. Sementara LBP yang sakit melepas Joko Widodo lebih pro Prabowo
Subianto (sama kopasus-TNI komando).
AS dan Uni Eropa menganggap Indonesia antek Cina
Kesalahan awal Joko Widodo berhubungan dengan Cina adalah menolak skema OBOR masuk pada infrastruktur bukan kebutuhan Cina. Kebutuhannya adalah lumbung pangan dari menanam sembako mereka di Kalimantan dalam konteks food security dalam skema OBOR. Tersedia dana funtastis secara politis tertulis (hibah) yang setiap tahun sejak 2015 base 1 Triliun USD, dan setiap tahun dikucurkan jumlah yang sama (sudah berjalan hampir 10 tahun). Terlihat Cina berhasil menguasai Afrika baik secara bisnis dan kebijakan migrasi orang miskin Cina dengan basic sebagai TKA dengan skema Turnkey Project dimana jika Cina sebagai investor SDM dari direksi sampai buruh diimpor dari Cina. Pengurangan 200 juta orang miskin Cina untuk mengurangi beban ekonomi Cina berkaitan dengan income per capita yang kalah dari AS. Padahal PDB Cina mengungguli AS dari tahun 2016 semenjak Cina menguasai perdagangan dunia (WTO).
Namun secara ekonomi khususnya income per kapita di bawah AS karena
penduduknya 1,45 Miliar orang. Jadi GDP yang besar dibagi jumlah penduduk
kalah dari AS yang penduduknya hanya 500.000 orang. Persaingan AS Cina dan
Yahudi sebagai negara super power yang menimbulkan income krisis pangan
dan krisis energi di tahun 2030. Cina akan dikalahkan oleh AS karena energi dalam pengendaliannya (Rockefeller) dan pangan (khususnya makanan dalam kemasan dan restoran fast food dikuasainya). Begitu juga sistem keuangan dan perbankan dunia (JP Morgan) dan industri (Rothschild) karena keunggulan AS (Yahudi) dalam penguasaan teknologi dengan dukungan “kecerdasan Israel”.
Positioning politik Joko Widodo sebagai antek Cina membahayakan kepentingan
barat di Asia Pasifik khususnya Laut Cina Selatan. Sehingga Indonesia dijajah AS
untuk membuat kaukus ASEAN + AS dan Australia, Korea Selatan dan Jepang
dengan memperalat Taiwan dan memprovokasi Korea Utara (komunis) untuk perang di Laut Cina Selatan.
Joko Widodo menolak kaukus ini, setelah berkonsultasi dengan big brother Xi
Jinping. Rasa marah Biden atas penolakan Joko Widodo sehingga pintu diplomasi ditutup Ketika menawarkan IKN sebagai objek investasi di tengah insentif menakjubkan. Tapi ditolak mentah-mentah oleh AS dan sekutunya.
Ketertutupan barat untuk investasi di IKN karena mereka lihat penuh rekayasa
dan kepentingan subjektif Joko Widodo pribadi atas permintaan Xi JinPing. Dari
awal 2015 mereka mengincar Kalimantan untuk skema OBOR (Food Security)
menanam pangan yang dibutuhkan Cina dan Indonesia sebagai lumbung pangan
bersama. Joko Widodo menolak tawaran tersebut lebih memilih pembangunan
infrastruktur seperti saat ini. Skema ini komersial dengan status Turnkey Project
yang mengancam jaminan yang menjadi perjanjian setiap transaksi. Xi Jinping
dengan gagalnya Joko Widodo tiga priode mengancam; Jika Indonesia tidak bisa bayar utang akan mengambil alih Pulau Kalimantan. Dengan arogannya seperti
yang mereka lakukan dibeberapa negara Afrika. Apakah itu terjadi dipemerintahan Prabowo-Gibran. Diplomasi apa yang dilakukan 08 dengan tekanan Xi Jinping tentang utang Indonesia disaat likuiditas yang kering. SMI harus menyediakan dana untuk pembayaran cicilan bunga utang yang besarnya diatas Rp. 500 t di bulan April/Mei ini. Hal ini bagian dari ancaman krisis ekonomi Indonesia. Pemerintahan memperoleh ancaman serius yakni ancaman politik ekses tuduhan kecurangan Pilpres 2024 yang berbuntut hak angket parpol pendukung yang didaftarkan 5 maret 2024 ini. Sementara dampaknya membuat perlawanan Civil Society akan semakin eskalatif. Jika ditangani seperti sekarang: dengan manuver preman laskar Hercules dan laskar merah putih di depan KPU
dan Bawaslu yang menjadi objek protes. Pengamanan brimob jelas tidak taktis
jika terjadi gesekan fisik. Jika ada yang tewas satu saja akan mengundang
perlawanan yang lebih besar karena FPI/212 telah mulai muncul di lapangan.
Mereka mempunyai massa yang besar. Jika mereka turun para taipan khususnya
9 naga pasti segera kabur ke Singapura, seperti ketika demo 212 soal Ahok yang
sekarang dipihak 03. Secara geopolitik Indonesia tidak didukung Cina karena
meragukan 08 bagaimanapun Xi Jinping melihat nasionalisme yang tinggi dari
seorang Prabowo Subianto sesuai pandangan taipan Indonesia yang menjadi oligarki. Mereka lebih jauh meragukan apakah Prabowo bisa komit menjalankan keberlanjutan kebijakan Jokowi yang sangat pro oligarki. Disaat kita belum pastikan apa yang terjadi dengan ekses hak angket (oposisi parlemen) dan oposisi non parlemen yang melakukan protes keras atas kecurangan pilpres pemerintahan Joko Widodo dengan tuntutan didiskualifikasi kemenangan Paslon 02 dan Pemakzulan Joko Widodo. Suasana eforia kubu 08 dengan kemenangan dan bonus menjadi Bintang 4 (Hor) yang kontroversial. Saat ini 08 sudah melengkapi sehari-harinya dengan lencana kepresidenannya ketika dia diberi Bintang 4 kehormatan lengkap menggunakan lencana Kepresidenan.
Pertanyaan mendasar mengingat watak Joko Widodo yang arogan dan tak tahu
malu maukah dia melepas mahkota Wapres yang sudah ditangan Gibran?.
Belum lagi watak temperamental Prabowo Subianto harus melepas Presidennya yang akan diumumkan KPU pada tanggal 20 maret 2024 ini. Kita lihat sejauh mana proses hak angket berdampak pada perlawanan besar-besaran mahasiswa pada tanggal 5-9 maret ini. Setelah liburan semester mereka berkonsolidasi untuk memulai demo besar-besaran pada tanggal 5-9 maret ini. Tentu akan diikuti oleh elemen perlawanan massa 01 dan 03 serta Civil Society yang didukung ratusan jenderal diantataranya 7 jenderal bintang 4 mantan KASAD, KASAL dan KASAU. Belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi di sipil turun seorang JK mantan Wapres 2x di pemerintaha SBY 2004 dan Joko Widodo 2014, Guru Besar dan elemen civil society lainnya pasti eskalatif dan jika salah penanganannya akan berpotensi chaos.
Sikap dan tindakan AS (sang Hitman) jika terjadi people power dengan penanganan represif.
Secara positioning politik yang diambil Jokowi sebagai rezim oligarki poros
Jakarta -Beijing adalah musuh barat (AS dan sekutu). Tiga tahun terakhir
Ancaman bagi AS bukan lagi negara Islam dan terorisme melainkan Cina dan AS. Sikap Joko Widodo yang pro Beijing jelas menyakiti barat khususnya AS yang
merasa dekat dengan pemerintahan reformasi (1999-2014) proses LOI terjadi
pengkristalan amandemen UUD 45 dengan UU 2002 yang sangat liberal dan pro investor. Puncaknya era SBY yang di backup AS dan mampu mengalahkan
Megawati yang tidak dikehendaki AS berkuasa (2001-2003) dan Joko Widodo
(2014-2024) ini yang jelas anti barat seperti halnya Bung Karno (1945-1965) dan dijatuhkan Soeharto atas campur tangan AS. Begitu juga kejatuhan Soeharto 1998 tidak lepas intervensi sang Hitman paman Sam. Pertanyaannya apakah AS akan melakukan hal yang sama dengan rezim pro Beijing (musuh utama AS) yang cacat dalam melaksanakan demokrasi yang diributkan isyu Pemilu curang? Lebih teknis kepentingannya terhadap Uranium yang ada di Papua dan bumi Sulawesi yang harga mati bagi AS untuk bisa diambil Cina. Keunggulan Cina dengan penemuan baterai Electric Car berbasis nikel. AS dan Eropa sudah mematahkan dengan LFP dan hidrogen yang menjadi isyu strategis di tahun 2030 yang konon akan terjadi krisis energi karena menipis cadangan energi berbasis fosil. Sisi lain ketegangan LCS dengan ancaman As dan sekutunya di wilayah ini; Korea Selatan, Jepang, Australia dan Taiwan sebagai alat provokasi AS. Puncaknya jika ancaman memulai perang LCS dengan menyerang Korea Utara (rezim komunis pro Beijing) yang sering melakukan manuver pada negara sekutu AS. Cina sendiri bersitegang dengan AS karena sebagai geostrategi konflik perbatasan dengan beberapa negara ASEAN walaupun Indonesia menolak ketika ASEAN diajak AS untuk membuat kaukus Asia Pacific buat mengucilkan Cina yang agresif tentang ekspansi wilayah. Indonesia yang kaya migas dan hasil laut, bagian dari teritori Cina klaim teritori di LCS. Selain motif ekonomi juga berlandaskan konsep geostrategi atas ancaman AS secara fisik di wilayah LCS terhadap Cina.
Krisis tentang penguasaan pulau Rempang (Kepulauan Riau) dengan alasan proyek strategis Nasional mengosongkan pulau tersebut dengan cover bisnis casino oleh Tommy Winata (TW). Hal ini diprotes dan dilawan habis-habisan rakyat kepulauan Riau yang didukung rakyat Indonesia khususnya ras Melayu sebagai solidaritas diusirnya warga Rempang dari Pulau tersebut. Faktanya protes tersebut menggagalkan proyek Casino TW. Jika hanya bisnis casino kenapa pulau itu dikosongkan?. Timbul spekulasi dan info dari AS bahwa proyek Pulau Rempang bagian dari geostrategi Cina di LCS untuk pangkalan mengantisipasi jika perang terjadi. Konon AS segera akan menghentikan perang Rusia dan Ukraina yang juga atas provokasi As dan Uni Eropa dengan mengajak Ukraina negara pecahan Uni Sovyet masuk NATO. Jelas ini ancaman besar geostrategi Rusia. Jelas seorang Putin tidak diberi pilihan jika Ukraina ngotot dengan pilihannya akan diperangi secara militer yang masih terjadi. Di LCS AS dengan politik-politik Cina (Tiongkok dan Taiwan) jelas menyakiti Cina. Apalagi ancaman AS yang di backup ras Yahudi elit global dengan ancaman krisis energi dan pangan di tahun 2030. Cina mengenai ancaman ini, dengan Skema OBOR menghabiskan biaya 1 Triliun USD dari tahun 2014-2024 setiap tahunnya. Minimal Cina sudah menghabiskan 12-15 Triliun USD untuk proyek OBOR ini. Seolah sekarang sudah aman dengan ditemukan baterai sebagai pengganti BBM berbasis fosil pengganti BBM (Energy Society). Dengan bahan baku dari Indonesia (26%) dan Afghanistan (18%) yang didominasi Cina kepemilikannya atas bantuan sebagai antek Cina pemerintahan Joko Widodo. Bagi Cina nikel Indonesia adalah harga mati yang tidak boleh dimiliki AS. Perebutan tentang daerah kepulauan sebagai pangkalan perang untuk logistik perang menjadi alasan utama intervensi di Indonesia. Semakin memanas konflik LCS Indonesia akan menjadi geostrategis yang vital bagi kedua negara sebagai pangkalan
logistik perang. Pertanyaannya apakah AS akan diam saja. Sudah pasti tidak:
Comeback to Uncle Sam seperti rezim SBY. Jadi potensi pemakzulan Joko
Widodo sangat tinggi. Jabatan Presidennya yang tinggal 8 bulan lagi digunakan untuk melindungi anaknya sebagai Wapres terpilih. Disaat yang sama perlawanan Civil Society makin eskalatif dan ancaman krisis ekonomi juga di depan mata. Perpaduan ekonomi yang slowdown karena terbatasnya uang beredar karena hasil ekspor (devisa) hanya sedikit yang balik ke Indonesia sebagai devisa. Para taipan hanya drop uang hasil ekspor sebatas kebutuhan cashflow operasional. Untuk berinvestasi mereka wait and see tentang stabilitas Presiden terpilih jika lolos dari ancaman diskualifikasi priode Maret-Oktober ini. Sementara rakyat berulah spekulasi kartel pangan di momen panen Ramadhan dan Lebaran memicu inflasi secara serius. Disaat kegaduhan operasi pasar oleh para menteri khususnya otoritas Kemendag yang dipegang oleh Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan yang pasti masih diganggu dengan situasi eskalatif ekses kecurangan Pilpres yang mulai terbongkar kasat mata. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, penulis berkeyakinan AS sudah memiliki data kecurangan. Teknologi Cina (Ali Baba.com) sebagai protektor server dengan teknologi software dan hardware Pegasus buatan As dan Israel. Budaya AS (Yahudi) jika temuan terbarunya sudah dikomersilkan biasanya mereka sudah punya teknologi yang lebih tinggi diatas Pegasus. Ingat dengan kronologis pesawat tempur F 15 dengan kehadiran F 16 dan seterusnya dengan F 35 yang super canggih, belum dikomersilkan. Jadi AS akan intervensi (cawe-cawe) dengan situasi Indonesia sebagai Hitman yang punya kepentingan sangat strategis di Indonesia. Momen people power yang ibarat rumput kering tinggal pematik apinya saja. Itu keahlian Sang Hitman dengan CIAnya.
AS dengan berbagai pengalaman di Indonesia 65 dan 98 pasti di belakang perubahan yang terjadi di lndonesia. Secara demokrasi kegagalan Anis dengan kecurangan tentu AS tidak akan diam, dengan alasan justifikasi kecurangan merusak demokrasi pasti people power akan diboncengi AS untuk hancurnya rezim pro Beijing Joko Widodo. Naluri Hitman untuk mengantisipasi ancaman sekutu AS di LCS rezim Joko Widodo pasti diselesaikan. Dengan demikian tentu mereka akan memperoleh Presiden terpilih yang sejalan nafas demokrasi liberal yang menjadi alasan keterlibatannya.
Terakhir Gibran salah langkah diplomasi dengan kunjungan ke Inggris padahal belum terpilih secara defakto (baru diumumkan KPU 20 Maret 2024 ini). Jadi blunder bagi dukungan 3 super power dunia: AS, Cina dan Rusia.
Kecerobohan Gibran dan dosa Joko Widodo di masa lalu beban berat bagi Prabowo Subianto. Soal memegang bara panas, jika tidak kuat (karena tekanan rakyat dan diposisi parlemen dengan hak angket akan dilaporkannya Gibran dan komitmen melindungi Joko Widodo dan keluarga.
