Poros Rawamangun Meminta Komisioner KPUD, Bawaslu, PPK dan PPS Bermasalah Tidak Lagi Menjabat Sebagai Penyelenggara PILKADA DKI Jakarta

JAKARTASATU.COM– Kegiatan Buka Puasa Bersama Poros Rawamangun dan Ojek Online Jakarta dihadiri oleh pengurus dan Anggota serta Ojek Online Jakarta di Aula Gedung Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Jumat, (05/04/2024).

Di sela-sela acara buka puasa bersama Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto menyampaikan terkait Kota Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara adalah keniscayaan dimana Jakarta akan menjadi kota besar, Kota pariwisata dan perekonomian yang menjadi sentral perekonomian Indonesia.

“Masyarakat Jakarta tidak perlu kaget, keniscayaan ini harus kita hadapi sama halnya kita menghadapi turun naiknya tahapan republik ini ketika menjadi negara maju dimana sebelumnya kita mengalami menjadi negara dibawah garis kemiskinan,” kata Rudi.

Rudy berharap warga Jakarta menghadapi ini dengan keniscayaan, Kita kerja menghidupi keluarga dengan baik, tertib serta membangun kecintaan kita kepada kota Jakarta sebagai kota tempat kelahiran kita, ujar Rudy.

Rudy menyampaikan dalam proses perjalanan sejarah ibukota, kita pernah mengalami pindah ibukota ke Yogyakarta, sekarang ada ketentuan undang-undang yang menyatakan  ibukota akan dipindah ke IKN.

“Masyarakat Jakarta tidak ada masalah baik secara politis, Jakarta tetaplah Jakarta sebagai kota budaya, industri, kota pertumbuhan ekonomi luar biasa dan pariwisata yang juga luar biasa,”tegas Rudy.

Rudy dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terkait penyelenggaraan pilkada Jakarta, pertama, pelaksanaan pilkada Jakarta ada penyelenggara seperti KPU, PPK, PPS. maksudnya adalah PPK, PPS termasuk Panwaslu yang diduga terlibat dalam kasus diberbagai kota dimana adanya dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang carut-marut dimana adanya dugaan komisioner KPU maupun PPK terlibat Money Politic dan gratifikasi harus di evaluasi.

Ia mengemukakan penyelenggara yang diduga terlibat tidak boleh lagi melaksanakan penyelenggaraan pilkada, Jadi  Pilkada Gubernur dan Wagub ini harus clear dan bersih sesuai rules of the games yang sudah menjadi ketentuan undang-undang.

Kedua, Ada beberapa nama-nama yang santer yang ikut kontestasi pilkada gubernur Jakarta, antara lain: Heru Budi Hartono (Pj gubernur DKI Jakarta), Boy Raffi Amar (mantan kepala BNPT, mantan kadiv humas Polri), Ahmad Zaki Iskandar (Ketua Golkar DKI Jakarta), A. Riza Patria (mantan Wagub DKI Jakarta), Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta), Fahira Idris (Anggota DPD RI) dan KH. Lutfi (Ketum FBR), Mardani Ali Sera (PKS), Sandiaga Uno (Menparekraf), Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI).

“Menurut Saya ini dinamis dan semarak pilkada Jakarta yang akan datang, tetapi penyelenggara bermasalah harus dievaluasi dan tidak lagi menjabat atau mengikuti  pelaksanaan pilkada 2024 agar pilkada DKI Jakarta bisa bersih.” tutup Rudy. (Yoss)