Pertanyaan Hakim MK Tajam, Menteri Jawab Normatif, Rocky Gerung : Panggil Saja Boss-nya
JAKARTASATU.COM– Sidang pemanggilan 4 menteri terkait gugatan pilpres 2024 digelar di Mahkamah konstitisi pada 5/4/2025.
Keterangan para menteri diharapkan masyarakat namun masyarakat juga khawatir sejauh mana Mahkamah Konstitusi mengambil langkah drastis atas tuntutan dari 01 dan 03.
Pertanyaan para hakim kepada ke empat para menteri dengan pertanyaan – pertanyaan yang tajam, namun dijawab oleh ke empat para menteri secara normatif dan para hakim tidak mengejar untuk mendapatkan jawaban sebagaimana pertanyaan hakim yang tajam.
“Dari spikologi tanya jawab di sidang Mahkamah dengan para menteri, kita berfikir bahwa menteri – menteri ini akan jujur. Tapi kita dari awal tahu ngga begitu.” kata Rocky Gerung di akun Channel youtubenya (6/4/2024).
“Mahkamah Konstitusi juga tahu bahwa justru dengan ketidakjujuran itu ada akses untuk meminta yang lebih jujur ya itu presiden aja dipanggil,” tambahnya.
Lanjut kata Rocky, Presiden dipanggil karena tidak memuaskan jawaban dari para menteri dan karena tidak memperoleh jawaban keterangan.
Menurut Rocky untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif maka jika tidak, kesulitan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dalil dari pemohon kan itu dasarnya.
Artinya kelengkapan informasi untuk jadi bahan pertimbangan putusan akhir belum diperoleh Mahkamah Konstitusi.
“Maka Mahkamah Konstitusi harus melanjutkan, logikanya karena belum memperoleh informasi dari pembatu-pembantu Presiden, mesti tanya pada bossnya, Kira-kira begitu,” jelas Rocky.
“Publik paham itu,” jelasnya.
Jadi, kata Rocky, dengan peristiwa kemarin itu , yang normatif itu memang hanya itu yang bisa diucapkan oleh para menteri.
Tetapi bagi Mahkamah Konstitusi sekali lagi, keadilan itu sudah keburu dituntut sebagai soal absolut sebagai yang harus diwujudkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi bukan sekedar sekedar memuaskan pemohon. Tetapi untuk memperlihatkan posisinya Marwah Konstitusi itu.
“Saya kira itu yang pertama kali sinyal akan ada satu keputusan apapun bentuknya yang pasti juga menyangkut mungkin semacam arahan,” ujarnya.
Nantinya ada kesimpulan publik melihat Mahkamah Konstitusi menemukan perencanaan kecurangan. Dari mana? Dari Istana.
Sama seperti Jimly memberi teguran soal kode etik kepada paman Gibran, Anwar Usman bahwa ada intervensi dari luar. Jimly tidak menyebutkan itu. Tapi publik mengambil kesimpulan.
Yang penting ada catatan sejarah bahwa pemili ini curang dan kecurang itu diindikasikan paling tepat pada permainan awal. Kepala negara tuh yang kemudian disebut cawe-cawe.
Soal berikutnya harus dipirkan apakah konsekwensi dari putusan itu sekedar semacam catatan ada kecurangan atau harus ada hukuman pada si pembuat curang?
“Nah point-point ini yang akan jadi spekulasispekulasi. Sejauh mana Mahkamah Konstitusi melihat konstelasi politik dan harus memutuskan di tanggal 22 cukup lama tanggal 22,” kata Rocky. (Yoss)
