JAKARTASATU.COM — Komunitas Wartawan Senior (KWS) Jawa Barat mendesak dilakukan proses pemeriksaan dan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan bantuan dana Kementerian BUMN kepada PWI Pusat.

“Segera usut dana BUMN ke PWI Pusat. Pemeriksaan tak sebatas oleh Dewan Kehormatan PWI, karena tak melulu pelanggaran etik profesi,” kata Ketua KWS Jabar, Imam Wahyudi (IW) di Bandung, Minggu malam kemarin.

Seperti diberitakan sejumlah media, PWI menerima bantuan dana hibah senilai Rp 6 milyar. Konon untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis di 30 provinsi (PWI cabang -Red). Realisasi bantuan itu diawali lewat forum Humas KemenBUMN.

Ketua KWS Jabar menyatakan, bila benar ada penyalahgunaan dana bantuan itu — terindikasi tindak pidana. Karenanya, aparat penegak hukum (APH) perlu segera turun tangan. “Bahkan _locus delicti_ memungkinkan pelaporan dan penanganan Bereskrim Polri,” kata IW, sambil menambahkan, kedua pihak (PWI Pusat dan pihak KemenBUMN -Red) harus diperiksa untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dikatakan, nomenklatur bantuan KemenBUMN ke PWI sebagai organisasi profesi wartawan — sudah mengesankan “ketidakpatutan”. “Suka atau tak suka, dapat dipretensikan sebagai “PWI bisa dibeli”. Tak selaras dengan peraturan dasar & rumah tangga PWI, kode etik wartawan dan kode etik prilaku wartawan,” tegas Ketua KWS Jabar.

Imam Wahyudi lebih lanjut, adanya diksi bantuan untuk kegiatan UKW secara gratis — juga menunjukkan adanya UKW berbayar. “Hal yang dapat ditafsirkan, bahwa praktik kewartawanan itu juga berpenghasilan di luar gaji,” ujar IW.

Ketua KWS Jabar mengatakan, peran pers secara universal dimaknai sebagai pilar ke-4 — setelah Trias Politica (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Dengan kata lain, pers dalam hal profesi — termasuk induk organisasi — pun sangat diharapkan terdepan dalam pengawasan lewat kritik dan pemberitaan terhadap kinerja pemerintahan.  (AHMK)***