Ketua MPR Mengingkari Demokrasi

Wawan Leak
(Pemerhati demokratisasi)

Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil BamSoet sangat tidak bijak dan cenderung mengingkari semangat demokratisasi di Republik ini.
Pernyataan bahwa “tak ada partai politik yang menjadi oposisi, dan asas musyawarah mufakat yang menjadi solusi”, yang terlontar dari ketua MPR Bambang Sosatyo, sangat tendensius dan cenderung membangun tirani dan status quo.

Republik Indonesia sangatlah carut marut di tata kelola berbangsa dan bernegara, dikarenakan tidak berfungsinya kontrol sosial rakyat. Dan dalam hal ini peran partai politik lewat orang-orangnya di legislator yang mengambil peran dan fungsi tersebut.

Selama ini tidak bisa dipungkiri, bahwa peran legislator sangat lemah menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen. Kecenderungan membebek dan mengamini kekuasaan sangatlah kental.
Banyak perundangan yang sangat mencederai hati rakyat terlahir karena permufakatan di lingkup parlemen.
Omnibus Law, Presiden Tresshold dan masih banyak lagi sajian dari kemandulan peran legislator di republik ini.

Naaach sekarang dijawab dengan pernyataan Bamsoet yang seolah tidak memerlukan oposisi baik di parlemen dalam hal ini partai politik, pun juga dari civil society.

Tidak sepantasnya Ketua MPR Bamsoet menyampaikan pernyataan tersebut, yang seolah melegalkan sajian dari rezim dengan tirani dan kaum oligarkinya.

Mustinya DPR /MPR sebagai penyeimbang dan lakukan fungsi kontrol sosial pada rezim, bukan malah seolah menabukan oposisi dan kontrol sosial.
Atau mungkin Bamsoet tidak memahami bahwa selama ini asas musyawarah hanya berpihak pada elit politik dan kaum oligarkinya, dan sama sekali tidak sampai di perut rakyat.

Dan lebih eloknya Ketua MPR Bambang Soesatyo menarik pernyataannya tersebut, bila memang dia berdiri dan duduk mewakili rakyat di republik ini.
Bila tidak menarik pernyataan tersebut, artinya dia lebih berpihak pada kaum oligarki, yang jelas menyengsarakan kehidupan rakyat.

Wawan Leak
(Pemerhati demokratisasi)