MK Putuskan Amicus Curiae Usai Gelar Rapat Permusyawaratan Pekan Depan

JAKARTASATU.COM— Terkait pengajuan Megawati sebagai sahabat pengadilan, juru bicara MK menyebut Amicus Curiae sepenuhnya diserahkan kepada Hakim MK terkait seberapa besar pengaruh rekomendasi dari sahabat pengadilan akan dimusyawarahkan para Hakim untuk menentukan apakah substansi dari pendapat yang disampaikan sesuai atau tidak.

Menurut rencana, hakim MK pekan ini akan menggelar rapat permusyawaratan  hakim sebelum diputuskan senin pekan depan.

Juru bicara MK Fadjar Laksono menyebut pengajuan Amicus Curiae untuk pemilu merupakan fenomena baru di MK.

“Amicus Curiae ini dari siapa, substansinya seperti apa tentu itu harus menjadi bagian yang harus dicermati oleh hakim konstitusi,” ujar Fadjar Laksono.

“Bagaimana pengaruh Amicus Curiae , nah itu lagi-lagi kita tidak bisa pastikan karena itu betul-betul menjadi Otoritas bagian keyakinan hakim gitu ya,” jelasnya.

“Untuk pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 seingat saya ngga ada Amicus curiae,” ungkap Fadjar.

Diketahui sebelumnya, Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK. Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae untuk sengketa hasil Pilpres 2024 di mana salah satu pemohonnya ialah capres-cawapres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Adapun amicus curiae dalam bahasa Inggris disebut friends of the court, yang artinya sahabat pengadilan. Dalam sistem peradilan, amicus curiae merupakan pihak ketiga yang diberi izin menyampaikan pendapatnya.

“Saya Hasto Kristiyanto bersama dengan Mas Djarot Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Gedung MK.

Hasto mengatakan Megawati juga menyerahkan surat tulisan tangan ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap keputusan MK akan menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara.

Diketahui, MK telah menggelar sidang pemeriksaan atas sengketa Pilpres 2024 selama tujuh hari kerja mulai Rabu (27/3/2024) hingga Jumat (5/4/2024). Delapan hakim mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 6 April 2024 untuk menentukan putusan. RPH dijadwalkan bakal berlangsung secara maraton hingga 21 April 2024, tepat sehari sebelum jadwal sidang pembacaan putusan.

Penggugat dalam perkara itu adalah pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Keduanya sama-sama meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 yang menyatakan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara (terbanyak). Mereka juga meminta MK memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa melibatkan Prabowo-Gibran.

Petitum itu diajukan karena mereka yakin bahwa pencalonan Gibran tidak sah. Mereka juga mendalilkan bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 diwarnai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Presiden Jokowi demi memenangkan Prabowo-Gibran. (Yoss)