Muslim Arbi: Apakah Keputusan MK Dibawah Tekanan Kasusnya Ketua MK?

JAKARTASATU.COM— Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi putusan MK sengketa Pilpres menolak permohonan pemohon yang dibacakan pada Senin, 22/2024.

Muslim sebutkan dirinya merasa pesimis saat persolan gugatan sengketa Pilpres di bawa MK.

“Mengapa saya pesimis? Karena sejak MK dipimpin oleh ketua MK Anwar Usman maupun di pimpin oleh Suhartoyo. MK tidak berubah,” ujarnya kepada wartawan Jakartasatu, Selasa (23/2024).

Muslim kemukakan alasan pesimis terhadap MK. Pertama, Anwar Usman yang sudah di pecat oleh MKMK dan telah langgar kode etik yang kedua, masih tetap bercokol sebagai Hakim di MK.

Kedua, sejumlah gugatan soal diajukan oleh para penggugat, baik soal batas bawah umur, cawapres dan batas atas usia Capres di tolak oleh MK. Dugaan saya sikap MK ini aneh. Terlihat MK ikutan bermain dalam usia Cawapres yang sudah diputuskan dalam putusan no 90 MK yang kontroversial, cacat hukum, langgar norma, langgar konstitusi dan langgar UU.

Ketiga: MK tidak mau ambil resiko. Resiko Ketua MK dipecat. Putusan jalan terus. Dan MK pada sidang Sengketa Pilpres bela keputusannya yang bernomor 90. Meski itu salah dari sisi norma, lawan konstitusi dan UU sekalipun.

Keempat, sikap Ketua MK, Suhartoyo dari awal garang, sangar dan seolah memberi harapan, ujung-ujungnya letoy. Menyerah pada politik Dinasti, apa beda ketua MK Suhartoyo dengan Paman Usman?

Kelima sikap Hakim Suhartoyo yang juga ketua MK ini aneh. Publik dibikin terkesima, tapi akhirnya membuat MK menjadi sampah pencari Keadilan dan kebenaran. Apalagi kebenaran diuji dengan voting: 5 – 3. Rakyat dikalahkan oleh Keputusan Istana.

Keenam, terhembus kuat Hakim Suhartoyo tersandera kasus saat menjabat sebagai Hakim di MA. Jika benar demikian, dari naluri publik dan akal sehat Rakyat pemilik Kedaulatan berpendapat. MK tersandera oleh kekuatan Jahat Kekuasaan.

Muslim mengutip “Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Suhartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana kasus korupsi BLBI, Sudjiono Timan. Kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung (MA) membebaskan Sudjiono dari seluruh vonis dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Agustus 2013. Keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga Rp369 miliar dan divonis 15 tahun penjara”, (Bloombergrechnoz.com, 11/11/2023).

Kemudia Kasus Hakim MK Soehartoyo lainnya, Muslim mengutip “KPK kembali memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terkait dengan kasus dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Suhartoyo ditanyai tentang kronologis rapat 6 kali”,  (Detik.com, Kamis, 02 Mar 2017)

Ketujuh, Publik saksikan hanya empat yang aktif saat Sidang Sengketa Pilpres. Bisa jadi empat Hakim itu hanya menunggu voting. Dapat diduga empat Hakim itu bawa misi Istana. Dari sisi hitung-hitungan. Istana sudah punya 4 Hakim yang nongol sebagai ornament. Tinggal tunggu voting ditambah satu Hakim tersandera kasus. Lalu menjadi 5:3. Skor nya Istana di menangkan Atas gugatan Rakyat.

Kedelapan, Hakim dan MK yang selama ini di biayai negara atas Pajak Rakyat, justru menjadi pengkhianat atas amanat Rakyat.

Kesembilan, Jika MK tidak lagi menjadi tempat mencari Keadilan dan kedaulatan bagi Rakyat. Rakyat akan mencari Keadilan sendiri dengan Pengadilan Rakyat.

Kesepuluh, Rakyat akan mendatangi Rumahnya di Senayan untuk segera menggelar Sidang Rakyat atau Mahkamah Rakyat. (Yoss)