Aktivis 98, Akademisi, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi Gelar Mimbar Rakyat dan Konsolidasi Akbar

JAKARTASATU.COM– Jelang peringatan 26 tahun reformasi Indonesia, Aktivis 98 dan Greenforce UNJ menggelar silahturahmi akbar dan halal bi halal serta mimbar rakyat dan konsolidasi bersama akademisi, mahasiswa dan para pejuang pro demokrasi.

Tujuan Aktivis 98 menyelenggarakan kegiatan ini tidak lain bertujuan untuk menegakkan kembali cita-cita reformasi yang saat ini jauh dari arah, bahkan justru mengalami kemunduran.

Mimbar rakyat dan konsolidasi bersama Akademisi, Mahasiswa dan para pejuang Pro Demokrasi jelang peringatan 26 tahun reformasi ini digelar oleh Aktivis 98 bekerja sama dengan Greenforce UNJ pada Jumat, 26 April 2024, di posko Tenda Kenduri Perlawanan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Wartawan Jakartasatu.com  mewawancarai Ubedillah Badrun di lokasi aksi.

Menurut aktivis 98 yang juga Akademisi dan Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) , Ubedillah Badrun, silahturahmi jelang peringatan 26 tahun reformasi ini dihadiri aktivis yang tetap setia untuk mewujudkan agenda reformasi yang antaranya menghapus korupsi, kolusi, nepotisme (KNN), penegakkan supremasi hukum dan penghapusan dwi fungsi TNI dan Polri.

“Saya kira, teman-teman 98 yang masih on the track dan berada di garis lurus, akan bersikap. Karena yang terjadi hari ini tidak seperti yang dicita-citakan pada tahun 1998,” tegas Ubedillah, Jakarta, Jum’at 26/4/2024.

Harapan bahwa bangsa ini tetap pada cita-cita besar untuk mewujudkan demokrasi berkualitas, mencegah peningkatan pelanggaran HAM, dan menghilangkan KNN, justru makin menjauh.

“Kemudian kita ingin memilki pemerintahan clean and clear, god government, sebagai cita-cita hebat bangsa ini, tapi saat ini realitasnya terbalik,” kata Ubedilah.

Menurutnya, Indonesia malah mengalami kemunduran demokrasi. Sebab, pelaku pelanggar HAM justru menjadi presiden dan pemimpin yang dilahirkan dengan KKN justru menjadi wakil presiden.

“Pelaku Pelanggar HAM berat jadi Presiden, ini kan problem. Kemudian pelaku KKN jadi wakil presiden. Demokrasi mengalami kemunduran, korupsi, kolusi dan nepotisme banyak terjadi. Ini jauh dari cita-cita reformasi kita,” beber Ubedilah Badrun.

“Karena itu, teman-teman 98 ingin mengingatkan dan membangun kesadaran kolektif bahwa bangsa ini sedang mengalami kemunduran demokrasi seperti 26 tahun silam,” tambahnya.

Jelang peringatan 26 tahun reformasi Indonesia, aktivis 98 akan duduk bersama dan memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan republik dan menyelamatkan negara.

“Dalam silahturahmi ini, aktivis 98 tetap pada cita-cita reformasi untuk menolak Orde Baru, politik dinasti, pelanggar HAM, KKN dan menolak dwi fungsi TNI-Polri,” tutup Ubedillah Badrun.