Aliansi Gerakan Buruh Indonesia Gelar Aksi Demo 1 May Membawa 16 Tuntutan
JAKARTASATU.COM— Presiden PPMI Daeng Wahidin yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Indonesia menyatakan Aliansi Gerakan Buruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu 01 Mei 2024.
Daeng Wahidin mengatakan, pihaknya bersama sejumlah organisasi serikat pekerja, pelajar, dan mahasiswa akan menyampaikan 16 tuntutan.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, mari kita terus bersama-sama berjuang, bersolidaritas dan membangun persatuan gerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang semakin zalim,” kata Daeng Wahidin saat konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahad, 28/4/2024.
Menurut dia aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan harga bahan pokok dan komoditas lainnya yang semakin terkerek. Selain itu, pemerintah dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya kepada kalangan pekerja atau buruh yang rentan dieksploitasi.
Dia menilai berbagai persoalan tersebut sejauh ini tidak mendahulukan kepentingan rakyat, namun justru mengedepankan para pemodal atau pengusaha.
“Seruan peningkatan investasi di rezim Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak berorientasi kepada rakyat,” tandasnya.
Daeng menuturkan aksi akan diikuti oleh aliansi gerakan multisektoral dari berbagai macam organisasi, KSPSI MJH, KBMI, KASBI, FSP LEM SPSI, SBSI’92, PPMI, GSBI, SGBN, GOBSI, FBK, FSPPM, API, Organisasi Petani dan Mahasiswa lainnya
Berikut 16 tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Gerakan Buruh Indonesia :
1. Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja No 6 Tahun 2023 dan seluruh aturan turunanya.
2. Naikkan Upah Buruh dan Turunkan segera harga kebutuhan pokok rakyat, serta segera tetapkan Sistem Upah Minimum Nasional (UMN) dengan perhitungan dasar PDB per Kapita tahun berlaku.
3. Hentikan PHK, Hapus sistem kerja Kontrak, Outsourcing dan Pemagangan.
4. Wujudkan Jaminan Sosial Sejati (JS3H).
5. Hentikan penggunaan dana – dana buruh di BPJS untuk Investasi yang merampas tanah rakyat dan merusak lingkungan. Alihkan dana – dana buruh di BPJS untuk investasi yang melahirkan industri berbasis pada pertanian dan perkebunan rakyat yang ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan.
6. Sahkan RUU PPRT, dan Hentikan segala bentuk perdagangan manusia.
7. Ciptakan lapangan kerja seluas – luasnya didalam negeri khususnya bagi pemuda, mahasiswa, dan kaum Perempuan. Untuk itu maka segera Bangun Industrialisasi Nasional dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati sebagai basis utamanya.
8. Memilih adalah Hak, Bukan Kewajiban !! Jadikan DPT (Hak Pilih Rakyat) sebagai dasar perhitungan persentase (%) perolehan suara nasional dalam setiap hasil pemilu. Hapuskan Presidential Threshold 20% & Parlement Threshold 4%.
9. Tidak ada transisi energi yang adil tanpa menjamin hak – hak buruh dan memajukan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.
10. Segera Lancarkan Hak Angket DPR RI ! Periksa dugaan intervensi, penyalahgunaan kekuasaan, Nepotisme, dan “Cawe – Cawe” presiden RI Joko Widodo dalam upaya memenangkan salah satu paslon Pilpres 2024 yang merusak Etika, Moral, tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia.
11. Hentikan Perluasan Perkebunan Skala Besar! perusak hutan, merampas tanah rakyat, pencipta krisis pangan, pencipta krisis iklim merusak bumi, dan pencipta migrasi paksa.
12. Negara harus mengakui status kerja Pengemudi/Driver Online (Transportasi berbasis aplikasi) dalam bentuk hubungan ketenagakerjaan. Segera !! terbitkan payung hukum bagi Pengemudi/Driver Online (Transportasi berbasis aplikasi) dan dikelola dengan sistem Koperasi.
13. Stop Kenaikan Pajak dan bebaskan pajak bagi kaum tani dan klas buruh.
14. Hentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) perampas tanah rakyat.
15. Negara bertanggung jawab untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Perempuan serta memberikan perlindungan terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan. Ratifikasi Konvensi ILO 190.
16. Menolak dan Hentikan seluruh perang provokasi dan perang agresi Imperialism. Karena hanya menempatkan kebiadaban kemanusiaan, kematian, kerusakan, memerosotkan kehidupan rakyat termasuk menempatkan lebih banyak perempuan dan anak-anak di garis bidik kekerasan militer, pemerkosaan, pemindahan (migrasi) paksa, dan kekerasan yang dilembagakan.
(Yoss)
