Koalisi Peduli Jakarta Dukung DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Terapkan Program Sekolah Gratis
JAKARTASATU.COM– Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk mendukung langkah DPRD dan Pemprov DKI Jakarta terapkan program pendidikan gratis di sekolah swasta dari jenjang TK hingga SMA/SMK.
Sekolah yang digratiskan hanya yang memiliki grade atau peringkat C dan D, karena peringkat A dan B kebanyakan pelajar dari keluarga mampu.
Mengingat bahwa program sekolah gratis akan lebih menguntungkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Jumat (3/5/2024).
Menurutnya, program sekolah gratis seharusnya bisa lebih efektif untuk mengatasi keluhan yang harus diselesaikan. Hal ini berkaca pada program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai ada yang tidak tepat sasaran.
Usulan sekolah gratis ini juga diharapkan bisa menjadi pertimbangan dari sejumlah aspek. Harapannya bisa menyamakan hak pendidikan bagi anak-anak yang hidup di Jakarta.
“Sudah disampaikan bahwa persoalan KJP sudah selesai,” kata Joko.
Usulan mengenai sekolah gratis di Jakarta kini dikaji eksekutif. Bahkan program itu menjadi rekomendasi Komisi E DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E DPRD DKI bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkannya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA/SMK.
Menurut Amos ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bahwa di era kepemimpinannya program ini dicanangkan dan dicetuskan bersama dengan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta.
“Sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di satuan pendidikan swasta menjadi amat penting untuk diterapkan. Pasalnya banyak pelajar kurang mampu akhirnya menunggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan sekolah,” harap AmosAmos kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).
Amos menuturkan banyak siswa yang akhirnya ijazah mereka ditahan karena menunggak iuran, padahal ijazah diperlukan untuk mencari pekerjaan.
“Karena itu, kami harap agar program ini bisa dijalankan secara bertahap pada tahun 2025,” tandas Amos. (Yoss)
