Terkait Polemik Dunia Pendidikan, Pemerintah Harus Cawe-Cawe

JAKARTASATU.COM— NGOPI SEKSI ( Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi) di Channel Pox Point, Chanelnya Indra Charismiadji sekaligus memandu acara ini dengan menghadirkan narasumber Ferdiansyah legislator Partai Golkar yang sudah 6 kali terpilih di Senayan, 30 tahun mengabdi di  DPR, Jakarta (Senin, 20/5) 2024)

Pengamat Sosial, Politik dan Kebijakan Publik yang dikenal sebagai pemerhati Pendidikan, Indra Charismiadji dalam mengantarkan acara ini, ia mengemukakan bahwa Pendidikan Tinggi Indonesia ada 3 kasus. Pertama hampir semua PTN mahasiswanya demo karena uangnkuliah UKT uang gedung juga uang IP nya naik.

Indra berikan contoh teman-teman di UNSU dimana Prodi Keperawatan naik , tahun sebelumnya dari RP 9 juta dan tahun sekarang 52juta  (tahun 2014).

“Masya Allah Pak, naik 5 kali lipat. Naiknya gila-gilaan, kemudian didemo. Katanya sih direvisi tapi saya belum tahu lagi,” ujar Indra mengagetkan.

Kenaikan itu terjadi di UNRI, UGM, USU. Yang juga agak ngeri – ngeri terjadi di Jawa Barat  nih  Pak, di ITB itu mereka ngga kuat bayar UKT,  IP, sama Rektoratnya disuruh ke Pinjol Pak.

Ia menegaskan hal ini jadinya menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru dan memang sudah terjadi Pak di USU itu ternyata saking mahalnya uang gedung, IP ada orang tua sampai ke 20 Pinjol Pak.

“Masya Allah ! Itu kan pastinya nanti akan kerepotan untuk membayarnya belum lagi bunganya bunganya sangat tinggi kalau ngga salah 0,3% per hari.” Kata Indra lagi-lagi kaget.

“Betul-betul ya di atasnya rentenir ya. Itu rentenir jaman digital, rentenir era modern,” tandasnya.

Itu kasus yang pertama , menyebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya Indra paparkan kasus-kasus yang terjadi.

Kasus yang kedua, ada lagi Taruna yang meninggal di STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ini memang bukan  dibawahnya Pak Ferdi ya. Karena ini sekolah yang di bawah Kementerian Perhubungan. Saya ngga tahu ini di DPR Komisi berapa terkait Kementerian perhubungan Pak.

Ini sudah berulang kali Pak. Saya aja 10 tahun terakhir sudah 3 kali Pak diundang TV terus bahas hal yang sama di Institusi yang sama di 2024, 2017 dan 2014. Dan kasusnya sudah terjadi di 2008. Tapi ini kan contoh bagaimana tata kelola pendidikan secara umum harus dibenahi.

Yang ketiga , kemarin dua hari yang lalu staf khusus milenialnya Presiden kita katanya membocorkan rahasia, rahasia teman-teman  DPR, katanya KIP Kuliah itu ternyata sudah dibagi-bagiin ke anggota DPR dan banyak disalahgunakan misalnya ke keluarganya, ke kerabatnya, ke konstituen yang mungkin tokoh gitu ya jadi digunakan sebagai alat kampanye lah. Nah ini artinya jauh dari sasaran dan tujuan adanya KIP Kuliah ini.

Dalam menanggapi permasalah yang disampaikan Indra Charismiadji, Ferdiansyah legislator Partai Golkar Komisi 10 DPR, ini yang dia utarakan.

Bicara UKT, kita bicara UBT Uang Biaya Tunggal. Saya sudah berkali-kali sampaikan tidak bisa tidak bisa disamaratakan antara Prodi satu dengan Prodi yang lain, antara universitas yang satu dengan universitas yang lain. Dan itu pun  terjadi dengan banyak jenjang atau penyebutan, istilah. Ada yang poltek ada yang institute, ada yang akademi ada universitas.

“Nah dari awal saya katakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya membuat range. Karena pendidikan bukan katakanlah dibilang sebuah industri maka harusnya Mendikristek membuat  namanya HET (Harga Eceran Tertinggi). Cuma kan kalau HET kesannya  kayak harga jual. Jadi katakanlah harga bayaran tertinggi. Tapi itu harus dibagi di masing-masing tinggi, dan nama penyebutan istilah  Perguruan Tinggi tersebut tentu akan berbeda antara akademi, insitut dan universitas tentu berbeda prodi-prodi masing-masing yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Kalau kita catat memang repot karena kalau ditotal jumlah prodi itu, ungkap Ferdiansyah.

Kalau menurut catatan saya kata Ferdiansyah, berdasarkan PD Dikti pada tahun 2023 Prodi di Indonesia 42.557 ini luar biasa dari prodi agama 1788, sosial  4378 , humaniora 1737 , MIPA 1126, seni 399, kesehatan 3640, teknik 5106 , pertanian 1862, ekonomi 3448, dan pendidikan 6127. Saya sengaja bacakan agak cepat karena ini datanya banyak sekali.

“Nah harusnya itu dibuat yang kami maksud tadi harga kuliah tertinggi ataunkalau mau dibuat range yang tertingginya misalnya 10 juta , yang terendahnya 8 juta. Disitulah harusnya dibuat kebijakan intervensi pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan kebudayaan kepada rakyat,” jelasnya.

Ia jelaskan lagi, seyogyanya itu dibuat. Tentu di sini kembali lagi ada unsur yang selalu meaningfull  partisipasi.

Ferdiansyah mengutarakan harus diajak bagaimana rakyat kalau dikasih kurang. Jadi rakyat kalau dikasih 5 juta. Bagaimana beratnya, berat jalan keluarnya. Apakah memang LPDP apakah bisa menjadi pinjaman ke depannya atau harus dibikin surat hutang negara yang memang harusnya pinjaman dikembalikan tapi harus jauh lebih murah dari sebagai pinjol. Kita mencari solusi dari 3 pertanyaan di atas. Solusinya seperti itu yang saya sampaikan.

Jadi lanjut legislator Fraksi Golkar ini, pemerintah harus membuat ya bahasa apa nanti kita cari , cuma kayak harga eceran tertinggilah HET gitu. Nah range-nya syukur-syukur dibikin Range per prodi  nah tentu prodi A dengan Prodi B ,  atau sekarang istilahnya unggul baik, baik sekali dan baik, itu beda-beda. Itu juga disarankan akreditasi ,  kalau yang prodi yang unggul walaupun di universitas yang besar tapi bisa saja lebih murah karena apa? Karena ada efisiensi .

“Jadi transparansi juga dibutuhkan. Bagi saya sekali lagi dibikinkan UBT karena ini juga ternyata kalau kita lihat rasio dosen, mahasiswa di Indonesia berdasarkan PD Dikti 2023 itu 1 berbanding 31,2 artinya apa? Artinya 1 dosen melayani 31,2 mahasiswa. Artinya konsekwensi logisnya memang ada unsur biaya ini harus juga dibuka,” ungkapnya.

“Persoalannya apakah rakyat tahu hal itu termasuk juga kebutuhan-kebutuhan misalnya bayar listrik di gung A, B Rp 60juta. Itu juga harus dibuka. Dibagi mahasiswa,  dibagi bebannya dan lain sebagainya  harus dibuka,” kata Ferdiansyah.

“Terkait pendapatan apakah pendapatan di program tinggi tersebut. Ini memang kuncinya transparansi nih Pak Indra,” imbuhnya.

Ia menuturkan dirinya sudah ngajak bicara beberapa orang tua dari mahasiswa

“Saya sudah ngajak ngomong  beberapa orangtua mahasiswa. Bagi mereka memang berat tapi kalau ada kejelasan transparansi penjelasan yang baik, tertata serta bertahap bukan ujug-ujug ya Pak Indra, jadi misalnya saya akan naikkan UKT-nya tshun 2025 atau 2026 misalnya menjadi misalnya 30 juta,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ini konsekwensi logisnya ya bapak ibu jadi saya juga akan bagaimana mencari solusi . Kalau seperti sekarang sifatnya mendadak, waduh berat.

Ferdiansyah berharap Kemendikbud Ristek memberikan solusi dengan rekam jejak  pesan terbaik di penghujung waktu masa berakhir kepemimpinannya pada Oktober 2024.

“Oleh karena itu besar harapan kami kepada Kemendikbud Ristek ya dalam hal ini masih ada sisa waktu 5 atau 4 bulan lagi, sebagai legacy saya harapkan saudara Nadiem Makarim supaya ikut cawe-cawe lah bagaiman ini kan untuk mencari solusi. Kalau ngga APK akhirnya turun lagi nih Pak Indra, dan orang menanyakan buat apa saya jadi sarjana kalau di jalan putih sekolah. Buat apa saya jadi sarjana kalau orang tua saya jadi banyak hutang belum bisa membayar hutang sampai saya selesai kuliah,” urainya.

Ia menggambarkan beban biaya kuliah mahasiswa yang pada akhirnya di masa depannya bekerja untuk membayar hutang.

“Mungkin saya kerja selama 40 tahun hanya untuk menyelesaikan hutang. Jadi itu pertanyaan pertanyaan,” kata Ferdiansyah atas perjalanan kuliah mahasiswa.

“Jadi solusinya, pertama partisipation. Kedua transparansi. Ketiga untuk menetapkan BKT itu adalah menghitung kebutuhan dasar setiap prodi perjenis dari perguruan tinggi,” tegas Ferdiansyah.

Untuk UKT itu kata Ferdiansyah, permasalahan utama kenapa UKT itu kerapkali menjadi perbincangan yang hangat yang menjadi beban masyarakat. Terus pertanyaannya apakah itu akan menyelesaikan masalah?

“Saya yakin masih belum tapi dengan apa yang tadi telah saya sampaikan tersebut, saya punya keyakinan akan cukup mengurangi cukup lumayan besar untuk menyelesaikan masalah tapi bukan meniadakan masalah. Saya yakin berat kalau UN meniadakan masalah tapi mengurangi masalah besar. Tapi itu tadi harus menghitung dengan benar,” harapnya.

“Harapan saya Kemendikbud Ristek diakhir periodisasi supaya kalau dia nanti tidak jadi menteri lagi, punya legacylah. Punya kenang-kenangan bahwa ketika di jaman dia terjadi perubahan yang radikal terkait UKT, prodi per jenis, pendidikannya juga, dan terakhir soal komunikasi,” ungkapnya.

“Ya Pak Indra komunikasi, kita kan ga pernah diajak ngobrol oleh Kemendibud Ristek ini soal UKT. Kalisi 10 belum diajak ngobrol,” ungkapnya lagi.

“Setiap ada gejolak di masyarakat kami minta agar Kemdikbud Ristek merespon. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan podcast ini bisa disebar luaskan dan disampaikan ke Pak Nadiem Makarim dan beliau mau mendengarkan saran kita,” tandasnya.

Kemudian Indra Charismiadji memetakan antara pendapatan per kapita, beban biaya , hidup mahasiswa dan orang tuanya serta singgung biaya Pendidikan dilempar ke Pasar yang akhirnya terjadi mekanisme pasar.

“Golkar yang menterinya Menko Perekonomian, kalau bicara data ekonomi makro pendapatan per kapita Indonesia itu akn cuma 75 juta pertahun. Sekarang kalau uang gedungnya aja 80 juta. Itu S1 UI yang ilmu komputer nih,  belum yang kedokteran. Itu berarti masyarakat menengah yang paling tengah 75 juta. Masyarakat menengah yang paling tengah selama 1 tahun puasa ngga makan apa-apa, bener-bener ngirit aja ngga cukup,” beberapa Indra.

Lanjutnya, Nabung 1 juta tiap bulan itu butuh 80 bulan. Selama 7 tahun menabung untuk bisa menyekolahkan 1 orang anak, itu baru uang gedungnya, belum UKT-nya. Tapi kalau UKT-nya katakanlah 15 juta itu setahun sudah 30 juta. Itu berarti 40% penghasilan dari mereka sudah lari ke UKT ,  belum biaya beli anak-anaknya beli bukulah, alat tulislah, transport, makan. Jelas kebijakan ini yang paling terdampak tidak mungkin untuk mengkuliahkan anak malah dari ekonomi yang menengah. Kalau yang rendah itu ada KIP kuliah.

“Nah yang tengah ini yang jadi masalah dan itu data-data ekonomi makro jelas kalau penghasilan per kapita kita cuma Rp 75 juta. Itu bagaimana kan ga bisa?,” tanyanya.

“Dalam saya memandang apa iya sih sistem pendidikan nasional kita itu kapitalis liberal? Di lempar pasar maka mekanisme pasar,” tandas Indra. (Yoss)