Bukan Mental Ngewongke

Penulis: Rusdianto Samawa, Peneliti Global Base Review (GBR)

Global Base Review (GBR) pernah punya agenda riset sejak tahun 2014 – 2018. Riset tentang perilaku pejabat atas pemahamannya terhadap kepemimpinan, pelayanan, keterbukaan dan kesejahteraan. Secara keseluruhan riset tersebut, dilakukan di wilayah Jawa Timur. Pilihan wilayah riset ini, memiliki banyak korelasi antara perilaku dan pelayanan bagi seorang yang sedang memimpin daerahnya.

Sala satu wilayah yang paling fenomenal adalah Bojonegoro. Diantara banyak wilayah lain di Jawa Timur. Bojonegoro merupakan daerah kumuh dan miskin sejak tahun 1930-1990-an. Daerah yang terkenal minyak Blok Cepu ini membuat wilayah tersebut terasing diantara kabupaten lain.

Namun, masih ada generasi yang memiliki spirit pantang menyerah atas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sala satunya kehadiran Kang Yoto (Suyoto), sekarang Waketum Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Kang Yoto membawa Bojonegoro keluar dari doktrin daerah paling miskin dan korup.

Melalui sistem pemilihan kepala daerah di DPRD Bojonegoro dan sistem Pemilukada, Kang Yoto berhasil memimpin Bojonegoro dua periode. Selama kepemimpinannya, sangat fenomenal “Doktrin Ngewongke.” Leadership Kang Yoto menghubungkan dan mengelaborasi antara Ilmu filsafat, Kalamullah (Al-Qur’an) dan sosial ekonomi masyarakat. Memang doktrin Ngewongke itu filsafat Jawa, tetapi belum tentu semua generasi Jawa mengerti dan melaksanakan.

Kang Yoto menerapkan melalui Mendengar, Mendialog, Mengerjakan dan Melayani. Metode ini membawa Bojonegoro diakui oleh Persyarikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sebagai daerah paling cepat menuntaskan kemiskinan. Banyak program sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi seperti program harus bahagia, ekonomi paving, 1000 bendungan kecil, harmonisasi keagamaan, antikorupsi, hingga dana abadi blok Cepu untuk beasiswa seluruh rakyat Bojonegoro.

Namun, ada keterputusan doktrin Ngewongke pada saat sekarang. Terlalu cepat perubahan mental para pejabat sekarang. Padahal melayani dan mensejahterakan rakyat hal yang paling utama dari seluruh program apapun yang dijadwalkan.

Berakhirnya harapan kebahagiaan warga kampung bayam DKI Jakarta, merupakan pengaruh atas keterputusan doktrin Ngewongke atas prinsip, perilaku dan kemanusiaan. Warga kampung bayam yang terusir dari.wilayahnya, akibat mental leadership DKI Jakarta abai terhadap aspek keberlanjutan kehidupan warganya.

Rata – rata mental pejabat DKI Jakarta yang mestinya mendengar, melayani, dan pertimbangkan aspek sosial ekonomi rakyat, seharusnya warga kampung bayam tak terusir dari kampung. Betapa sakitnya naluri, raut wajah dan putusnya harapan bahagia, saat mental pejabat bukan Ngewongke warganya. Tetapi menindas rakyat.

Apa yang dikhawatirkan Pemprov DKI Jakarta sungguh berlebihan. Anggaran APBD yang mencapai 70 triliun itu, menuntaskan kampung bayam saja, tidak memiliki rasa kebersamaan, persamaan dan keadilan. Memang pergeseran doktrin Ngewongke, akibat kealpaan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.[]