ADA Apa sebenarnya organisasi kemasyarakatan (ormas) akan disuruh tangani pertambanagan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP Nomor 25 tersebut, terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Apakah ini absurd?

Ormas Muhammadiyah melihat jaganlah tergesa-gesa dan akan menggodok lebih dalam mempertimbangkan berbagai sisi baik dan buruknya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kiai Saad Ibrahim di hadapan awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada Selasa (4/6). Kiai Saad menegaskan, sampai sejauh ini belum ada surat masuk atau pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kalau secara khusus surat masuk mungkin belum. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya baca itukan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah bagian dari ormas itu, tapi akan kita godog terlebih dahulu secara lebih baik dan lain sebagainya,” katanya.

Terkait dengan IUP Ormas, kata Kiai Saad, Muhammadiyah terlebih dahulu akan menggodok untuk melihat sisi negatif dan positifnya. Selain itu juga untuk mengukur kemampuan Muhammadiyah.

“Saya tidak berbicara ormas di luar Muhammadiyah, saya kira saya tidak representatif untuk mewakili yang lain-lain. Tapi di Muhammadiyah ini tentu persoalan yang baru, oleh karena itu juga kita perlu mengukur kemampuan dan lain sebagainya,” kata Kiai Saad.

Sebagaimana diketahui ormas mendapat jatah Wilayah  Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

Soal Ormas akan kelola tambang memang jadi kontroversi. Apakah untuk melakukan penambangan di wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Eks-PKP2B). Ormas Keagamaan ya sejatinya urusan organ masyarakat. Urusan Tambang kenapa ya selalu bikin gaduh saja, apa kerja dari holding pertambangan  bukannya badan ini yang punya hak sepenuhnya  mengelola usaha pertambangan?

Direktur Eksekutif Institute of Energy and Development Studies (IEDS), Rifqi Nuril Huda, melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, ia menekankan bahwa partisipasi ini harus diarahkan pada industri energi bersih, seperti tenaga surya, bioenergi, dan jenis energi baru dan terbarukan lainnya.

Pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan sebaiknya dilakukan dengan partisipasi ruang kolektif anggota Ormas Keagamaan untuk ikut andil dalam pengusahaan energi bersih. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Prepared Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi energi.

Rifqi mengingatkan bahwa doktrin pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat, di mana negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, membuat kebijakan, dan/atau melakukan pengawasan terhadap sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

Di tengah fokus dunia pada transisi energi dan mitigasi perubahan iklim, Rifqi mendorong pemerintah untuk membuka partisipasi ruang Ormas Keagamaan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Hal ini merupakan langkah yang tepat untuk mencapai target bauran energi baru dan terbarukan yang dimana kita semua tau bahwa pemerintah, melalui Dewan Energi Nasional (DEN), sedang menyusun revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Sementara itu Mantan Dirjen Minerba Dr. Simon F Sembiring melihat soal Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak perlu ada. Sebab, UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah menyebutkan bahwa IUP bisa diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan usaha berbadan hukum.

“Jadi UU itu sendiri sudah memberikan kemungkinan berusaha bagi setiap perusahaan yang berbadan hukum. Jadi kalau Ormas punya perusahaan berbadan hukum, otomatis berhak mengajukan IUP. Oleh sebab itu, menurut kami PP ini hanya tipu menipu penguasa kepada ormas. Barangkali seolah-olah memberi imbal jasa atas dukungan politik yg berkuasa?,” ungkap Mantan Dirjen Minerba Dr. Simon F Sembiring, dilaman energyworld.co.id

Bahkan Simon mengungkapkan, tentang membuka peluang bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) dan lainnya untuk diperpanjang sampai dengan habis cadangannya, ini juga menyalahi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. “Harusnya UU yang dirobah, bukan PP. Cadangan tidak pernah tahu keseluruhan pada masa 8 tahun eksplorasi pertama. Jadi masa produksi 30 tahun sudah cukup alasan, tidak ada keharusan memperpanjang! Kalau eksplorasi pada saat masa produksi, itu menjadi investasi yang dapat dikonsolidasi jadi cost/biaya sehingga bisa mengurangi profit yg berakibat mengurangi pajak alias mengurangi penerimaan negara,” beber Simon.

“Berhasil atau tidaknya investasi ini tidak ada risiko, seperti awal masa eksplorasi sebelum masa produksi, kalau tidak menemukan cadangan semua investasi jadi risiko perusahaan.
Oleh karena itu, lanjut Simon, sejak Perpu Nomor 37 Tahun 1960, UU Nomor 11 Tahun 1967, UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020, “masa produksi itu bermakna yang sangat mendasar sebagai pengejawantahan Pasal 33 UUD’45 yang memberikan masa operasi produksi yang sangat rasional”

“Kalau sekarang penekanannya bukan lagi kedaulatan negara atau rakyat, tapi sudah kedaulatan pemodal atau investor. PTFI mulai memasuki masa produksi tahun 1973. Kalau diperpanjang sampai dengan tahun 2061, maka masa produksinya akan 87 tahun! Kita kembali ke VOC dan kemerdekaan kita itu semu dan menunjukkan bahwa bangsa kita sendiri yang menjajah Indonesia ini,” kata Simon.

Inilah yang terjadi di negeri ini. Lantas bagaimana pun yang terjadi saat ini makin absurd. Belum kejadian IKN pimpinannya yang baik dan professional saja pada mundur, bukan mau memandang bahwa ormas tak mampu, baiknya jangan kepentingan ini yang hanya sensasi atau pribadi itu jadi mainan. Jadi jelas jangan-jangan pernyataan Sudrajat Djiwandono tidak ada urgensinya IKN dan pernyataan Prabowo IKN akan diteruskan selama 25-30 tahun merupakan kenyataan politik yang harus dihadapi Jokowi. Bisa ini dimaknai Prabowo, sebagai kepala negara, akan tetap berkantor di Jakarta. Tim sinkronisasi pemerintahan ke depan juga tidak berisikan “orang-orang Jokowi”, sehingga upaya menuntaskan IKN dalam waktu dekat akan segera sirna. Nah urusan tambang ini juga bukan soal drama tapi soal pasal 33 UUD 1945. Nah bukan demikian….!!!