Ilustrasi AI | WAW
Ilustrasi AI | WAW
JAKARTASATU.COM – Aliansi Jurnalis Independen menerbitkan ‘Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP’ yang ditulis oleh Asfinawati dan Tim Penyusun yaitu Erick Tanjung serta Adib Muttaqin Asfar.
Peta yang beripa kertas kebijakan ini mengetengahkan masalah kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalisme sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Kriminalisasi di sini tidak merujuk pada pengertian hukum pidana yaitu membuat suatu perbuatan yang bukan tindak pidana menjadi diatur sebagai perbuatan pidana. Kriminalisasi di sini mengambil istilah yang sudah lama dikenal dalam wilayah advokasi yaitu menggunakan proses peradilan bukan untuk tujuan penegakan hukum atau keadilan itu sendiri. Pengertian ini sangat kuat karena meminjam konsep aslinya membuat sesuatu yang bukan pidana menjadi pidana tetapi bukan dalam tataran norma melainkan penegakan hukum.
Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP
Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP
Sebagian besar aturan hukum yang digunakan adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE telah menjadi momok bagi warga net selama beberapa tahun belakangan ini apabila melihat data-data penyidikan, penuntutan dan pemidanaan terkait aktivitas digital.
Pada tahun 2020, Safenet mencatat 84 kasus pemidanaan dengan 64 diantaranya menggunakan UU ITE. Adapun akumulasi penuntutan menggunakan UU ITE dari tahun 2013 hingga 2021 berjumlah 393 orang. Hanya dari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya 332 orang dijerat dengan UU ITE.
Jerat UU ITE juga tak lepas kepada jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sedikitnya 14 wartawan dan satu media massa dilaporkan menggunakan UU ITE dalam kurun waktu 2019 – 2021. Aktivitas jurnalisme dalam tulisan ini mencakup tidak saja kegiatan jurnalis pada media arus utama tetapi juga pers mahasiswa dan kegiatan-kegiatan turunan dari media online. Cakupan ini dipilih karena seturut perkembangan media informasi, berbagai pekerjaan baru bermunculan. Mereka saat ini dikenal sebagai pekerja gig tepatnya pekerja gig berbasis aplikasi (app-based gig workers).4 Perkembangan bentuk pekerjaan baru ini belum diikuti dengan hukum yang dapat melindungi mereka sehingga menempatkan mereka dalam posisi rentan.
Adapun rekomendasi yang disertakan dari penerbitan peta bahaya kriminalisasi ini adalah memberikan arah kebijakan maupun tindakan ke depan yang perlu dilakukan seperti:
  1. Penegak hukum perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya bahkan hingga tingkat institusionalisasi.
  2. Pemantauan dan pembaharuan MoU antara lembaga pers dengan penegak hukum.
  3. Penyisiran dan advokasi pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dan rencana advokasi kebijakan tersebut khususnya UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 1/2024 tentang revisi UU ITE.
  4. Penemuan model-model kerja baru terkait gigs ekonomi yang belum terlindungi dalam kebijakan saat ini agar dapat diakomodir dalam pembuatan kebijakan baru.
  5. Penyadaran kepada perusahaan media agar dapat melindungi pekerjanya secara optimal.
  6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pekerja media agar dapat menjadi wadah gerakan pencegahan dan advokasi.
Untuk mempercepat sosialisasinya maka ‘Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP’ ini juga diserahkan ke Dewan Pers. Adapun isi lengkapnya, dapat dibaca di tautan https://aji.or.id/data/peta-bahaya-kriminalisasi-jurnalis-menggunakan-uu-ite-dan-kuhp. |WAW-JAKSAT