SOLUSI KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA (Catatan untuk Kabinet Ekonomi Prabowo Subianto)

Oleh: Eddy Junaidi (Yayasan Kalimasadha Nusantara)

Krisis moneter tahun 1998 yang dialami Indonesia tertolong oleh ketahanan ekonomi karena Koperasi dan UMKM cukup kuat saat itu.

Prasyarat dasar UMKM antara lain: 1. Permodalan; 2. Kebijakan yang Inklusif; 3. Manajemen Keuangan; 4. Infrastruktur Distribusi; 5. Kemitraan swasta besar sinergi besar dan menengah dan bawah; 6. Pendampingan di setiap fase 1 s/d 5 dijalankan dengan konsisten oleh pemerintahan Soeharto.

Dengan pilihan sektor dan komoditi unggulan khusus pertanian dengan dukungan teknologi tepat guna, jika menjadi kebijakan Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia on the track. Tidak saja sesuai konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) sebagai Welfare State sesuai dengan tujuan bernegara seperti alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945.

Reformasi tahun 1998 benar-benar UMKM sebagai “Dewa Penyelamat”, karena Soeharto menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai soko guru ekonomi Indonesia. UMKM jumlahnya sekitar 40 juta kala itu.
Lalu muncul batubara pada tahun 2000-an. Jadi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, Prabowo Subianto khususnya kabinet ekonominya harus kembali fokus pada koperasi dan UMKM dengan sistem inklusif, seperti Program Benteng ayahanda Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo sewaktu beliau menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 1951 (73 tahun) yang lalu.

Ternak Pengusaha Pribumi

Program Benteng menghasilkan nama-nama seperti: Kalla (perdagangan), Mr. Agoes Moesin Dasaad (perdagangan), Andi Sose (taksi), ketiganya dari Makassar (pedagang Bugis); TD Pardede (tekstil) dari Medan, Rahman Tamin (tekstil) dari Padang, Sidi Tando (properti) dari Padang, Hasyim Ning (otomotif) dari Palembang, Bakrie (perkebunan) dari Lampung; dan Soedarpo (perkapalan). Lumayan waktu itu sebagai pengimbang ketimpangan ekonomi.

Soekarno sudah memikirkan masalah ini sejak awal berdirinya negara ini, karena tujuan negara orientasinya “Welfare State”, sesuai tuntutan konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Dengan LOI yang ditandangani secara terpaksa oleh Soeharto, dalam waktu empat tahun setelah Soeharto lengser (tahun 2002), negara berubah menjadi liberal secara politik, hukum, dan ekonominya. Ini yang tidak disadari oleh Amien Rais (MPR) saat itu. Tahun ini dia seolah menyesali, dan ingin kembali kepada UUD 1945.

Produk derivatif UUD 2002 menghasilkan liberalisasi kebijakan ekonomi yang mencapai titik nadir di era Presiden Joko Widodo.

Keberhasilan Soemitro Djojohadikoesoemo menjadi referensi bagi Mahathir Mohamad (Malaysia) dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antara pribumi (Melayu) dan pengusaha etnis Cina, seperti dalam buku legendaris yang berjudul “The Malay Dilemma”.

Prabowo dan ketimpangan ekonomi

Prabowo Subianto pada suatu kesempatan pernah mengutarakan bahwa dia ingin membebaskan Indonesia dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan bebas dari ketertinggalan untuk Indonesia Maju dengan bonus demografi. Perhatian negara terhadap tiga hal tersebut relatif kurang serius.

Bayangkan sebanyak 64 juta (90%) UMKM hanya menikmati 20% Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara 10% swasta menengah besar menerima 80% kredit perbankan yang mencapai Rp 7.300 triliun pada tahun lalu. Dua puluh persen pun diragukan realisasinya, karena itu kebijakan perbankan era Orde Baru. Kita tahu bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat lemah pengawasannya, banyak bank besar membeli portfolio BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Jika Prabowo serius, harus dengan skema dan program inklusif, yang pasti akan ditentang oleh oligarki. Ini saatnya Prabowo Subianto menunjukan kepada bangsa Indonesia atas jiwa nasionalismenya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Toh pernah dimulai oleh ayahandanya pada era Sjahrir menjadi Perdana Menteri. Sayangnya waktunya singkat karena kabinet Bung Karno beberapa kali mengalami perombakan kabinet pada periode itu.

Masalah teknis pada pemerintahan Prabowo Subianto jauh lebih ringan, karena sumber daya manusianya tersedia, tinggal political will dan program yang komprehensif tentang pembinaan UMKM. Mulai dari kebijakan membuat regulasi untuk menaikan persentase KUR dari 20%, naik secara bertahap; menyiapkan sektor-sektor unggulan; penyiapan teknologi tepat guna; kebijakan kemitraan dengan swasta besar dan BUMN; infrastruktur yang kondusif (jalan dan transportasi logistik); pendampingan dan bantuan teknis yang diperlukan di setiap sektor. Dalam pendampingan termasuk manajemen, khususnya administrasi keuangan.
Saat ini ambigu karena GDP (Gross Domestic Product)/PDB (Produk Domestik Bruto) tidak berpengaruh signifikan terhadap ekonomi nasional, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, karena uang hasil ekspor parkir di luar negeri. Dana yang masuk hanya sebatas kebutuhan cashflow untuk operasional. Bahkan beberapa taipan yang bermarkas di Singapura semenjak krisis moneter 1998 mencari cuan di Indonesia. Bahkan untuk nikel, nyaris negara tidak mendapatkan apa pun. Bayar pajak, itu pun angkanya tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya. Prabowo Subianto sudah memahaminya, kita tunggu gebrakannya.

Kita lihat awalnya, seperti kebijakan politik yang paling mendasar, yakni penyusunan kabinet teknokratis. Kita berharap Zaken Kabinet seperti Soeharto pada tahun 1971. Prabowo Subianto tentu harus mengakomodasi figur dari partai politik (parpol), tentu harus dengan kualifikasi secara profesional. Jangan sekadar figur menjadi kasir dari parpol. Jika kabinet ekonomi memenuhi syarat, konsep ekonomi inklusif berbasis UMKM, relatif pembangunan ekonomi berhasil.

Kita masih ingat nama-nama seperti: Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Ali Wardhana, Prof. Emil Salim, Prof. Mohammad Sadli, yang akhirnya dikenal sebagai mafia Berkeley. Namun ada Prof. Sarbini yang Sosialis mewarnai kebijakan yang mengarah pada Welfare State, bukan Pasar Bebas. Kendali negara kuat, sehingga pengusaha non-pribumi hanya sebatas pada ekonomi dan bisnis, belum menjadi bohir politik Pilkada dan Pilpres seperti sekarang ini. Eksesnya menjadi oligarki . Tidak saja merusak iklim bisnis (yang kuat makin kuat), tapi merusak iklim politik (menjadi transaksional), dan politik curang.

Kita berharap Prabowo Subianto bertanggungjawab atas komitmennya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Kembali pada Pasal 33 UUD 1945, membangun ekonomi Indonesia berbasis UMKM untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini adalah indikator keberhasilan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Saat ini sedang berjalan proses perekrutan kabinet dan jabatan lembaga strategis. Semua sibuk kasak-kusuk, berbagai proposal ratusan nama berseliweran baik di wilayah pribadi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, seperti: Sjafrie Sjamsoeddin cs dan parpol melalui Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono. Menurut orang-orang, sekarang mereka tidak mudah dihubungi. Memang pemilihan staf yang tepat guna akan menghasilkan kinerja yang berhasil guna. Kabinet Soeharto pada 1971 adalah Zaken Kabinet karena menempatkan ahli pada setiap Kementerian dan Lembaga Strategis.*****