JAKARTASATU.COM– Salah satu warganet di media sosial, X, mengaku gajinya belum dibayarkan selama satu tahun oleh pemerintah. Bahkan kata dia, terancam tidak akan dibayarkan.

Dia mengaku tidak sendiri mengalami hal itu. Ada ratusan orang lainnya yang bernasib sama dengannya.

Berikut curhatannya di akun X kemarin, Senin (17/6/2024), dengan menggunakan nama akun @amad_utax:

JANGAN DAFTAR CPNS, KALAU KAMU GA MAU BERAKHIR BEGINI! . SETAHUN HAK KAMI TIDAK DIBAYARKAN. BAHKAN TERANCAM TIDAK AKAN DIBAYARKAN.

A thread

#cpns #cpns2024

Semua ini bermula ketika ada lowongan P3K pertama kali untuk selain guru dan nakes. Disebutlah selain guru dan nakes itu P3K Teknis. Singkat cerita saya daftar P3K di salah satu kementerian, sebut saja ATR/BPN @kem_atrbpn yang skrng dipimpin @AgusYudhoyono

Waktu itu di akhir tahun 2022, ternyata di kementerian tersebut ada jabatan baru . Nama jabatannya adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Jabatan ini benar-benar baru, tidak ada pns di BPN yang memiliki jabatan serupa sebelumnya

Dari sinilah petaka berawal

Saya bukan honorer BPN, saya dari umum. Waktu itu, P3K teknis masih terbuka untuk umum, yang penting memiliki pengalaman 2 tahun di bidang yang relevan. Saya memtusukan untuk daftar, saya pikir tidak ada ruginya mencoba

Awalnya semua berjalan normal, saya lolos administrasi. Kemudian di Maret 2023, ada tes. Dan saya pun dinyatakan lulus tes. Finally, saya dinyatakan sebagai peserta yang diterima sebagai P3K di BPN. Saya dapat surat resmi untuk mulai kerja di tanggal 3 Juli 2023

Saya ditempat kan di suatu Kantor Pertanahan Kota. Saking barunya jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) ini, sampai-sampai tidak ada yang tahu di kantor saya tupoksi PSM ini sebenarnya apa.

Everything is fine, gaji pokok memang tertunda untuk dibayarkan. Sekitar 3 bulan menunggu untuk saya mendapatkan gaji pertama saya. But is okay, karena katanya memang begitu, pun yg cpns dahulu seperti itu. Bagi yang tidak tahu, pendapatan p3k itu sama dengan pns.

Akan tetapi salah satu kompenen pendapatan yang paling besar dari ASN ini adalah tunjangan kinerja. Yang besarannya 1x gaji pokok dan tunjangan lain lain. Inilah yang belum didapatkan ketika gaji pokok rapelan 3 bulan turun.

Kami pun memang diminta menunggu, karena tunjangan kinerja butuh waktu lebih lama untuk dicairkan. Sampai akhirnya jabatan seangkatan kami yang lain (selain PSM) sudah menerima tunjangan kinerja ketika memasuki bulan november.

Ternyata PSM ini belum masuk dalam daftar jabatan yang ada di BPN, dimana setiap jabatan harus termuat dalam peraturan menteri tentang kelas jabatan. Betapa hancurnya kami, sudah 6 bulan bekerja. Kami baru tahu jabatan yang kami lamar sama sekali belum ada payung hukumnya di BPN

Foto: dok. akun X @amad_utax

Desember menjadi titik terendah saya, karena menanti hak kami sudah 6 bulan. Nyatanya, tunjangan kami tidak bisa dicarikan karena belum ada dasar hukumnya untuk membayar tunjangan kami

Yang membuat kami berang, bagaimana mungkin @kem_atrbpn @AgusYudhoyono membuka jabatan baru, tapi segala instrumennya tidak dipersiapkan dahulu? KAMI JADI KORBAN MALADMINISTRASI!

TAHUN BERGANTI, KAMI MASIH BELUM DAPAT HAK KAMI. Januari 2024 hingga lebaran idul fitri kami masih belum tau kapan kami akan mendapatkan hak kami

Sampai akhirnya, kami memutuskan bersurat ke BPN Pusat ke bagian biro kepegawaian dan lainnya. Tahu yang lebih sakit lagi? Ternyata rancangan permen itu baru diajukan ke kementerian hukum dan ham pada maret 2024.

BAYANGKAN BUKA FORMASI AKHIR 2022,BARU DIAJUKAN MARET 2024?

Foto: dok. akun X @amad_utax

TAHU GAK? KAMI 134 ORANG P3K JABATAN PSM DI BPN SAMPAI SAAT INI BELUM BISA DAPAT HAK KAMI. SUDAH HAMPIR SATU TAHUN. JULI NANTI ADALAH ANNIVERSARY.

YANG LEBIH GILA LAGI, kabarnya harmonisasi dengan kemenkumham sudah selesai. Ada kabar yang mengatakan KEMENKEU KEBERATAN JIKA TUNJANGAN KINERJA KAMI DIBAYAR SEJAK KAMI MASUK. Saat ini kami masih harap-harap cemas, apakah benar kabar tersebut.

Kami sudah bingung, nyolek akun akun ttg ASN pun seringkali tidak di notice. Siapapun tolong kami @kempanrb @jokowi

(RIS)