JAKARTA HARUS MENJADI ASET PRABOWO, BUKAN BEBAN

Oleh: Eddy Junaidi (Yayasan Kalimasadha Nusantara)

Rakyat Jakarta merupakan potret mini Indonesia. Merupakan pusat semua
aktivitas dan berkumpulnya para elit politik dan pebisnis di Indonesia. Menjadi
pemimpin di Jakarta, dapat dikatakan lebih rumit dari daerah mana pun di
Indonesia.

Jakarta perlu figur anti korupsi dan memahami ekonomi bisnis

Selayaknya sebuah ibukota negara, tentu menjadi pusat dari segala urusan
politik dan bisnis, serta sengkarutnya. Apalagi pemerintahan Prabowo yang
dilantik pada Oktober 2024 nanti perlu “mitra” Gubernur Jakarta yang sejalan
dengan visi misinya. Dalam bidang penegakan hukum, Prabowo berulangkali
menyatakan: “Jangan ada korupsi di pemerintahan saya”. Terkesan anti neolib,
dan ingin ekonomi kerakyatan berbasis Pasal 33 UUD 1945. Seyogyanya tentu
selain kabinet perlu mitra yang “senafas” untuk mewujudkannya.

Jakarta adalah cerminan Indonesia, jika Jakarta bersih dari korupsi, adalah
keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika ekonomi kerakyatan
berbasis UMKM berhasil di Jakarta, akan menjadi prototype di Indonesia.

Ayahanda Prabowo (Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo) berhasil dengan sistem ekonomi inklusifnya yang dikenal dengan Program Benteng. Hal itu
dicanangkannya ketika beliau menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia
pada tahun 1951. Program ini berhasil menelurkan pengusaha pribumi yang
menghasilkan nama-nama dua sampai tiga generasi, seperti: Kalla, Bakrie,
Soedarpo, dan lain-lain. Diakui berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi saat itu. Gubernur Jakarta harus mempunyai karakter yang sejiwa dengan orientasi
pemerintahan Prabowo Subianto.

Siapa yang tepat menjadi Gubernur Jakarta?

Jika visi misi Prabowo Subianto adalah memprioritaskan pemberantasan korupsi, tentu harus orang yang mempunya prestasi di bidang anti korupsi, dan mau “bertarung” dengan para koruptor dan para taipan penggoda pejabat negara.

Calon saat ini, adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, bukanlah orang yang
tepat. Pada titik tertentu akan menyerah pada para taipan dan legislatif yang
merupakan bagian dari oligarki. Prabowo harus berani mendukung figur yang
tidak terlalu dikenal, tapi menjadi tulang punggung tokoh-tokoh nasional yang
diusung ketika Pilpres. Reputasinya dalam anti korupsi ketika menjadi menteri; dia berani membuka rahasia Ketua DPR (Ketua Umum Golkar yang saat itu terkenal dengan lead “papa minta saham”). Sewaktu menjadi Menteri ESDM
beliau pro bangsa dan negara, bukan pro investor seperti menteri kabinet saat
ini. Beliau berani “berbeda” dengan Presidennya (Joko Widodo), untuk itu dia
rela di-reshuffle.

Bersama Anies Baswedan dan beberapa temannya mendirikan “Masyarakat Transparansi Indonesia”, ikut mendukung Mar’ie Muhammad yang dikenal sebagai “Mr. Clean”. Dalam ekonomi kerakyatan, dia salah satu penggerak ekonomi kerakyatan pada program “oke-oce” bersama Sandiaga Uno, dan berbagai aktivitas pendidikan yang menyiapkan entrepreneurship untuk
ekonomi inklusif.

Figur tersebut adalah Sudirman Said, yang sangat dikenal baik oleh Prabowo
Subianto, karena menjadi salah satu sosok utama selain Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso, Ketua Timses Prabowo-Sandi 2019. Biasa tampil di belakang layar, sekarang sudah waktunya dia menjadi eksekutor dari konsep ekonomi inklusif  yang menjadi harapannya.

Kenapa Prabowo Subianto harus mendukung Sudirman Said?

Jika benar, Prabowo Subianto ingin memberantas korupsi, selain memperketat sistem hukum, dan memilih tokoh anti korupsi di lembaga penegakan hukum.

Tidak sekadar orang baik, tapi militan dalam bersikap, karena yang dihadapi
adalah oligarki, seperti kartel, dalam bertingkah laku.

Jakarta adalah prototype segala urusan politik dan bisnis. Perlu shock therapy
dalam pemberantasan korupsi. Perlu pemimpin bernyali dan berjiwa
nasionalisme populis.

Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, awalnya teguh, tetapi
pada ujungnya mengalah juga dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) dalam hal
reklamasi pantai, dan Anies Baswedan diangggap terlalu eksklusif seperti yang
dikeluhkan orang sekitarnya. Profesi akuntan (alumni STAN) diperlukan dalam
memberantas korupsi.

Poin penting lainnya, Sudirman Said bukan orang politik, independensinya
penting dalam menjabat sebagai pemimpin Jakarta. Kita jangan terjebak kembali dengan tokoh yang populer dan mempunyai elektabilitas tinggi. Paling utama saat ini adalah kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya yang original, karena popularitas dan elektabilitas mudah diperoleh dari rekayasa survei dan opini publik.

Saatnya Prabowo Subianto memulai kader pemimpin bangsa dari seleksi sesuai dengan hakekat kepemimpinan yang mumpuni, bukan figur politik dan populer semata, karena misi dan tantangan yang berat berada di depannya.

Gubernur DKI Jakarta adalah barometer keberhasilan pemerintahan Prabowo
Subianto, apalagi wilayahnya diperluas sampai Bodetabekpunjur (Bogor-DepokTangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur), tentu akan lebih rumit nantinya. DKI Jakarta harus menjadi aset, bukan liability (beban) bagi Prabowo Subianto.

Penutup

Sudirman Said tidak sepopuler Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, tetapi dia
dibutuhkan Prabowo Subianto untuk menjalankan misinya, dan merupakan
solusi (aset) bagi Prabowo Subianto, serta antitesa dari kondisi objektif. Prabowo Subianto perlu mitra yang seiring sejalan dalam memimpin Indonesia.

Kata kuncinya adalah, dengan maju bersaing Sudirman Said memperluas
partisipasi publik di luar komunitas terbatas karena dia merepresentasikan
lembaga anti korupsi.