Hersubeno: Skenario Pilpres Akan Terulang di Pilkada Jakarta, Anies Unggul Tapi Kembali Dicurangi
JAKARTASATU.COM– Sejumlah pengamat memperkirakan Pilkada 2024 ini merupakan replikasi atau duplikasi dari Pilpres 2024. Ini masalahnya bukan siapa yang akan menang tetapi soal kecurangannya diperkirakan kecurangan Pilpres 2024 itu akan terulang kembali. Siapa yang akan jadi korban? Apakah akan Anies lagi? Demikian kata Hersubeno Arief di akun youtube Hersubeno Point pada Kamis, 20/6/2024.
“Mengapa banyak para pengamat yang memperkirakan hal itu terjadi? Ini berkaitan dengan pertemuan para Ketua Umum Parpol Koalisi 02 bersama Jokowi yang dilaksanakan pada 14 Juni 2024. Dalam pertemuan itu kabarnya Presiden Jokowi mendorong agar Ridwan Kamil yang diusung menjadi calon Gubernur Jakarta,” kata Hersubeno Arief
“Namun hal ini dibantah oleh Presiden Jokowi, dia mengakui ada pertemuan tetapi tidak bahas soal pilkada. Tetapi sejumlah sumber juga para ketua umum partai menyebutkan memang ada pertemuan pada 14 Juni 2024 dan yang dibahas adalah reshuffle kabinet dan yang kedua soal Pilkada Jakarta,” tambah Hersu panggilan akrabnya.
Hersu mengemukakan pertemuan tersebut bicarakan reshuffle kabinet juga dibantah Presiden Jokowi tidak ada pertemuan semacam itu. Tetapi kabarnya dalam pertemuan itu memang para ketua partai menyarakan untuk tidak dilakukan reshuffle karena masa pemerintah Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan lagi.
“Kalau tokh reshuffle itu tidak ada manfaatnya malah mungkin menimbulkan persoalan baru. Sementara kalau pilkada kata Zulkifli Hasan, dia yang mengusulkan agar Ridwan Kamil ini kader dari Golkar diusung menjadi calon Gubernur Jakarta untuk menandingi Anies,” terang Hersu.
Hersu menuturkan sebagaimana diketahui ini tanda-tandanya Anies Baswedan calon kuat setelah secara resmi diusung Partai Kebangkitan Bangsa menjadi calon Gubernur DKI pada Pilkada serentak 27 November 2024. Bahkan Anies sendiri sudah menyatakan kesiapannya menerima dukungan dari PKB. Partai-partai lain juga akan mendukung Anies walaupun belum semuanya resmi. DPP PKS sejak awal mengusulkan nama Anies kemudian menyusul PDIP.
“Kalau PKS dan PKB satu nama yaitu Anies tapi kalau PDIP ada 10 nama, salah satunya nama Anies,” ujar Hersu.
Kemudian yang terakhir PKB ada 3 yaitu bendahara Umum NasDem Ahmad Satroni, ketua DPW NasDem Wibi Andrianto. Namun Wibi Andrianto mengakui yang paling top priority itu nama Anies Baswedan. Kemungkinan besar nama Anies Baswedan yang akan melenggang menjadi calon Gubernur DKI bahkan diprediksi akan menjadi pemenang. Bahkan hasil survey- survey Anies paling tinggi.
Mengacu pada Pilpres 2024 lanjutnya, terkait kecurangan itu bukan hanya pada saat pelaksanaan tetapi sebelum pelaksanaan. Jauh-jauh hari sebelum Anies maju untuk pencalonan Pilpres sudah diprediksi kelihatannya Pak Jokowi bahwa Anies akan jadi salah satu batu sandungan maka kemudian dilakukan berbagai cara untuk menghambat Anies Baswedan pada waktu itu baik itu dari sisi hukum maupun dari sisi politik.
Dari Sisi Hukum
Hersu uraikan dari sisi hukum berkaitan dengan pelaksanaan Formula E . Saat itu petinggi KPK Firly Bahuri menginginkan Anies menjadi tersangka sementara penyidik menolak karena memang tidak menemukan dua alat bukti untuk menjadikan Anies tersangka. Kemudian pimpinan KPK melobby BPK untuk mengaudit ulang untuk sebagai dasar KPK bisa menjadikan Anies tersangka.
Dari Sisi Politik
Adanya upaya agar Anies tidak ada partai pengusung , tidak cukup partai pengusungnya. Secara teori harusnya Anies tidak maju di Pilpres 2024 kenapa? Karena waktu itu partai yang tersisa hanya PKS dan Demokrat. Padahal syarat untuk mengajukan calon Presiden adalah partai politik atau gabungan partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR 20%. Jadi pada waktu itu harusnya Anies tidak maju jadi calon presiden.
Namun kata Hersu, tiba-tiba terjadi perubahan konstelasi yang kemudian NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon Presiden. Ini peluang Anies maju menjadi calon presiden. Tetapi waktu itu resiko untuk NasDem sangat besar yang kemudian ada dua orang menteri nasdem menjadi tersangka.
Hersubeno menegaskan bahwa unsur hukum dan politik itu dipisahkan tetapi unsur hukum ada korupsinya ya memang iya ada. Tetapi bahwa ada unsur politiknya iya juga.
“Perubahan komposisi politik yang kemudian PKB masuk gabung dalam Koalisi Perubahan dan kemudian penetapan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil Presiden yang mendampingi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Koalisi Perubahan. Memang kemudian Partai Demokrat cabut dari Koalisi Perubahan karena pada dasarnya menginginkan Agus Yudhoyono menjadi calon wakil Presidennya Anies,” beber Hersu.
Hersubeno menilai nampaknya skenario Pilpres 2024 akan dicoba lagi di Pilkada 2024. Di pilkada Anies lebih leluasa karena PDIP sudah mulai menempatkan diri sebagai kubu Oposisi. Kemungkinan besar PDIP akan mendukung Anies. (Yoss)
