JAKARTASATU.COM– Digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event secara resmi diluncurkan Presiden Jokowi. Peluncuran tersebut diselenggarakan di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.
Presiden mengapresiasi adanya sistem perizinan penyelenggaraan event yang terintegrasi atau online single submission (OSS). Diharapkan digitalisasi proses perizinan tersebut mampu memberikan kemudahan pengurusan izin bagi para penyelenggara acara.
“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” kata Presiden, dikutip laman presidenri.go.id.
Meski telah ada digitalisasi, Presiden Jokowi menekankan pentingnya manajemen perencanaan penyelenggaraan event baik oleh pihak penyelenggara dan pemerintah. Pengajuan perizinan, menurut Presiden sebaiknya dilakukan jauh lebih awal sebelum acara terselenggara.
“Ini saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, enam bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik kapan event itu diselenggarakan,” lanjutnya.
Dengan perencanaan seperti itu, Kepala Negara meyakini para penyelenggara dapat mempromosikan acara secara lebih luas. Apalagi, beberapa proses perizinan tidak membutuhkan waktu yang lama.
“Pemerintah, jajaran pemerintah juga, tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi sehingga penyelenggara bisa mempromosikan event-nya, bisa menjual tiketnya dengan baik,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penyelenggaraan event dalam skala nasional maupun internasional dapat berdampak positif bagi negara. Presiden mencontohkan seperti Qatar yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyelenggarakan Piala Dunia pada tahun 2022 lalu.
“Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5 persen melompat menjadi 4,3 persen pada saat penyelenggaraan, dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu USD220 billion,” ucap Presiden.
Keberatan Pencipta Lagu dan Komposer
Sebelum diresmikan peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event, sejumlah musisi, pencipta lagu, dan atau komposer merasa keberatan. Mereka yang merasa keberatan itu tergabung dalam komunitas Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
Ketua Umum AKSI, Piyu mengungkapkan keberatannya karena sebagai musisi dan pencipta lagu, komunitasnya tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan dalam perumusan atau dalam pembangunan Launching Perizinan Event Online tersebut.
“Karena dengan dilibatkannya kami para pencipta lagu atau komposer seluruh Indonesia, tentunya ini akan menjadi sebuah preseden yang baik, contoh yang baik, untuk penggunaan karya cipta atau untuk penghargaan atas karya cipta itu sendiri,” kata Piyu, Sabtu (22/6/2024), lewat akun Instagram AKSI.
Keberatan juga disampaikan oleh Dewan Pembina AKSI, Ahmad Dhani.
“Dan kami sebagai pencipta lagu, kami belum tahu bagaimana formatnya karena selama ini sebagai pihak yang tidak pernah merasa diuntungkan atas penggunaan lagu dalam live event itu, kami cukup keberatan apabila tiba-tiba ada grand launching sebuah peraturan baru yang kami tidak tahu menahu sama sekali,” kata Dhani.
“Dan kami sejak 2014, tidak pernah mendapatkan hak yang layak dalam penggunaan lagu di live event,” Dhani melanjutkan.
Dhani pun meminta agar acara launching tersebut dibatalkan atau diundur, sampai mereka dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturannya.
“Maka dari itu, kita mohon Bapak Jokowi untuk tidak atau mengundurkan daripada launching-nya sehingga kami ikut terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan tersebut. Terima kasih,” imbuhnya. (RIS)
