Sanksi Menanti Anggota Dewan   Berjudi “Online”

oleh Imam Wahyudi (iW)

Lebih 1.000 anggota legislatif main judi online. Jangan dulu kaget! Jangan pula geleng kepala. Up date berita per Rabu malam pk 23.00, running text di BeritasatuTV (B-TV) sudah menulis angka 63.000. Wow! Nah, sekarang boleh kaget hingga geleng-geleng kepala.

Rasa kaget itu belum cukup. Geleng-geleng kepala pun malah bisa cedera otot. Sudahlah, cukup ngangguk-ngangguk seolah mengerti dan faham — padahal boro-boro. Koq, peristiwa model begitu terjadi di antara cuaca mendung ekonomi dan gejala bencana daya beli warga.

Kurang apa lagi? Dari sisi penghasilan, terbilang sudah berjibun. Berlipat UMR (upah minimum regional). Hehe. Plus berbagai fasilitas tiada tara.

Mungkin saja “iseng-iseng berhadiah”. Tapi dengan nominal yang dimainkan, sudah dalam kategori pertaruhan. Tak cukup pertaruhan politik pemilu yang sarat duit hingga perlu solusi untuk bisa balik modal. Jalan pintas lain di luar ruang gelap bernama korupsi. Spesifik lewat olahan “jaring aspirasi rakyat” (jasmara). Kini, lengkap sudah — tambah nomenklatur baru: judi online.

Berita judi online kadung bergulir jauh. Mengusik rasa  keadilan warga yang mengais rizki si sepanjang jalan. Alih-alih  memperjuangkan aspirasi rakyat. Berita judi on line adalah bukti sebaliknya. Jungkir balik!

Nah, kali ini tak cukup dengan hanya kaget dan menggelengkan kepala. Transaksi judi online itu mencapai Rp 25 milyar per orang. Duit apa daun, Bro?!

Kabar tak sedap itu meluncur dari Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda. Berlangsung di tempat terhormat, Komisi-III DPR RI, Senayan. PPATK adalah Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan. Berwewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Tak main-main

PPATK ungkap lebih 1000 anggota legislatif main judi on line. Tulis running text sebuah chanel TV sore hari. Dalam hitungan jam, bagai  quick count sudah mencapai 63.000 orang. Angka mana yang benar? Bahkan loncatan tak terkira. Ya, ampun — setan mana lagi yang menyesatkan?

Sejumlah yang disebut anggota legislatif itu adalah dewan. Lembaga perwakilan rakyat. Dewan di tingkatan mana? Perlu diketahui, jumlah anggota dewan (baca: legislatif) se-Indonesia 20.457 orang. Meliputi 575 anggota DPR RI, 2.372 anggota DPRD Provinsi dan 17.510 orang di DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah itu tak termasuk 152 anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah).

Karuan, pimpinan DPR RI terusik. Lantas mendorong PPATK melaporkan anggota dewan yang main judi online_ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) di DPR RI. Giliran MKD wajib bin kudu memanggil anggota dewan yang terlibat. Lantas mau diapakan?!

MKD dituntut bertindak tegas dan memproses secara transparan. Demi kepercayaan publik (baca: rakyat) yang tengah redup. Dewan yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat. Kali ini, malah tambah menggelisahkan rakyat. Pelaku dalam kapasitas anggota dewan, tentu bukan cuma melanggar pidana 303 — tapi juga kode etik dewan. Pada gilirannya, sanksi harus berlaku.  Pemberhentian tidak dengan  hormat (PTDH) dari anggota dewan yang terhormat. Nah!