Hidup Enggan Mati Tak Mau !!!
Wawan Leak : pemerhati demokratisasi dan senator ProDEM
Masa pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi antara tahun 2014 – 2019, bisa menjadi pintu masuk guna mengkritisi dan mensikapi kinerja BUMN.
Pada Periode pertama rezim Jokowi memilih Rini Mariani Sumarno BA sebagai pembantunya, guna mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan di periode kedua rezim Jokowi memilih Erick Thohir guna mengawaki kementerian BUMN. Dari kedua figur menteri tersebut, rakyat belum terjawab akar masalah dengan berbagai yang melilitnya. Dan kesemuanya berujung dengan kebangkrutan dan kepailitan.
Di era kementerian BUMN periode pertama Rezim Jokowi, gebrakan yang dilakukan oleh Rini Sumarno dengan membangun pelabuhan – pelabuhan di beberapa daerah, juga tidak berfungsi sebagai mana mestinya, malah terkesan terbengkalai. Dan lagi silang sengkarut BUMN, menurut data yang ada Rini Sumarno dilarang hadir saat dengar pendapat dengan DPR.
Menurut data yang dimuat detiknews Sabtu 28 April 2018, sempat viral terkait pembicaraan Rini Sumarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dan masih banyak lagi permasalahan yang belum terjawab, walau ada pergantian menteri BUMN dari Rini Sumarno ke Erick Thohir saat periode kedua jabatan Jokowi menjadi presiden.
Dan seperti halnya menteri sebelumnya, Erick Thohir belum mampu juga menjawab dengan kinerja yang mumpuni sebagai seorang manager dalam mengelola badan usaha milik negara. Dia masih berputar di hal-hal sifatnya ceremony belaka.
Tapi soal kinerja BUMN dengan segala bentuk masalahnya tidak terjamah sama sekali olehnya malah terkesan BUMN menjadi mesin uang dari pemerintahan Jokowi, sehingga kebutuhan politisasi jauh lebih penting daripada menghidupkan usaha dari BUMN itu sendiri. Sehingga apa yang didapat diluar nalar dan akal sehat, PLN bangkrut, PERTAMINA dan masih banyak lagi badan usaha milik negara yang mendekati titik nadir.
Bagaimana pula dengan nasib badan usaha milik daerah (BUMD) ? Banyak BUMD pun demikian, banyak kebangkrutan atau tidak maksimalnya kinerja BUMD. PDAM di beberapa daerah juga mengalami kemerosotan dari pendapatan ,pun BUMD yang lain. Lagi masih banyaknya upeti atau rente yang dilakukan oleh politisi atau parpol atau pemegang kekuasaan setempat. Dan sangat merusak tata kelola keuangan baik BUMN pun BUMD.
Sampai kapan kah kinerja BUMN, BUMD bisa menjadi kebanggaan rakyatnya, bila upeti atau rente dilakukan dan di amini oleh stakeholder (pemangku kebijakan). Rakyat musti terus lakukan kontrol sosial guna pengkritisan dan pensikapan BUMN pun BUMD.
Dan mustinya fungsi BPK atau Inspektorat Daerah bisa dimaksimalkan lagi, dengan memberikan batasan2 pada segala upeti tersebut, atau menjadi mesin uang dari politik pusat pun daerah.
Sebentar lagi masa jabatan rezim Jokowi akan berakhir di bulan Oktober, dan tingkat estafet tersebut berlanjut ke Presiden dan Wakil terpilih saat kontestasi Pilpres Februari kemarin. Dan itu sangat rentan di sektor keuangan nya, karena pergantian pasti banyak rupiah yang tercecer. Baik sebagai bentuk ucapan lah, tali asih lah dan lain sebagainya, yang jumlahnya juga pasti tidak murah.
Pun juga dengan BUMD, sangat rentan tentang hal tersebut. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi rakyat semesta ini, guna lakukan pensikapan dan pengkritisan pada BUMN pun BUMD.
