Muslim Arbi: Moral kekuasaan Habis! DPR Bermain Judi dan Presiden Mencuri Bansos?
JAKARTASATU.COM— Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi sampaikan menurut PPATK, ada 1000 anggota DPR-DPRD terlibat judi online. Itu berita heboh pekan ini. Kemudian ada sebuah video di tik-tok viral di berbagai wa grup. Seorang Pria mempertanyakan kemana dana bansos Rp 497T? Dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Jokowi?
Dalam video tersebut menurut sang Pria yang tidak di ketahui namanya di tik-tok yang berdurasi 1.00 menit itu sebutkan. Mempertanyakan ke mana dana Bansos Rp 497T?
“Karena yang terjadi di lapangan adalah Penerima Bansos sekitar 27 juta Rakyat atau 6 juta KK Rakyat miskin itu hanya Rp 200.000 dan 5 kg beras. Sehingga yang di terima Rakyat hanya Rp 13.5 T. Berarti dana bansos Rp 397T – Rp 13.5 T yang sisa adalah Rp 383,5 T ke mana?, “ujar Muslim Arbi kepada Jakartasatu, Ahad (30/6/2024).
“Padahal kalau dibagi secara benar seharusnya Rakyat terima Rp 77 juta,” imbuhnya.
Si Pria itu mempertanyakan kemana larinya sisa dana bansos ratusan triliunan itu?
Muslim sebutkan sampai saat ini Istana bungkam. Padahal sejak Sidang di MK soal Sengketa pilpres 2024 sudah di soal oleh Dr Anthony Budiawan dan Prof Magnis Suseno. Bahkan Magnis Suseno ibaratkan Presiden sebagai pegawai Toko yang mencuri bansos.
“Saat ini moral kekuasaan di Istana maupun di DPR sudah habis. Jangan lagi cerita moral kekuasaan di negeri ini,” tandas Muslim.
Sidang Mahkamah Rakyat di UI pun mengadili in absentia Presiden Joko Widodo.
Muslim menuturkan Ali Mochtar Ngabalin bilang sidang Mahkamah abal-abal. Tapi Ngabalin tidak dapat membantah tudingan Presiden mencuri bansos untuk kepentingan politiknya. Bisa jadi cara Ngabalin ngeledek Mahkamah Rakyat di Universitas Indonesia akan merembet ke Kampus lain. Bisa UGM, UII dst.
“Nampaknya Presiden Joko Widodo gelisah di sisa kekuasaannya 3 bulan lagi. Sehingga dia bicara Turbulensi Politik,”kata Muslim.
Dahulu ada buku populer “Siapa menebar angin akan menuai badai”. Nah selama 10 tahun DPR disfungsi. Padahal Gaji dan tunjangannya besar. Lupa lakukan kontrol kekuasaan yang keras.
DPR tidak kontrol Presiden sebagaimana amanat UU. Nyata-nyata lakukan disfungsi. Sehingga Rakyat menggelari Dewan Penipu Rakyat dan Pengkhianat Rakyat. Apa karena DPR asyik main judi Online yang jumlahnya mencapai 1000 orang atau lebih?
Kini kata Muslim, dosa politik DPR dan Istana semakin terkuak. Bisa jadi Pengadilan Rakyat semakin seru dan deras ke berbagai Kampus dan ke pelosok negeri.
“Ya. Jawaban atas habisnya moral kekuasaan Presiden dan DPR adalah People Tribunal. Pengadilan Akal Sehat. Bukan akal bulus atau pengadilan abal-abal seperti tudingan Ngabalin. Suara Ngabalin, Suara Istana?, ” pungkasnya. (Yoss)
