Poros Maritim Gagal, Partai Negoro Buka Opsi Kerjasama Rusia Investasi Bangun Agro Maritim Indonesia

JAKARTARTASATU.COM– Era Jokowi, Poros Maritim jadi gagasan menarik yang mendapat pujian dan perhatian dunia. Konsep ini, ternyata gagasan kosong. Tak bermakna apapun. Gagasannya, berharap bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat dalam aktivitas agromaritim. Sebaliknya menjadi alat pemantik investasi infrastruktur darat yang hasilnya hutang menggunung

“Jokowi melihat negara seperti gudang (Cold Storage State). Prinsip gudang itu, menjual bahan baku. Kalau pandangan bernegara semacam ini, maka melihat potensi sumberdaya alam hanya untuk dijual, bukan untuk dipelihara dan dilestarikan demi kepentingan rakyat. Prinsip Storage State ini, berbahaya bagi negara Indonesia.” kata Rusdianto Samawa, Ketua Geomaritim Partai Negoro saat diskusi terbatas dikantor Partai Negoro, Pejaten Jakarta Selatan pada Rabu 10, Juli 2024

Menurut Rusdianto  agenda poros Maritim, berawal dari keinginan mewujudkan kedaulatan wilayah – wilayah negara dan perpendek arus masuk dan keluar pada aktivitas pelabuhan. Namun, rupanya gagal menafsirkan gagasan yang dibuat sendiri.

“Bangga punggungi laut, saat pidato pertama dilantik menjadi presiden. Rakyat terasa bangga, dada yang sesak jadi lega. Setelah dievaluasi, ternyata diakhir masa jabatan selama 10 tahun ini, poros maritim justru dipakai instrumen berhutang ribuan triliun akibat jualan investasi dan pajak yang tinggi.” tegas Rusdianto.

Rusdianto menilai Poros Maritim dianggap Gudang (cold storage) yang harus dikeruk melalui investasi sehingga tak mampu distribusi keadilan dan kesejahteraan. Rakyat mengamati dan melihat fakta kegagalannya semasa memimpin negara besar bernama Indonesia. Bahkan masuk jebakan rezim impor mulai garam, ikan, benih, hingga teknologi.

“Pemerintahan Jokowi selama dua periode ini, gagal melihat dan membaca kekuatan maritim Indonesia. Padahal untuk aktifkan seluruh pelabuhan di Indonesia, bergantung pada kekuatan. produksi dan hasil dari aktivitas Agro Maritim Indonesia yang bisa menjadi penyelamat seluruh sektor yang telah merugi, mangkrak dan mati.” tandas Rusdianto.

Dikemukakan Rusdianto, Agro Maritim Indonesia (AMI) merupakan integrasi semua sektor dan distribusi hasil pangan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsepnya lebih ada ketersediaan dan distribusi hasil produksi industri olahan (manufaktur) seperti, hasil produksi perikanan, kelautan, peternakan, pertanian, lingkungan, teknologi kapal tangkap, power carge (baterai), garam dan perkebunan yang dikoneksikan diseluruh pelabuhan Indonesia.

Ke depan, Partai Negoro membuka opsi kerjasama investasi Agro Maritim Indonesia (AMI) dengan Rusia maupun negara Multipolar lainnya, untuk bangun Industri pengolahan ikan (UPI), alat tangkap ikan yang terbarukan, garam sumber bahan baku baterai (Shodium Ion), kapal baterai (hybrida), Drone Fishing, pembagunan galangan kapal, hingga alat teknologi riset yang harus dikembangkan.

“Semangat nasional Partai Negoro merupakan upaya efisiensi terhadap tata kelola Maritim Indonesia sehingga permudah supply change. Partai Negoro berjuang, ingin menghapus rezim impor sebagai semangat nasional. Tentu, antitesa terhadap rezim Impor yang selama ini berkuasa dan anggap negara sebagai gudang yang harus dibagi – bagi dan rampok.” beber Rusdianto.

Lebih jauh kata Rusdianto, ke depan, Agro Maritim Indonesia jadi peta jalan diplomasi dan harmonisasi hubungan antar negara sehingga ikut serta selesaikan persoalan ekonomi, politik, sosial, climate change, lingkungan, kebudayaan, dan pangan.

Rusdianto menegaskan Partai Negoro bertekad menyusun roadmap dan paket kebijakan untuk di usulkan kepada pemerintah ke depan, yakni pertama, pastikan keberlanjutan fiskal di tingkat pusat (10%) dan daerah (5%) di bidang kemaritiman guna tingkatkan kontribusi PDB sektor Kemaritiman (10%) dalam PDB nasional pada tahun 2029 melalui program Agro Maritim: Kelautan – Perikanan, Pertahanan – Keamanan, Industri (Manufaktur), Pertanian, Peternakan, Ruang Pesisir: Petani Garam, Petani Rumput Laut, industri baterai (Shodium Ion) dan Galangan Kapal.

Kedua, sinkronisasi dokumen dan kebijakan penataan ruang bidang Kemaritiman di tingkat pusat dan daerah secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan dokumen dan kebijakan Perencanaan Pembangunan ditingkat pusat dan daerah, melalui mekanisme Public Efisiensi Stakeholders Maritime (PESM) melalui penataan Sistem Logistik Ikan (Pangan) Nasional (SLIN) yang merata dan berkeadilan bagi daerah – daerah.

Ketiga, menjamin perlindungan dan keberpihakan hukum bagi masyarakat pesisir dan stakeholders pada sektor Land Reform Agraria Maritim (Pesisir) pada Pulau – Pulau Kecil, Terdalam, Terluar dan Perubahan Sistem Penegakan Berantas IUUF melalui Sistem Multi Rezim Humanistik.

Keempat, memberi bantuan program kapal perikanan, alat tangkap, peralatan melaut, permodalan, menghidupkan kembali koperasi pesisir, kemudahan perizinan, memudahkan bisnis ibu rumah tangga nelayan, kemudahan produksi garam dan rumput laut, bantuan pembudidaya, dan penyusunan kebijakan (regulasi) dapat melibatkan stakeholders (asosiasi) sektor maritim.

“Usulan paket kebijakan Partai Negoro kepada pemerintah melalui opsi kerjasama investasi dengan negara Rusia, Iran, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Yordania dan lainnya, demi bangun Maritim dan masyarakat Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dampak kesejahteraan oleh rakyat ke depannya”. tutupnya. (Yoss)