JAKARTASATU.COM– Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengungkap dua orang yang mesti bertanggung jawab dalam kasus serangan ke Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu. Mereka adalah: Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
“Dengan segala hormat, yang harus bertanggung jawab adalah Bapak Presiden dan Bapak Menkominfo atas kecerobohan dan kebodohan yang dilakukan, bahkan sekadar backup data saja tidak ada sehingga data-data Maha Penting Rakyat Indonesia telah dicuri,” ujar Ridho dalam video pendek yang diunggahnya di akun medi sosialnya, Jumat (12/7/2024).
“Mulai dari data pribadi, data imigrasi, data beasiswa, dan tidak menutup kemungkinan juga data pelanggaran Pemilu, data perbankan, dan lain sebagainya (data pertahanan keamanan),” lanjut Ridho.
Ridho mengamati, sampai hari ini belum ada permintaan maaf dan penjelasan lebih detail serta solusi konkret dari Presiden dan Menkominfo terkait masalah PDN ini. Padahal, rakyat menunggu tanggung jawab dari Presiden dan juga Menkominfo.
“Menurut saya demikian kebaikan semua, tanggung jawab tersebut dapat dimulai dengan mengganti Menteri Kominfo dengan sosok yang memiliki kompetensi yang sesuai,” ujar Ridho.
Atas kejadian kepada PDN, Ridho merasa kita sekarang menjadi rapuh dan lemah di tengah-tengah kehidupan digital yang tidak ada batas teritorial. Kita kata Ridho pun akan menjadi sasaran paling empuk di dunia untuk berbagai kejahatan digital.
“Jangan kaget bisa jadi tidak lama lagi kita akan mendapat tagihan pinjaman online karena identitas kita digunakan untuk meminjam,” prediksinya.
“Padahal semua sumber daya, baik yang bersifat anggaran maupun sumber daya manusia telah kita amanatkan kepada pemerintah. Ingat, anggaran pemeliharaan PDN ini adalah 700 miliar per tahun, yang artiya 1,9 miliar per hari,” imbuhnya. (RIS)
