Hendrajit: Banyak Komplikasi Akhir Pemerintahan Jokowi Penuh Resiko Politik
JAKARTASATU.COM— Presiden Jokowi mengklaim investor untuk IKN membludak , hal itu diungkapnya dalam Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12). Kemudian Presiden Jokowi mengatakan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah semakin siap. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN pada Juli 2024 hanya menunggu pasokan air baku masuk ke kawasan IKN. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi pada Rabu 5 Juni 2024.
Terkait hal itu analis Geopolitik Hendrajit dimintai pandangan terkait investor yang diklaim Presiden Jokowi dan kesiapan ready IKN yang dijanjikan akan dimulai berkantor pada bulan Juli 2024. Dan, kini sudah hampir pertengahan bulan Juli 2024. Selain itu Presiden Jokowi akan menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN juga di Istana Jakarta.
“Pertimbangan strategis suatu negara yang erat hubungannya dengan penanaman modal asing, umumnya dua hal yaitu pertama Trust atau kepercayaan terhadap negara mana sang investor itu menanamkan modalnya. Terlepas negara investor itu menggunakannya sebagai obyek kolonisasi atau eksploitasi. Apalagi jika investasi ditujukan sebagai dasar membangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan,” kata Hendrajit dalam wawancara dengan Jakartasatu, di Jakarta, Jum’at, 13/7/2024.
“Kedua, pertimbangan investor berdasarkan risk assesment analysis atau analisis resiko politik dalam negeri,” imbuhnya.
Kata Hendrajit, dalam arti apakah prospek berinvestasi di Indonesia kini dan mendatang dalam kondisi penuh kepastian atau berpotensi tidak stabil. Apalagi bila menjurus terjadinya pergolakan politik dan pergantian kekuasaan tak terduga.
“Nah terkait Trust atau kepercayaan, baik AS dan blok Uni Eropa maupun Tiongkok, sepertinya sama-sama memandang situasi politik antara Juni hingga Oktober saat presiden baru dilantik, merupakan masa transisional. Sehingga baik AS dan Blok Barat maupun Cina, mengambil langkah taktis yaitu Wait and See Policy. Ini berlaku tak cuma dalam hal Proyek IKN melainkan juga berbagai kerjasama luar negeri lainnya,” tutur Hendrajit.
Dikemukakan Hendrajit, terkait kerja sama dengan Cina, sebenarnya sejak jelang pilpres 2019, sudah mulai mengalami komplikasi. Semula Cina berharap kerja sama dibangun dalam kerangka kerja sama bilateral murni. Tanpa melibatkan para Taipan dalam skema kerja sama. Alhasil, bukannya bilateral tapi trilateral RI-RRC-Taipan.
“Lagipula ketika Taipan ikut cawe cawe, berarti erat hubungannya dengan poros Singapura-Taiwan-Hongkong yang sejatinya masih dalam kendali The British Geopolitics,” jelasnya.
Harap diingat lanjut Hendrajit, Singapura dan Hongkong adalah negara negara eks jajahan Inggris. Adapun Taiwan merupakan sekutu strategis AS sejak 1949, saat Jenderal Chang Kai Shek yang anti-komunis berhasil digusur dari Cina daratan oleh Mao Zhe Dong dan Cho en Lai. Selain itu, para Taipan diaspora atau Overseas Chinese itu, umumnya berkiblat ke Barat dalam kepentingan bisnisnya alih-alih ke Beijing.
“Maka itu kunjungan presiden terpilih Prabowo ke Beijing pasca Pilpres, mendorong Cina melihat Indonesia dengan sudut pandang baru dan harapan baru. Apalagi saat hubungan bilateral RI-RRC yang dirintis sejak 2014 mengalami komplikasi,” ungkapnya.
Menurutnya, adapun AS dan Barat dengan alasan yang berbeda, memandang pemerintahan Jokowi di sisa masa jabatannya tinggal tiga bulan, berpotensi menghadapi resiko politik yang sulit diduga dan diprediksi.
“Sebab, ketika masa jabatan presiden petahana tinggal tiga bulan, di internal pemerintahan tidak kompak dan solid lagi. Sehingga bukan saja antar menteri, bahkan presiden pun tidak lagi efektif sebagai faktor pemersatu,” ungkap Hendrajit.
“Apalagi para elit pemerintahan Jokowi berada di kubu yang berseberangan dalam Pilpres April 2024 lagi,” tandasnya.
“Dengan begitu meski dengan alasan dan motif politis-strategis yang berbeda, baik blok AS-Uni Eropa maupun Cina secara taktis lebih baik menunggu dinamika politik yang berlangsung setelah pemerintahan baru dilantik pada Oktober 2024,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim investasi di IKN over-subscribed atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat.
“Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis,” kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12).
Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah semakin siap. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN pada Juli 2024 hanya menunggu pasokan air baku masuk ke kawasan IKN.
“Sangat optimis (berkantor di IKN) untuk kantornya, ini masih nunggu satu air. Airnya Juli,” ungkap Jokowi di IKN, Rabu (5/6/2024).
Kini dipastikan air bersih pada bulan Juli sudah masuk ke kawasan IKN. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti usai Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024, di Istana Kepresidenan, Jumat (14/6/2024).
“Insya Allah (Air) sudah Juli nanti,” kata Diana.
Diana menjelaskan saat ini Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan saluran air dari Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300 liter per detik, yang akan terus ditambah seiring dengan berjalannya waktu.
“Besok nanti kita nambah lagi 350 liter per detik dari Sepaku Semoi, terus saya juga sedang lelang untuk 300 liter per detik lagi di Sepaku nanti untuk tambahan antisipasi penduduk,” katanya.
Ia juga mengatakan progres kantor presiden sudah di atas 80%. Sehingga diyakini pada Juli mendatang sudah bisa ditempati oleh Presiden Jokowi.
“Sudah 84%, tanggal 27 nanti bilah-bilah selesai Insya Allah selesai, interior juga sudah mulai masuk,” kata Diana
Menurutnya interior juga sudah mulai masuk ke kantor presiden. Lebih lanjut mengenai rencana upacara kemerdekaan nanti di Ibu Kota Nusantara, Diana mengatakan lapangan upacara sudah siap untuk menampung 4.000 peserta. (Yoss)
