JAKARTASATU.COM– Tifatul Sembiring mengungkap alasan Partai Keadilam Sejahtera (PKS) mendukung mantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution calon gubernur Sumatra Utara (cagub Sumut), dengan menyinggung Edy Rahmayadi yang didukung PDIP tetapi belum juga menerbitkan SK-nya.
“Komunikasi PKS dengan kedua cagub (Edy dan Bobby, red) ini tentu terbuka. Tapi terus terang, kami sangat intensif dengan Pak Edy, sebab sudah ada pengalaman 5 tahun sebelumnya. Tapi PKS kan nggak cukup kursi, jadi kami minta pak Edy agar berusaha mencari partai lain hingga mencapai 20%, agar bisa mengusung beliau. Nah, pak Edy mengatakan bahwa PDIP sudah oke,” kata Tifatul, di akun X, Rabu, dikutip jakartasatu.com pada Jumat.
“Namun sampai lebih kurang 4 kali penundaan, bahkan sampai hari ini (7/8/2024), PDIP belum memberikan SK cagub kepada pak Edy. Belum ada kepastian, dan siapa cawagubnya. Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan?. Padahal ada batas2 waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat2 calon dll yang harus dilengkapi semua,” tambah mantan presiden PKS itu.
Hal lain yang diungkap Tifatul adalah karena adanya keinginan pihak-pihak tertentu agar Sumut dipimpin oleh orang bermarga.
“Ada juga nada2 yg agak menggelitik, dikirim ke WA saya. Pak Tif, sejak masa reformasi 1998, sudah 26 tahun belum ada Gubernur Sumut yang bermarga. Ha ha ha. Benar juga ya. Dari Melayu sudah, dari suku Jawa sudah. Yah sekali2 boleh dong Gubernur yang bermarga di Sumut.”
Tifatul merespons pihak yang menuduh bahwa PKS mendukung politik dinasti, tergiur dana dan lain sebagainya karena mendukung Bobby.
“Bukan begitu saudara2ku. Insya Allah PKS tidak berubah. Kami akan terus berjuang untuk perbaikan ummat dan bangsa yang sama2 kita cintai ini. Cita2 menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan, berkhidmat untuk rakyat senantiasa kami perjuangkan. Bisa lihat rekam jejak PKS selama di Parlemen dan di Pemerintahan,” tegasnya.
Lainnya kata Tifatul karena arahan umum pimpinan pusat PKS, yang menyebutkan bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di pilpres lalu. Koalisi pilkada di daerah lebih cair. Sebab beda karakteristik.
“Ada faktor2: ketokohan, ketegasan, kapasitas kepemimpinan, dukungan politik dan masyarakat, dll yang bersifat setempatan daerah. Faktanya juga begitu, pak Prabowo menang di Pilpres lalu, tapi Gerindra di Sumut bukan pemenang pileg,” kata dia.
Maka kata dia, jika ditakdirkan menang, PKS akan terus mengawal pasangan ini agar tidak melenceng dari kebaikan dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa ini.
“Diantara poin2 kesepakatan kami dengan Cagub dan koalisi Bobby-Surya adalah pembangunan yang merata, bersikap adil, memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut. Kita ingin Sumut maju dan bermartabat.”
Tifatul pun menyerahkannya kepada pihak yang kurang berkenan dengan sikap PKS, untuk memilih pasangan cagub-cawagub yang lain.
“Terakhir kami mohon maaf, jika ada kesalah pahaman, dan doa restu atas upaya2 maksimal kami dalam perjuangan pilkada ini,” imbuhnya. (RIS)
