JAKARTASATU.COM– Mantan Presiden PKS bela partainya atas dinamika yang ada. Dia adalah Tifatul Sembiring.
Tifatul menyinggung “perubahan” yang dialaminya oleh PKS.
“Apakah PKS sudah berubah? Masih banyak yang penasaran tentang sikap PKS di Pilkada 2024,” cuit Tifatul, Senin (19/8/2024).
Menurut dia, PKS masih seperti yang dulu. Tidak berubah. Azasnya tetap Islam dan cita-citanya tetap terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat.
PKS, kata mantan Menkominfo itu, insyallah tetap dalam rel dan koridor amanah reformasi yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
“Upaya2 yang sungguh2 melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, serta penyelamatan bangsa dan NKRI. Sehingga PKS, sebagai salah satu kumpulan elemen anak bangsa, terjun ke ranah politik dengan menjalankan ketentuan2 dalam konstitusi dan aturan2 yang berlaku dalam sistem demokrasi di Indonesia,” katanya.
Atas keputusan-keputusan yang ada, ia menjelaskan bahwa itu diambil lewat pembahasan di Majelis Syuro. “Maaf di PKS, untuk hal2 strategis tidak ada itu istilah instruksi Ketum. Semua dimusyawarahkan,” tegasnya.
Adapun dalam kaitannya dengan Koalisi atau Aliansi, PKS kata dia, memiliki empat tingkatan: Koalisi Ideologis, Koalisi Strategis, Koalisi Taktis dan Koalisi Teknis. “Dalam pengelolaan negara, ini level koalisinya strategis, pernah kami lakukan dengan pak SBY (2004-2014),” katanya.
Adapun Pilkada ini, dalam pandangan PKS, hanya koalisi yang bersifat taktis.
“Bagaimana sandang, pangan, papan masyarakat daerah setempatan bisa terpenuhi. Bagaimana pengangguran menurun, bagaimana kesehatan terlayani dengan baik, bagaimana infrastruktur daerah dibangun dan dipelihara. Bagaimana pendidikan bisa maju dsb dsb,” terangnya.
Adapun koalisi teknis, lanjutnya, lebih kepada koalisi kemanusiaan. “Kalau kata Kiyai saya ‘ukhuwwah bashoriyya….’ Agak rancu juga, jika dengan prinsip2 diatas, dalam upaya2 PKS di pilkada2, yang bersifat taktis itu, TAPI dievaluasi secara idelogis. Ada yang mengirimkan hadits ‘ayatul munaafiq tsalaatsun’. Dsb,” katanya.
Dalam pertimbangan lain, Dewan Syariah Pusat PKS, semacam lembaga Yudikatif, juga memberikan arahan-arahan kaidah ushulul fiqh. Seperti: jika ada 4 orang calon, bagus-bagus semua, maka gunakan prinsip ‘man ahsana minhum’, pilih siapa yang terbaik dari mereka.
Akan tetapi, kata dia lagi, jika hanya ada 2 calon, ternyata kurang bagus kedua-duanya maka gunakan kaidah ‘akhoofudh dhoroorain’, siapa yang lebih ringan mudhorotnya. Paling penting, kata dia, kepemimpinan itu harus tetap ada, harus dipilih.
“Demikianlah usaha2 maksimum yang dapat kami upayakan. Bagi teman2 yang punya pendapat dan pilihan lain, silakan. Semoga mendapat pemimpin daerah yang terbaik dan bahagia dengan pilihannya. Kami mohon maaf, belum bisa memuaskan semua orang,” pungkasnya. (RIS)
