Disebut-Sebut Bahlil Calon Tunggal Ketum Golkar, Gde Siriana: Justru Jokowi Dengan Dukungan DPD
JAKARTASATU.COM– Komite Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar hanya meloloskan Bahlil Lahadalia sebagai bakal calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Nama Ridwan Hisyam yang turut mendaftar sebagai bakal calon ketua umum dinyatakan tak lolos dalam proses verifikasi.
Gugurnya Ridwan, menjadikan Bahlil sebagai bakal calon tunggal dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar yang akan digelar dalam munaslub, Selasa (20/8/2024) dan Rabu (21/8/2024).
Dengan demikian Bahlil Lahadalia calon kuat atau calon tunggal untuk posisi ketum Golkar.
Terkait hal tersebut, lain analisis yang diungkap Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana, menurutnya Jokowi lebih punya peluang menduduki posisi ketum Golkar.
“Saya melihat ini pertanda terbuka jalan bagi Jokowi untuk mendapatkan dukungan DPD maju sebagai Ketum Golkar,” kata Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana kepada Jakartasatu.com saat dihubungi, Selasa 20/8/2024.
“Bisa jadi nanti dipilih secara aklamasi di menit-menit akhir. Cara ini akan dipandang oleh internal lebih baik dari pada memilih hanya calon tunggal,” tambah kandidat doktor ilmu politik ini.
Menurut Gde Siriana persoalan persyaratan-persyaratan tentu saja lebih dulu diselaraskan dalam perubahan AD/ART.
“Ini juga bisa lebih murah. Kalau Pak JK bilang perlu 600miliar untuk jadi Ketum, barangkali dengan cara aklamasi akan jauh lebih murah,” jelasnya.
Menjelang penentuan pemilihan ketum Golkar yang baru, beredar surat pernyataan dukungan yang meminta agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029. Surat itu ditandatangani oleh tujuh orang kader Golkar yaitu, Mohammad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisyam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Risman Tony.
“Sehubungan dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan di DPP Partai Golkar dengan pernyataan pengunduran diri Saudara Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar, kami segenap aktivis dan pelaku sejarah perubahan Golkar menjadi Partai Golkar dengan paradigma barunya sebagai Partai terbuka, sesuai tuntutan reformasi dengan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan eksistensi Partai Golkar, kami merasa terpanggil atas perkembangan Partai Golkar akhir-akhir ini,” demikian dikutip dari surat tersebut, Selasa (20/8).
“Berdasarkan hal tersebut, kami memohon keikhlasan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,”
Menanggapi surat tersebut, Ketua Steering Commitee Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Adies Kadir menyebut pernyataan dukungan itu hanyalah aspirasi dari para kader Golkar.
Tujuh orang yang menandatangani surat itu, kata Adies, tidak memiliki hak suara untuk menentukan apakah yang diminta untuk menjadi Ketum DPP Golkar selanjutnya akan ditetapkan di Munas XI Golkar.
“Itu bisa ditanyakan kepada tujuh orang yang menandatangani. Tetapi setahu saya tujuh orang itu bukan pemilik hak suara. Pemilik hak suara itu ada di DPD 1 dan DPD 2, berikut juga Hasta Karya, kurang lebih 558 suara. Jadi hanya dari DPD 1, DPD2, Hasta Karya,” kata Adies.
“Kalau ada yang tanda tangan, tanya ke mereka. Kalau saya lihat itu tanda tangan dari mereka yang bukan pemilik hak suara. Dalam AD/ART sudah jelas, pemilik hak suara itu ada pada DPD 1 dan DPD 2 dan Hasta Karya,” tambahnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan belum mengetahui terkait surat yang dimaksud.
“Saya tidak tahu itu, saya tidak tahu,” katanya. (P-5). (Yoss)
