Mahmud Hamdani: Saatnya PBNU dan PKB Berkolaborasi Sejahterakan Warga NU
JAKARTASATU.COM— Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi (KoPi GD) Mahmud Hamdani mengatakan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa baru saja rampung kemarin, setelah diselenggarakan selama dua hari, 24-25 Agustus 2024.
“Hasil Muktamar Bali menetapkan KH. Maruf Amin dan H.A. Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz untuk periode kepengurusan 2024-2029. Tak berselang lama muncul konferensi pers wacana untuk mengadakan Muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Mahmud Hamdani kepada wartawan, Senin, 26/8/2024.
Wacana tandingan ini dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Abdul Malik Haramain, yang mengaku diberi Mandat agar membuat muktamar. Muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gelaran Muktamar tandingan ini akan diselenggarakan di Jakarta pada Bulan September.
“Mencermati fenomena ini, mengindikasikan bahwa ‘Gojlokan’ PBNU dan PKB belum selesai. Terutama personil dari elite PBNU, respon Gus Mus dalam sebuah tayangan Yout tube, pertikaian PBNU dan PKB adalah persoalan Cak Imin dan Gus Yahya secara personal menjadi tidak sederhana lagi. Seperti beliau katakan sudah masuk ranah publik, jadi tidak lagi sederhana seperti masih di pondok yang cukup diselesaikan dengan Kyai atau Orang tuanya,” ungkap Mahmud Hamdani.
Mahmud Hamdani menuturkan ngototnya PBNU yang menyatakan bahwa PKB telah menyimpang dari spirit awal pendiriannya, dan selalu ‘kerdilkan’ peran Ulama dijadikan narasi untuk mendiskreditkan PKB.
“Padahal, kita faham bahwa andil PKB dalam mengaplikasikan kebijakan PBNU dalam regulasi pemerintahan sangat masif dan jelas. Keberfihakan negara dalam ‘’cawe-cawe’’ pondok pesantren utamanya dalam pembiayaan dan peningkatan SDM pengelola pondok, merupakan salah satu iktiar dari para legislator PKB di DPR,” terang Mahmud Hamdani.
Mahmud Hamdani mengungkapkan ada anggapan di komunitas NU, jika anggota DPR dari PKB atau partai PKB membantu NU itu adalah kewajiban dan sudah seharusnya, tapi kalo ada partai politik lain membantu NU itu merupakan kedermawanan.
“Jadi tidaklah mengherankan jika PBNU sangat berterimakasih sekali kepada partai lain kalau dibantu, tapi kalo PKB membantu biasa saja, dan tidak perlu diapresiasi. Sebuah Ironi tapi itu fakta sebenarnya,” tukasnya.
Lebih lanjut, karenanya kesiapan dan bersedianya KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB untuk periode 2024-2029, menjadi harapan bersama warga nahdliyin agar PKB dan PBNU bisa harmonis dan konsolidasi organisasi dengan meningkatkan peran masing-masing institusi dapat berjalan dengan baik.
Mahmud Hamdani menilai sebagai mantan Ketua Tim Lima pendirian PKB dan Ketua Dewan Syuro pertama, kita percaya bahwa KH. Ma’ruf Amin merupakan pilihan bijak para peserta Muktamar untuk dapat menigkatkan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi pemilihan Umum, baik Legislatif maupun Kepala daerah pada masa mendatang.
Dikemukakan Mahmud Hamdani, turun gunungnya Abah KH. Ma’ruf Amin dapat menjadi pemicu dan pemacu untuk terjadinya kolaborasi antara PBNU dan PKB. Kebijakan yang dibuat oleh PBNU dapat disinergikan dengan institusi lain oleh PKB, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh semua warga nahdliyin di seluruh Indonesia. Anggapan PKB menafikan peran ulama terbantahkan karena ke depan apapun aktifitas PKB akan selalu dalam bimbingan dan doá para ulama.
“Bagi PBNU pun bisa fokus melakukan aktifitas utamanya yaitu pada sosial budaya, Pendidikan dan kesejahteraan umat. Termasuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dan tidak lagi mengurusi yang kaitannya dengan politik praktis,” terang dia.
Sebab, kata Mahmud Hamdani sering abainya Nahdlatul Ulama dalam kegiatan Masyarakat dikarenakan kepentingan dalam urusan politik praktis, baik untuk legislative maupun pemilihan eksekutif.
“Cukuplah Pemilihan Presiden yang baru lalu sebagai Pelajaran dan tidak lagi berlanjut,” tandasnya.
Ia berharap perselisihan dan perbedaan berhentilah. Apalagi Muktamar sudah diselenggarakan, seharusnya perbedaan itu diselesaikan di Muktamar, bukan karena tidak terakomodir membuat Muktamar lagi. Muktamar kok sampai berseri, nanti Muktamar mirip film drama Korea.
“Jadi, Stop gerakan unfaedah dan marilah kita Bersama menata ulang. Manusia adalah tempatnya khilaf, tapi manusia utama adalah yang mau memperbaiki kesalahannya,”tandasnya lagi.
“Marilah merawat jagat dan membangun peradaban. Warga NU harus Bangkit, dengan persatuan yang kokoh (Solid) untuk meraih Kemenangan,” ajaknya kepada seluruh warga Nahdliyin. (Yoss)
