USAI MUKTAMAR USAI SENGKETA
Oleh: Radhar Tribaskoro
Inisiator BRAIN Society
KH Yahya Cholil Staquf telah menyampaikan keberatan PBNU terkait keberadaan PKB yang mendorongnya membentuk Pansus dan menggerakkan ulama. Keberatan itu terkait dengan keberadaan Dewan Syuro PKB yang menurutnya tidak lagi menentukan dalam proses pengambilan keputusan di PKB. Menurut Yahya, seharusnya PKB adalah pencerminan dari PBNU dimana peran Mutasyar (setaraf Syuro) cukup dominan relatif terhadap Tanfidziyah (eksekutif). Inilah aspirasi dari alim ulama NU yang diwakili Yahya, untuk mengingatkan bahwa kultur NU seharusnya juga mewarnai kultur organisasi PKB sebagai organisasi politik yang secara historis telah dilahirkan oleh NU.
Aspirasi tersebut sangat sah. Dewan Syuriah sebagai pembimbing moral partai harus diutamakan. Tidak ada kader PKB akan menyangkal hal ini. Persoalan mungkin terkait dengan peraturan dan UU berlaku, dimana biasanya representasi suatu organisasi (termasuk parpol) berada di tangan ketua dan sekjen. Dalam pencalonan presiden misalnya, KPU hanya menerima surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen. Dengan demikian keutamaan kedudukan Dewan Syuriah nampaknya mesti ditafsirkan secara internal. Kecuali bila perundang-undangan berkata lain.
Namun tidak ayal, aspirasi NU yang dikemukakan oleh Yahya telah menimbulkan gelombang tekanan yang besar terhadap PKB. Hal ini tentu saja tidak menyenangkan bagi PKB. Artikel ini bermaksud memahami respon PKB melalui sudut pandang ketahanan (resilience) dan keberlanjutan (sustainability) PKB sendiri. Suatu respon yang baik atas suatu tekanan dan ancaman malah meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi.
Pemilihan Muhaimin dan Ma’ruf Amin
Muktamar Bali 2024 telah memilih Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum untuk periode 2024 – 2029. Keputusan ini tidak sukar ditebak. Terpilihnya Muhaimin adalah bentuk pengakuan dan hormat muktamirin atas kemajuan PKB sejak 2009 baik dalam perolehan kursi di DPR, DPRD dan mengantarkan sejumlah kadernya dalam kedudukan eksekutif tertinggi (menteri) di negeri ini. Sebagai seorang politikus junior, bila dibandingkan dengan Surya Paloh misalnya, kinerja Muhaimin telah menjajari, kalau tidak bisa dibilang melampaui, politikus senior itu. Kelebihan Muhaimin: masa depannya masih sangat panjang.
Sementara itu terpilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura menunjukkan penghormatan muktamirin kepada ulama, asal-usul dan sejarahnya. KHMA adalah politikus senior yang menjadi Wakil Presiden saat ini. Beliau adalah ulama penting yang membidani kelahiran PKB pada 23 Juli 1998. Beliau memimpin Tim Lima yang saat itu ditugaskan untuk menyusun visi-misi, mabda siyasi, hubungan NU dengan PKB dan AD/ART, selain Pokok-pokok Pikiran tentang Reformasi dan Naskah Deklarasi PKB.
Keberadaan KHMA sebagai Ketua Dewan Syura PKB dengan sendirinya mengakhiri perselisihan PKB vs PBNU. Dalam pidato sambutannya KHMA memastikan bahwa pengurus PKB tidak pernah melupakan dan akan selalu mengutamakan dan memuliakan Dewan Syuriah. Itu adalah kultur NU sekaligus kultur PKB. Dengan pernyataan itu aspirasi PBNU sebagaimana disarikan di atas telah disetujui dan diadopsi oleh PKB. Tidak akan ada keraguan lagi tentang hal itu karena KH Ma’ruf Amin, orang yang paling tahu tentang filosofi, statuta dan visi-misi PKB, yang akan memastikan keberadaan PKB sebagai “gerakan politik kiai” sebagaimana dulu dirumuskan.
Keberadaan dan pernyataan KHMA di atas mestinya menghentikan semua perselisihan yang ada antara PKB dengan PBNU. Cara penyelesaian perselisihan itu, harus diakui, khas NU: cerdik, bijak, tanpa ada pihak yang dipermalukan. PKB membuktikan sekali lagi, bahwa sekalipun berulangkali terkena hantaman ombak dan badai, konflik dan kegaduhan, guncangan dan gempuran, tetapi kapal tetap berlayar dengan gagah. Keseimbangan dengan cepat dipulihkan, bahkan telah diangkat ke tingkatan (kebijaksanaan dan solidaritas) yang lebih tinggi.
Penutup
Sejak deklarasi tahun 1998, PKB telah menempatkan ribuan kadernya di lembaga eksekutif di seluruh Indonesia. Hal ini diraih tidak semata mengandalkan keberadaan warga NU. Setidaknya separuh pemilih PKB adalah warga non-NU, sebuah fakta yang membuktikan bahwa putra/i NU di PKB telah berhasil menyalakan spirit inklusifitas.
Lain dari itu keberadaan ribuan kader PKB di lembaga legislatif telah memberikan kesempatan kepada putra/i NU di PKB *mempengaruhi kehidupan orang banyak dan kebanyakan melalui kebijakan*. Peran ini sungguh sangat berharga, NU/PKB memiliki kontribusi terhadap pengerahan ribuan trilyun untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Makna peran politik ini pasti tidak lebih kecil daripada Muhammadiyah yang memusatkan perhatian kepada karya-karya pendidikan, sosial dan ekonomi.
Peran politik itu masih bisa berkembang. Sejauh ini baru 5-8 juta warga NU yang memberikan suaranya kepada PKB. Masih puluhan juta warga NU yang menunggu waktu untuk memberikan dukungannya. Apa yang bisa dicapai NU/PKB bila dukungan tersebut bisa diraih? Dengan penurunan persyaratan calon kepala daerah pada Putusan MK No.60/2024, diduga ambang batas pencalonan presiden _(presidential threshold)_ pada tahun 2029 juga akan menurun. Penurunan tersebut akan membuka jalan bagi putra/i NU untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.
Bagaimana peluangnya? Dengan mengakomodasi aspirasi PBNU dan memperluas basis dukungannya, PKB tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi partai yang lebih kuat dan inklusif. Kemampuan PKB untuk terus relevan dan mempengaruhi kebijakan publik di berbagai tingkatan pemerintahan, keberlanjutan PKB sebagai kekuatan politik utama di Indonesia, didukung oleh sejarahnya yang kaya, komitmennya terhadap nilai-nilai NU, dan kemampuannya untuk terus beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah, meyakinkan saya bahwa partai ini sedang berlayar ke masa depan yang cerah berdasar kekuatan sejarah dan kulturnya sendiri.===
