Peristiwa Kemang Menanti Sanksi

Peristiwa Kemang Menanti Sanksi

oleh Imam Wahyudi (iW)

RESPONS dan atau komentar nitizen, rupanya tak serta-merta positif. Terkait dengan langkah Polda Metro Jaya yang telah menangkap lima diduga pelaku peristiwa Kemang. Ada apa gerangan?

Alih-alih mendahulukan apresiasi atas gerak polisi itu. Tak pula dapat diartikan sebagai pendapat negatif. Para netizen itu terbilang nyinyir. Ada pula menyebut penangkapan sebagai seolah-olah.

Bahkan ada komentar: It’ll fade away as usual . Bahwa “itu akan memudar, seperti biasa…” Komentar yang terkesan tak percaya seutuhnya dan seharusnya. Apa hendak dikata, ketika kepercayaan publik tak segagah atribut Bhayangkara Negara.

Hal yang dimungkinkan tapak jejak dan atau rekam publik dalam penanganan serupa. Kerap tak berlanjut alias menguap hingga tak jelas rimbanya. Lebih dari itu berlangsung “pembiaran” terhadap peristiwa sebagai perkara hukum. Tak ada proses penyelidikan, apalagi penyidikan. Stop di tingkat “pembiaran” tadi. Pelaku tindak kriminal apa pun bentuk dan siapa pun harus diproses hukum.

Terlebih mereka dikategorikan OTK (orang tak dikenal) pelaku pembubaran Diskusi Kebangsaan yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September ybl. OTK dalam arti lain sekelompok preman yang diduga kuat sebagai suruhan alias aksi bayaran. Dalam hal ini, harus pula menyusur master of mind alias aktor di belakang layar. Tak cukup hanya menduga-duga.

Mesti tuntas. Sangat tidak diharapkan, pengkondisian suatu tindak kriminal seperti itu (kembali) terjadi. Proses lanjutan diabaikan. Tak cukup pada penangkapan terduga pelaku. Pembubaran (paksa) Diskusi Kebangsaan yang melibatkan para tokoh nasional, nyata-nyata bukti memberangus hak warga negara dalam berdemokrasi. Hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum — yang dijamin undang-undang.

Sangat tidak diharapkan (kembali) diabaikan, bila hanya sampai pada penangkapan. Tak berproses penyidikan hingga tuntutan hukum di pengadilan. Karenanya pernyataan Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy — harus dipertanggungjawabkan. Publik, utamanya para aktivis prodemokrasi harus pula memonitor dan mengawalnya. Kasus antidemokrasi yang sejatinya mempermalukan bangsa di mata dunia. Itu lantaran agenda diskusi kebangsaan melibatkan kalangan diaspora mancanegara.

Secara sederhana, peristiwa kriminal yang terjadi di wilayah Polsek Mampang berada dalam lingkup Polres Jakarta Selatan — telah “diambil alih” Polda Metro Jaya. Kiranya tak cukup alasan kewenangan dan atau hirarkis. Namun hendaknya berkonsekuensi pada aspek tanggungjawab administrasi atau kewilayahan. Peristiwa Kemang hendaknya ditempatkan pada potensi pemberlakuan sanksi.

Setidaknya, saat peristiwa itu tampak sejumlah aparat kepolisian. Terkesan tidak melakukan tindak pencegahan yang semestinya. Bahkan terekam adegan seorang pelaku menyalami hingga tampak mencium tangan polisi. Dalam hal terakhir, tak perlu berpretensi lebih. Hal terpenting dan sesegera adalah kelanjutan proses penyidikan itu sendiri. Para pelaku yang nyata unjuk antidemokrasi dan membuat kerusuhan.*

– wartawan senior di bandung