Mahmud Hamdani: Ada Gus di Lumbung Korupsi..?
JAKARTASATU.COM– Presiden Joko Widodo melantik H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Menteri Sosial menggantikan ibu Tri Rismaharini yang mengundurkan diri.
Pelantikan dilaksanakan Hari Rabu, 11 September 2024 atau Empat puluh (40) hari menjelang berakhirnya masa jabatan periode kedua sebagai Presiden.
“Bagi sebagian masyarakat hari Rabu memang dianggap hari yang pas untuk memulai suatu pekerjaan. Kita percaya dengan pelantikan di hari Rabu, ke depan Gus Ipul akan langsung bergerak dengan cepat dan akurat dalam menyelesaikan masalah sosial,” kata Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi) Mahmud Hamdani kepada Jakartasatu.com, Kamis (12/9/2024)
“Empat puluh hari menjelang berakhirnya masa jabatan. Menunjukkan bahwa presiden Jokowi sangat percaya dengan kompetensi dan kapasitas Gus Ipul untuk merapihkan permasalahan kementerian sosial bisa diatasi segera,” tambahnya.
Lanjutnya, pengalaman Gus Ipul panggilan akrab Syaifullah Yusuf dalam menyelesaikan permasalahan sosial sudah teruji. Sebagai mantan Ketua Umum Ansor dua Periode dan memenangkan tiap pemilihan dengan aklamasi, menunjukkan bahwa Gus Ipul piawai dalam merekrut dan memilih mitra untuk kerjasama.
Mahmud Hamdani menuturkan saat jaman Presiden Abdurahman Wahid Kementerian Sosial sebelumnya Departemen Sosial.
“Kepiawaian dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain, diharapkan dapat di maksimalkan ketika menjabat Menteri Sosial. Sebab kita semua masih ingat, bahwa kementerian ini ketika bernama Departemen Sosial dibubarkan Gus Dur,” terang Mahmud Hamdani.
“Alasan Gus Dur sederhana karena lembaga tersebut jadi lumbung korupsi. Gus Dur menegaskan lembaga yang harusnya mengayomi rakyat, malah korupsinya besar-besaran. Kenapa departemen ini harus dibubarkan, karena ibarat lumbung yang sudah dipenuhi oleh tikus. Cara memberantasnya ya, bakar lumbung itu,” ungkapnya
Menurut Mahmud, analisis Gus Dur ini, ternyata masih pas dengan kondisi kekinian, meski telah berubah nama jadi Kemensos pun tetap terjadi Korupsi, bahkan melibatkan para menterinya. Salah satunya adalah Juliari Batubara.
“Empat puluh hari membereskan permasalahan di Kementerian Sosial bukan hal mudah. Karut marut Bantuan Sosial, pelindungan Keluarga, perijinan lembaga sosial dan image kementerian sosial sebagai sarang korupsi. Merupakan permasalahan yang perlu penanganan khusus,” beber Mahmud Hamdani.
Menjadikan Kementerian Sosial sebagai institusi yang mengayomi rakyat dan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan sosial jadi harapan bersama.
“Buktikan Anggapan Gus Dur itu keliru bahwa Kementerian Sosial sebagai sarang korupsi,” tandasnya.
“Kita percaya pengalaman Gus Ipul bisa menyelesaikan dan memberikan kontribusi positif dalam masa transisi pemerintahan ini. Semoga. Hanya kepada-MU, kami menyembah dan hanya Kepada-MU kami mohon pertolongan,” tutup Mahmud. (Yoss)
