KABINET INDONESIA MANGKRAK, MUNDUR ATAU MAJU?

Oleh: Memet Hakim
Pengamat Sosial. Wanhat APIB & APP TNI

Prabowo sekarang ada dipersimpangan jalan, ada jalan maju lurus buat menyelamatkan NKRI dari bahaya laten komunis, ada jalan mundur yakni bukan hanya mengerem jalannya pemerintahan bahkan masuk ke gigi mundur. Jalan lainnya adalah jalan menuju Indonesia Mangkrak. Ini akan terlihat dari Kabinet yang akan di bentuknya. Makanya harus hati2 menyusun kabinet tidak percaya begitu saja pada para politikus. Masukan dari intelijen bahkan lebih utama dipertimbangkan.

KIM (KABINET INDONESIA MANGKRAK) akan ditandai dengan masuknya Menteri dari kalangan rejim lama yang berbau darah, kekerasan, dan mereka yang terlibat korupsi serta pemain penjual negeri yang menindas rakyat. Kasus2 pembunuhan para petugas KPPS, KM 50 dan banyak lagi terjadi dimasa pemerintahan Jokowi akan tetap dilindungi. Begitu juga Masalah jutaan imigran Cina dibiarkan mengambang, ijin usaha Pertambangan, Invasi dengan casing Investasi ugal-2an sampai HGU 190 tahun akan tetap mengambang atau bahkan dilanjutkan.

KIM (KABINET INDONESIA MUNDUR) akan ditandai dengan adanya nama para Menteri merangkap pebisnis dan menjadi budaknya para cukung naga serta bau komunis. Prabowo sangat mungkin ingin merangkul semua elemen rakyat dengan cara yang salah. Menyenangkan semua pihak akan berakibat fatal juga, artinya menepis keinginan untuk memajukan negeri. Pejabat dan pengusaha tetap akan berkolaborasi untuk menjadi semakin kaya, tetapi rakyat tetap akan miskin. PSN seperti IKN, PIK2 dan BSD dilanjutkan, uang yang 90% diperoleh dari pajak dibagikan ke para konglomerat secara cuma-Cuma.

KIM (KABINET INDONESIA MAJU) akan ditandai dengan banyaknya nama-nama professional dan bukan merupakan pebisnis atau memiliki bisnis di Indonesia. Mungkin sekali merupakan nama nama baru, tetapi tidak mempunyai catatan hitam dan beban untuk membangun negeri. Di dalam Kabinet ini tidak terlihat nama-nama politikus yang tersandera masalah hukum, dan bukan pula para penjilat pencari makan di Kabinet. Para Menteri ini adalah para pejuang negeri bukan pembunuh, bukan pula pemeras dan penyandera serta bukan penindas rakyat. Ditangan merekalah Rakyat Indonesia akan Adil Makmur, Berdaulat Penuh, Negara Kuat, Stabil dan disegani Negara luar. Para Menteri ini bebas dari bau Komunis, Bau Yahudi dan Bau kelicikan, Kekejaman.

Prabowo tentu mempunyai keinginan untuk mensejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Prabowo juga meminta waktu 4-5 tahun untuk mencapai Indonesia swasembada pangan. Janji ini disampaikan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Mei 2024. Beri kami waktu 3 tahun, 4 tahun kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita, kita akan buktikan kita membawa kebaikan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,

Janji yang disampaikan Prabowo ini bukan asal janji, karena secara teknis dapat dilaksanakan, tetapi tentu saja harus didukung oleh para Menteri yang ahli dibidangnya, pejuang yang mumpuni, tidak punya beban dan bisnis serta tulus dalam mengabdi. Memang menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju merupakan peluang untuk mengabdi dan memperbaiki kesejahteraan & keadilan bagi rakyat, bukan untuk mencari uang untuk kepentingan probadi atau partainya.

Itulah sebabnya Kepolisian harus berada di satu bawah Panglima dengan TNI, sehingga seluruh pergerakannya dapat dikendalikan oleh Panglima. Jaksa Agung , MA, MK dan KPK juga harus dipilih yang benar-benar inin mengabdi pada Negara bukan para penjilat yang mengabdi kepada Presiden sebagaimana yang terjadi pada rejim Jokowi. Dengan demikian akan ada terjadi perbaikan di dalam keadilan.

Menteri Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kelautan, Industri, Koperasi, Pertambangan, Kehutanan, Perdagangan harus dipilih dari orang yang paham targetnya Prabowo, misalnya Swasembada Pangan 4 tahun lagi, tentu Menterinya yang paham sekali bagaimana meningkatkan produktivitas padi Nasional yang saat ini baru tercapai sekitar 50% nya saja dari potensi, Meningkatkan sawah irigasi yang saat ini hanya 40 % saja ditanami 2x per tahun. Tanaman pangan lainnya seperti sagu, singkong, gula, sawit harus dapat ditingkatkan produktivitasnya. Kelapa sawit saja baru mencapai sekitar 33% dari kapasitas potensinya. Jika dapat ditingkaykan menjadi 75-80 % dari potensinya tentu Program B50 atau B-100 dapat dieksekusi.

Gula sebenarnya jika memang benar-benar ada kemauan politik, Indonesia bisa swa sembada juga dalam waktu 5 tahun. Impor pangan harus dihindari karena peluang Kolusi dan Korupsinya tinggi sekali. Perusahaan Bank diutamakan untuk melayani usaha rakyat kecil, bukan Perusahaan besar. Keuntungan Bank tidak perlu sebesar seperti saat ini, pelayanan untuk mensejahterakan rakyat itu yang lebih utama.

Jika BUMN dikembangkan tentu kontribusinya tidak sekecil seperti sekarang ini, hanya sekitar 2.5 % dari APBN. Kontribusi BUMN dapat ditingkatkan menjadi 25 % sesuai potensinya. Semua Perusahaan asing yang menggunakan tanah, bumi dan air harus bayar royalty (UUD 45), stop visa bebas bayar, jika dikumpulkan akan menyumbang lebih dari 1.200 trilyun ke APBN, sehingga pajak untuk masyarakat kecil, para pahlawan, Guru dan pensiunan dapat dibebaskan atau dikurangi. Proporsi pajak dan non pajak harus diperbaiki, pendapatan non pajak harus ditingkatkan. Begitu juga alokasi pembagian dana APBN buat daerah dari 30 % menjadi 50% atau ekstrimnya 70 %, sehingga pembayaran hutang secara bertahap tidak membebani rakyat secara langsung.

Pelayanan Kesehatan, penyediaan protein dari ikan dan ternak, serta industri hilirnya masih terbuka lebar, hanya saja peranan Perusahaan asing dan oligarki perlu dibatasi. Pelayanan Kesehatan bukan untuk mencari Laba, Rumah sakit bukan Perusahaan, prinsip mulia jasa Kesehatan yang muai bergeser menjadi komersial, perlu diluruskan kembali
Untuk merangkul semua elemen rakyat baik partai, ormas maupun perorangan tentu itu merupakan itikad baik yang harus kita hormati dan dibantu, akan tetapi merangkul tidak berarti harus memberikan kursi di Kabinet atau menjadikan Duta Besar atau Komisaris Perusahaan saja, banyak cara untuk menyatukan rakyat tanpa memberikan imbalan jabatan.

Jasa Jokowi pada Prabowo cukup besar dalam memenangkan pilpres, tetapi jika melihat perilaku Gibran alias Fufufafa, tentu sangat mengerikan. Tidak pantas Prabowo berpasangan dengan manusia tidak bermoral seperti itu apalagi dianggap anak haram konstitusi oleh banyak pihak. Prabowo disarankan memilih Jaksa Agung, Kapolri, MK, MA dan KPK yang bersih tanpa beban masa lalu. Dengan demikian Prabowo dapat bertindak secara professional di dalam menindaklanjuti kasus penghinaan, korupsi dan nepotisme Gibran, kecuali jika Prabowo menginginkan penyusunan KABINET INDONESIA MANGKRAK.
Jika Prabowo melakukan perubahan secara signifikan sesuai dengan janjinya, dukungan akan mengalir dari seluruh ememen Masyarakat. Bergurulah pada mantan mertua untuk Keadilan, kesejahteraan dan Pembangunan, bergurulah pada Jokowi jika ingin Culas, Jahat, Adu domba, menjual negeri, Membangkitkan Komunis dan Korupsi. Mengambil Menteri dari yang selama ini menjadi kritikus atau oposisi juga tidak diharamkan. Semua pilihan tergantung pada Prabowo sendiri.

Bandung 17.09.2024