Jokowi Harus Instruksi Jangan Ada Mobilisasi Massa 22 September, Muslim Arbi: Kalau Tidak Berarti Persetujuannya
JAKARTASATU.COM— Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan jika dihitung dari sekarang. Maka tanggal 22 September itu tinggal 4 hari lagi. 22 September itu jatuh pada hari Ahad. Atau Minggu dalam kalender nasional.
“Saya secara pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq Shihab pada video yang viral: akun YouTube Pemuda Hijrah, 17/9/2024, Judul ” Jokowi Kerahkan Pasukan Berani Bela Jokowi, Ini Seruan Habib Rizieq”. kata Musim Arbi Kepada Jakartasatu.com saat dihubungi, Rabu (18/9/2024)
“Dalam ceramah HRS di acara Maulid Nabi Muhammad di YouTube tersenut dikatakan, mereka yang namakan diri sebagai Pasukan Berani Mati. Tapi jangan cari mati,” imbuhnya.
Muslim menilai, Karena potensi dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu sangat besar sekali. Jadi sebaiknya Jokowi keluarkan seruan agar jangan ada mobilisasi massa pada 22 September nanti.
“Kalau Jokowi tidak keluarkan instruksi untuk tidak mobilisasi massa pada 22 September nanti. Berarti mobilisasi massa itu didukung dan atas persetujuan Jokowi,” tandas Muslim.
“Jika mobilisasi massa 22 September itu terjadi. Maka kemungkinan besar potensi konflik, benturan dan “perang saudara” bisa terjadi,” tegasnya.
Diungkapkan Muslim Arbi, kalau memang Jokowi mau mendesain perang saudara untuk mengamankan dirinya. Sehingga dengan demikian karena terjadi kericuhan nasional sehingga menjadi alasan untuk menunda pelantikan presiden terpilih: Prabowo Subianto dan menjadi dalih Joko Widodo perpanjang kekuasaannya dengan alasan keadaan darurat.
Muslim mengingatkan, kalau dalam pikiran Joko Widodo seperti anggap di atas. Maka sebaiknya dari sekarang Joko Widodo mengundurkan diri dan minta maaf untuk menyelesaikan sisa massa jabatannya. Sehingga mempermudah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Kalau Jokowi tidak melarang mobilisasi massa pada 22 September. Berarti Joko Widodo memang mau memperpanjang kekuasaannya dengan menciptakan huru-hara,” terang Muslim.
Muslim menilai, supaya tidak dituduh sebagai dalam menggagalkan pelantikan Prabowo Subianto. Maka wajib Jokowi melarang mobilisasi massa 22 September.
“Kalau membiarkan mobilisasi massa maka sama saja dengan menyuruh. Dan yang paling bertanggung Jawab adalah Joko Widodo sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan,” pungkasnya. (Yoss)
