JAKARTASATU.COM– Menteri PUPR Basuki Hadimuljono jangan rusak seperti Presiden Jokowi. Suka bohong. Hal itu disampaikan pengamat Muhammad Said Didu di akun X-nya, Sabtu (5/10/2024).
“Pak Menteri PUPR yth, saya kenal Bpk selama sbg profesional yg baik. Janganlah krn jadi anak buah Jokowi, Bpk rusak seperti dia – suka bohong,” tulis Didu.
Didu mengatakan demikian karena menyoal jalan tol yang disebut dibangun oleh Pemerintahan Jokowi. Padahal menurut Didu, jalan tol itu dibangun bukan dari uang Pemerintah.
“Sejak kapan pemerintah bangun jalan Tol.
Jalan Tol tuh dibangun oleh Badan Usaha dari uang mereka – bukan uang Pemerintah,” tekan Didu.
Menteri Basuki membeberkan capaian pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun kementeriannya selama pemerintahan Presiden Jokowi menjadi sarana produksi dan penunjang ekonomi.
Di bidang konektivitas, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol sudah menyelesaikan 2.432 kilometer jalan tol. Demikian dikutip tempo.co.
“Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan produktif, seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan, bisa mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” ujar Basuki.
Selain jalan tol, Basuki mengklaim kementeriannya juga menyelesaikan 5.999 kilometer pembangunan jalan baru, 125.904 meter pembangunan jembatan, 583 unit jembatan gantung, serta 27.673 meter pembangunan flyover dan underpass.
Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.
Basuki juga mengatakan, hingga saat ini Kementerian PUPR sudah menyelesaikan 53 dari 61 bendungan yang dibangun. Bendungan ini termasuk Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi penyuplai air baku bagi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain membangun bendungan, PUPR membangun jaringan irigasi untuk mengairi sawah petani.
“Pada periode 2014-2024, Kementerian PUPR membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi,” kata Basuki.
Ia juga mengatakan Kementerian PUPR menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.
Kemudian di bidang permukiman, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik. Karena itu, Basuki mengklaim akses air minum layak sudah mencapai 93 persen dari total populasi.
Capaian kinerja berikutnya menurut Basuki adalah penanganan kawasan permukiman 94.321 hektare, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga. “Sehingga, akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi,” kata Basuki.
Sementara untuk bidang perumahan, Basuki menyebut kementeriannya sudahh membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui program Sejuta Rumah. Selain itu, membangun 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta membangun 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Terakhir, Basuki menuturkan, Kementerian PUPR sudah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebanyak 15 kawasan. Pada Rabu, 3 Oktober kemarin, 7 PLBN sudah diresmikan Presiden Jokowi.
Ketujuh PLBN itu, yakni PLBN Napan di NTT yang dibangun dengan biaya Rp 128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri dengan biaya Rp 145 miliar, PLBN Jagoi Babang Kalbar Rp 226 miliar, PLBN Sei Nyamuk Kaltara Rp 248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp 210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp 243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp 146 miliar
“Kami juga merealisasikan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 5.939 unit,” kata dia. (RIS)
