OLEH Agustinus Edy Kristianto
Banyak yang mengira saya akan mencak-mencak karena Erick Thohir (ET) dipanggil ke Kertanegara dan kemungkinan besar akan kembali menjadi Menteri BUMN. Namun, tidak demikian. Saya justru mendukung langkah ini.
Alasannya sederhana.
Prabowo Subianto (PS), presiden terpilih, adalah sosok yang dijuluki “macan Asia” (tepatnya sesuai judul salah satu buku: “Ksatria Pengawal Macan Asia”). Ia sering berpose di atas kuda, dengan suara yang menggelegar saat berorasi. Kemampuannya dalam berbahasa asing dan diplomasi internasional sudah terbukti.
Gus Dur bahkan pernah menyebutnya sebagai sosok yang tulus.
Niat PS mulia. Setiap detik, cuma rakyat yang ia pikirkan. Mimpinya adalah menghapus kemiskinan dari tanah air, memastikan rakyat tidak lapar, dan menjaga alam Indonesia tetap lestari hingga mampu menghasilkan Rp1.000 triliun dari perdagangan karbon dunia. Ia ingin kebocoran dalam anggaran negara hilang, menindak tegas para pemain proyek dan penyeleweng APBN. Ia tak segan menindak tegas siapa pun yang mencoba korupsi, termasuk yang mau main-main dengan anggaran sebesar Rp450 triliun/tahun untuk makan gratis.
PS bertekad mengejar koruptor hingga ke gurun pasir terjauh, bahkan sampai Antartika. Ia merencanakan pembentukan pasukan khusus dengan anggaran khusus untuk memburu para pencuri negara. Memburu Harun Masiku yang masih berkeliaran di sekitar Jakarta akan menjadi hal mudah baginya setelah 20 Oktober nanti.
Empat kali mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres sebelum akhirnya mencapai impian sebagai presiden adalah bukti konsistensi yang patut dicontoh oleh seluruh anak bangsa. PS bukan hanya pandai berjoget; ia juga telah menumbuhkan harapan baru bagi bangsa, bukan sekadar meneruskan status quo.
PS layak dianggap sebagai pemimpin yang tidak sekadar omon-omon, berbeda dengan lawan politiknya dalam pilpres sebelumnya. Tudingan bahwa ia hanya pantas mendapat “ponten 11 dari 100” dari penantang sebelumnya adalah hal yang bakal ia jungkir balikkan.
Soal antinepotisme, jangan ragukan komitmennya. Meskipun saat ini PS mungkin tampak menyerupai kaum Mulyono yang oligarkis itu, ini hanya bagian dari strategi politik sementara dalam suasana solidaritas nasional yang bertemakan kerukunan elite agar dipuji publik. Percayalah, PS tidak akan menjadi kaki tangan nepotisme ala Solo. Ia tidak akan mentolerir bocah-bocah epep yang naik jet pribadi milik pengusaha yang sedang getol melobi kekuasaan. Bahkan jika itu menyentuh bisnis adiknya atau koleganya yang sudah berakar, ia tak akan gentar.
PS telah mendedikasikan hidupnya untuk negara. Ia sudah selesai dengan ambisi pribadi. Tidak mungkin ia kalah prinsip dari mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, yang pernah berkata (sebelum berkasus), “Jangan cari kekayaan dari jabatan, tapi pengabdian.” Jika seorang jenderal polisi bisa berpegang teguh pada prinsip itu, apalagi seorang presiden, bukan?
Konflik kepentingan antara penyelenggara negara dan bisnis jelas haram di matanya. “Pejabat pemerintah tidak boleh terlibat bisnis dalam pemerintah. Itu harus dilarang,” tegas Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Kompas, 10/10/2024). Pesan itu datang dari seorang pengusaha batubara yang terkenal fasih bicara soal keberlanjutan dan transisi energi; seorang komandan yang menangani Covid-19, yang juga pernah disorot karena dugaan keterkaitan dengan bisnis PCR.
Menempatkan ET sebagai Menteri BUMN adalah kesempatan bagi presiden terpilih untuk menunjukkan teladan anti-KKN yang lebih baik dibandingkan SBY, rekannya di akademi militer dahulu, yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk melindungi besannya dalam kasus korupsi BI.
Masa iya, presiden terpilih ingin merendahkan reputasinya yang sedang bagus-bagusnya hanya untuk membela ET di kabinet, agar kasus korupsi yang diduga melibatkan dia dan kakaknya di BUMN tidak diusut? Kasus investasi BUMN Telkomsel/TLKM senilai Rp6,4 triliun di GOTO (perusahaan rugi yang juga dimiliki kakak ET) dan kasus Rekind (BUMN Pupuk Indonesia), di mana perusahaannya diduga terlibat, adalah bukti yang banyak diketahui publik. Jika kasus investasi Taspen sebesar Rp1 triliun di reksadana sedang diusut KPK, mengapa yang Rp6,4 triliun dibiarkan begitu saja?
Dengan segala reputasi, niat tulus, dan integritas yang PS miliki, penunjukan ET sebagai Menteri BUMN mungkin justru merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan slogan “memburu koruptor sampai ke Antartika.”
Ia ingin ET sebagai pembantu yang mengurusi BUMN bertindak tegas melaporkan kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan keluarganya (kakaknya) sendiri, kepada penegak hukum, disertai konferensi pers meriah seperti biasa.
Ia ingin ET menyemangati penegak hukum untuk mengusut kasus GOTO sama seperti ET menyemangati para pemain timnas di ruang ganti.
Memburu koruptor sampai Antartika dimulai dari yang terdekat: keluarga dan pembantunya sendiri.
Salam Ksatria Pengawal Macan Asia.
Cakep!
*)FB Agustinus Edy Kristianto
